KUNJUNGAN GUBERNUR JAWA BARAT KE BELGIA

Kunjungan kerja gubernur jawa barat 11-16 oktober 2009 ke Belgia sebagai kunjungan balasan putera mahkota Belgia Pangeran Phillipe Nov'08.

Gubernur didampingi ketua tim PKK jabar Netty Heryawan, asisten perekonomian pemprov jabar Wawan Ridwan, Anggota DPRD jabar Awing Asmawi, kepala BKPPMD Iwa Kartiwa, kepala kerjasama luar negeri pemda jabar Lessy Anggraeni, kadis energi & sumber daya mineral jabar Thahir Sastrodiningrat, wakil ketua kadin jabar Yusuf Suhyar.

Dalam pertemuan turut hadir gubernur wilayah flanders Paul J.Cornelius Breyne, gubernur wilayah antwerpen Cathy Berx dan gubernur wilayah  brabant wallon Marie Jose Caldy.

Belgia mengungkapkan ketertarikan kerjasama investasi dengan pemda jabar di bidang energi, transportasi, industri pengelolaan air bersih, tekstil dan garmen (saat ini belgia bari investasi USD 22 juta di industri tenun).

Kesepakatan kerjasama dengan gubernur west flanders Paul J.Cornelius Breyne di bidang coklat, pertambangan dan energi.

Potensi investasi di jabar di bidang pertanian, pertambangan & energi ( sumber panas bumi geothermal ).

Belgia siap investasi Rp. 1.5 triliun  untuk eksplor proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi  / geothermal (kadis energi & sumber daya mineral  ).

Mengundang pengusaha belgia untuk mengikuti  west java international expo di bandung 8-12 Nov 2009.

Saat kunjungan Pangeran Phillipe ke bandung dalam rangka peresmian bangunan PT. Deleexlama & PT. Bekaert Indonesia di Purwakarta &  teluk jambe Karawang.

Saat kunjungan Belgia ke Jabar dilakukan kerjasama teknologi air bersih dengan PDAM, kerjasama teknologi elektronik dengan LEN, kerjasama transportasi dengan PT. KAI dan kerjasama teknologi dengan ITB.

UPDATE PROYEK FLY OVER LANGENSARI & WATERPARK BANJAR

Walikota Banjar dan anggota DPRD Banjar berbeda pendapat soal pengelolaan objek wisata waterpark.

Walikota mengatakan wahana wisata akan dikelola pihak ketiga atau perusahaan diluar pemkot melalui pola bagi hasil.

DPRD berpendapat melalui pola bagi hasil tersebut yang diuntungkan hanya pengelola saja sementara pemerintah yang menggelontorkan dana dari APBD  tidak akan memperoleh untung.

Anggota DPRD Banjar mengadakan sidak dan mencatat ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.

Pada proyek situ leutik desa cibeureum terlihat area rekreasi airnya terlalu sempit.

Pada proyek fly over langensari DPRD meminta agar lahan dibawah jembatannya tidak dimanfaatkan pihak tertentu seperti area permukiman atau area  perdagangan.

Kabid Bina Marga Ojat Sudradjat memberikan respons positif ; pemkot banjar tidak akan memberikan peluang pemanfaatan terowongan fly over untuk  bermukim atau area berjualan.

ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD TIDAK TERSERAP TH.2010

RAPBD Kota Bandung masih mengalami defisit sekitar Rp. 250 miliar namun angka ini belum final, kemungkinan pemangkasan pos anggaran masih bisa terjadi selama RAPBD belum disahkan menjadi APBD.

Berkurangnya defisit ini hasil kerja pansus dalam melakukan efisiensi dengan memangkas kegiatan yang bobot prioritasnya tidak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam RAPBD 2010 Kota Bandung tidak terdapat pos bantuan walikota khusus, hal ini karena belum ada evaluasi mengenai keberhasilan program yang telah berjalan selama ini.

Mengenai rencana pembangunan gedung DPRD kota Bandung hampir dipastikan alokasi anggarannya tidak dapat terserap pada th.2010.

DPRD mendapat alokasi Rp. 46 miliar, dengan peruntukkan pembangunan gedung DPRD Rp. 21 miliar.

Pembangunan gedung DPRD dinilai perlu karena saat ini DPRD Kota Bandung belum memiliki gedung sendiri, gedung yang ada saat ini merupakan gedung milik eksekutif.

Jika DPRD telah memiliki gedung sendiri tidak akan ada lagi rapat di hotel, namun rencana tersebut masih jauh dari realisasi.

Tanah di Jl. Cianjur Kota Bandung yang semula akan jadi lokasi pembangunan gedung DPRD belum dibebaskan. Dengan demikian anggaran pembangunan tersebut tidak akan terserap pada th. 2010.

GREEN BELT DILUNCURKAN OLEH 4 KEPALA DAERAH

Empat kepala daerah kawasan bandung raya meluncurkan program green belt pada rabu 23 desember yakni program menanami wilayah disepanjang perbatasan yang saling berdampingan dengan pohon pelindung & produktif sehingga seperti sabuk hijau.

Keempat kepala daerah itu adalah walikota bandung Dada Rosada, Bupati bandung Obar Sobarna, Bupati Bandung barat Abubakar & wakil walikota cimahi Eddy Rachmat.

Plh. Bappeda kota bandung Cucu Nurdin menjelaskan program akan dilaksanakan dalam 4 tahap. Tahap 1 disekitar curug dago, perbatasan kotabandung dengan bandung barat. Tahap 2 di kec. Bandung kulon berbatasan dengan kota cimahi, tahap 3 di kec. Panyileukan dengan kab. Bandung dan tahap 4 di kec. Ujungberung yang merupakan perbatasan kota bandung dengan kab. Bandung.

Tahap pertama ditanam 2400 pohon produktif dan pelindung. Permasalahan lingkungan tidak bisa diselesaikan satu pihak saja tetapi membutuhkan kerjasama serta komitmen bersama seluruh masyarakat.

Kabupaten bandung memiliki peranan penting dalam pasokan air ke beberapa daerah sekitarnya. Daerah yang memanfaatkan sumber air baku wilayah ini adalah kota bandung, kab. Karawang dan daerah lainnya. Untuk itu pemkab bandung setiap tahun mengalokasikan anggaran sekitar  Rp. 3.5 -4 miliar untuk program penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis.

Program ini diharapkan tidak hanya jadi seremoni tetapi bisa menjadi komitmen bersama baik pemerintah maupun masyarakat.

Kota cimahi sendiri pada th. 2010 menargetkan penanaman sekitar 5000 pohon.

Diharapkan seluruh elemen masyarakat menyadari pentingnya penghijauan dan pelestarian lingkungan.

GREEN BELT JANGAN HANYA SEREMONIAL

Rencana pembuatan green belt yang digagas Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat & Kota Cimahi mendapat tanggapan positif.

Namun rencana penanaman pohon di daerah perbatasan ini diharapkan tidak berhenti pada tahap seremoni tetapi idealnya juga digencarkan  penanaman pohon di dalam kota.

Pelancaran program tersebut rencananya dilaksanakan di daerah dago bandung.

Pemerintah juga tidak boleh melupakan perlunya penanaman pohon di dalam kota terutama di kawasan yang cenderung panas.

Penghijauan akan dilakukan di titik-titik yang telah ditentukan dan sepakat dicanangkan pada tanggal 23 desember nanti dengan kabupaten dan  kota tetangga.

Dengan demikian selain berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) pohon tersebut juga memberikan manfaat lainnya.

Kalau luas kota bandung saja mencapai 16.7 ha, artinya panjang batas kota sekitar 167 km, dan semuanya akan ditanami pada daerah perbatasan  baik di bagian utara, timur, barat dan selatan

Walikota bandung berharap dengan langkah ini luas RTH kota bandung akan bertambah sesuai dengan amanat UU No.26/2007 tentang tata ruang yang mewajibkan setiap daerah menyediakan 30% dari luas wilayahnya untuk RTH.

REVISI PERDA RTRW MOLOR

Penetapan revisi Perda RTRW kota bandung dipastikan molor dari waktu yang ditetapkan undang-undang dan tidak akan ditetapkan sebelum april 2010.
Ketua badan legislatif daerah DPRD kota bandung mengungkapkan pembahasan revisi RTRW masuk dalam pembahasan triwulan kedua 2010.
Perda tersebut baru akan dibahas lagi pada mei 2010 yang telah melewati batas waktu.
Rancangan revisi RTRW tersebut sedang dalam tahap finalisasi dan masih akan menunggu rekomendasi gubernur.
DPRD juga menyoroti mengenai kondisi ruang terbuka hijau (RTH) di kota bandung. Ia berharap pengajuan RTH pada revisi RTRW dibuat integral  dan komprehensif.
Persoalan RTH harus disusun secara sistematis hingga 30% RTH dapat diwujudkan sesuai dengan RPJP kota bandung.
Pemkot harus menetapkan secara jelas posisi dan lokasi yang diperuntukkan sebagai RTH. Karena selama ini pada perda RTRW sebelumnya  penetapan lokasi RTH belum pernah ditetapkan secara jelas.
Permintaan tersebut mengacu pada revisi sebelumnya, ketika pemkot merubah peruntukan punclut dari kawasan lindung menjadi budi daya begitu pula kawasan Babakan siliwangi

ATASI BANJIR PEMERINTAH AKAN BANGUN 12 WADUK

Untuk mempercepat penanggulangan banjir pemerintah akan melakukan normalisasi anak-anak sungai citarum dan membangun 12 waduk kecil mulai  tahun 2010 - 2014.

Proyek dibiayai dana pinjaman dari Bank Pembangunan Asia & Japan International Cooperation Agency (JICA). Penanganan sungai citarum sangat strategis untuk keperluan irigasi pertanian, pembangkit listrik, dan air minum PDAM DKI jakarta.

Sungai citarum memiliki potensi sumber air 13 miliar m3 perthun dan baru dimanfaatkan 7.5 miliar m3 untuk irigasipertanian, industri dan air baku PDAM.

Sungai citarum mampu mangairi 296.000 ha sawah di kab. Bandung dan memasok air PDAM DKI jakarta sebanyak 400 juta m3/tahun dan kepentingan industri 250 juta m3 / tahun.

Pemerintah melalui BBWS citarum akan melakukan normalisasi 9 anak sungai citarum dari daerah rancakasumba ke arah talun, majalaya seperti sungai cisarea dan sungai cikaro sehingga bisa menekan banjir di majalaya.

Hingga th. 2014 pemerintah akan membangun 12 waduk buatan yaitu waduk cimeta, cikapundung, sukawana, cikukang, cipanengah 1 & 2, ciawiruka, gedebage, citarik, cibodas, cikitu, wakap, cibintinu, ciwidey dengan total pemakaian lahan seluas 41,9 ha dengan daya tampung 3.1 juta m3 air.

Dana pinjaman dari ADB & JICA merupakan tanggung jawab pemerintah pusat sedangkan pemkab bandung hanya diminta bantuan melaksanakan pembebasan tanah.

Dana pinjaman tersebut mencapai $870 juta atau sekitar Rp. 8.7 triliun sampai th. 2017.

Sebelumnya DPRD Kab. Bandung sempat keberatan dengan dana pinjaman tersebut karena akan memberatkan pemerintah.

BRANDGANG AKAN DINORMALISASI

Dinas bina marga akan mengoptimalkan sejumlah brandgang (saluran air tetapi lebih besar dari drainase) buatan belanda di wilayah bandung.Sejumlah brandgang itu antara lain di Jl. Hasanuddin dan taman cibeunying utara.

DBMP juga akan melakukan normalisasi sejumlah gorong-gorong yang menghubungkan antar-brandgang yang dilakukan secara bertahap dengan mengeruk sedimentasi dan memperlebar brandgang.

Normalisasi brandgang ini sebagai upaya untuk mengurangi banjir cileuncang di kota bandung. Namun terbatas pada brandgang yang masih terbuka dan berada di jalan kalau yang sudah masuk wilayah perumahan tidak bisa dilakukan normalisasi.

Brandgang oleh belanda dimaksudkan sebagai anak sungai yang mengalirkan air dari drainase dan saluran pembuangan warga.

Wilayah yang memiliki brandgang tersebar di bandung lama antara lain kec. Coblong, bandung wetan, sumur bandung, sebagian cidadap, sukajadi dan cicendo.

Dalam perkembangannya brandgang yang mestinya mengalirkan air justru tidak berfungsi secara optimal karena telah berubah menjadi lahan  untuk bisnis, seperti toko, tempat parkir, WC dan halaman bahkan ada yang di bagian atas brandgang telah berdiri bangunan semi permanen,  permanen ataupun non permanen.

Saluran yang semestinya berfungsi sebagai tempat penggelontoran air dari drainase dan saluran pembuangan warga serta kali kecil untuk mengalirkan air ke sungai telah beralih fungsi yang mengakibatkan air tersendat. Akibatnya air kembali ke jalan dan terjadilah cileuncang.

PALAGUNA MASUK REVISI RTRW

Distarcip kota bandung diminta memasukkan perubahan peruntukkan gedung lapaguna dalam rancangan revisi perda RTRW. Lahan bekas gedung tersebut akan digunakan menjadi ruang terbuka hijau / RTH.

DPRD kota bandung mempertimbangkan untuk mengirimkan surat resmi kepada DPRD provinsi jabar sebagai bentuk dukungan rencana pemkot bandung tersebut.

Pada awalnya lokasi palaguna diperuntukkan sebagai perdagangan, namun seiring munculnya rencana menjadikan RTH maka DPRD kota bandung berupaya agar rencana tersebut dapat diwujudkan apalagi saat ini RTH kota bandung belum mencapai 30%.

Rencana tersebut harus menanti persetujuan gubernur sebab lokasi gedung palaguna tersebut merupakan aset provinsi jawa barat.

Terkait keinginan gubernur menjadikan gedung bekas palaguna sebagai perpustakaan, diusulkan kepada gubernur agar menggunakan gedung swarha disamping Mesjid Agung sebagai perpustakaan untuk melengkapi fasilitas masjid agung.

BANYAKNYA MAL / PUSAT PERBELANJAAN BUAT APA?

Hampir semua pusat perbelanjaan di kota bandung dibangun di pusat kota.
Pembangunan mal-mal di kota bandung secara teoritis semestinya selaras dengan penetapan 2 pusat primer wilayah alun-alun dan gedebage dan terbagi lagi dalam 6 pusat sekunder mulai dari tegallega hingga ujungberung.
Kepala Distarcip kota bandung mengakui peliknya persoalan mal. Investor cenderung mencari tempat-tempat yang ramai dan strategis.
Kawasan timur bandung misalnya masih sepi investasi karena dianggap tidak menguntungkan. Padahal kawasan ini yang digadang-gadang menjadi proritas pengembangan kota di masa depan.
Mal bukan semata-mata soal pemenuhan kebutuhan melainkan lebih banyak kepada soal gaya hidup (lifestyle).
Menurut BPMPPT kota bandung izin pembangunan mal di tengah kota sudah tutup. Sekarang lebih diarahkan ke bandung timur sejalan dengan kebijakan pemkot bandung.
Pemberian izin beroperasinya mal didasarkan pada peruntukan lahan yang telah disusun dalam RDTRK

JEMBATAN CIJAMBE AMBLES

Jembatan cijambe di kec. Warungdoyong kota sukabumi ambles. Jembatan tersebut tidak mampu menahan gerusan air sungai yang meluap.

Jembatan tersebut merupakan lintasan jalan yang cukup padat yang kerap dilalui ratusan kendaraan roda dua dan roda empat. Warga sudah melaporkan perbaikan tersebut namun belum ada upaya perbaikan dari pihak pemerintah.

Gejala gerusan tanah sudah dirasakan warga sejak 2 hari lalu. Kerusakan jembatan terus melebar hingga merusak badan jalan. Jika tidak segera diantisipasi warga mengkhawatirkan jembatan tersebut terputus.

Kerusakan badan jalan sangat mengganggu aktivitas pengguna kendaraan dan untuk menghindari korban jiwa warga memagari lubang dengan batu besar.

Kepala Dishub kota sukabumi membenarkan adanya kerusakan jembatan disana dan berharap agar dinas terkait segera memperbaiki  jembatan tersebut. Bila kerusakan dibiarkan semakin parah, dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan warga.

STUDI BANDING TAMAN & SEMPADAN SUNGAI

Rombongan Pemkot Bandung dipimpin langsung walikota Dada Rosada melakukan studi banding ke kota surabaya meninjau taman bungkul.

Semula tamn bungkul di Jl. raya darmo surabaya ini bekas areal SPBU, yang membuat nyaman taman dilengkapi sejumlah fasilitas seperti pos polisi, jogging track, skateboard park, aneka warung & jajanan, toilet umum, arena pagelaran, tempat parkir, tempat ibadah, hotspot dan air siap minum.

Tak hanya areal SPBU pemkot surabaya pun menyulap lahan di sempadan sungai sebagai taman. Inilah pemandangan yang sulit ditemui di kota bandung.

Pemkot surabaya berani membongkar 20 SPBU karena dianggap berada di lokasi yang salah kemudian dikembalikan ke fungsi semula yaitu sebagai ruang terbuka hijau. Untuk mengembalikan fungsi sungai pemkot surabaya menggusur bangunan liar yang berada di sempadan sungai. Pabrik pun direlokasi agar tidak mencemari air. Pemkot bandung juga melakukan kunjungan ke kota solo. Mereka terkagum-kagum atas keberhasilan pemkot solo dalam merevitalisasi pasar tradisional dan menata pedagang kaki lima. Kota solo mampu meraup PAD Rp. 18 miliar pertahun dari 41 pasar tradisional yang dimiliki. Sementara kota bandung hanya mampu menangguk Rp. 7 miliar dari 38 pasar tradisional yang dikelolanya.

Pemkot surakarta bisa membebaskan lahan dari bangunan liar di sempadan kali anyar dan sungai bengawan solo. Dari 4.400 bangunan sekitar 1.751 diantaranya telah dibebaskan. Warga dengan sukarela pindah meski ganti rugi yang diterima hanya Rp. 20 juta dengan rincian Rp. 12 juta untuk membeli lahan dan Rp. 8 juta untuk bangunan.

Kepala dinas pertamanan kota bandung mengatakan akan segera membuat rencana bagi sejumlah taman di kota bandung ketika studi banding ke taman bungkul surabaya.

TREK SEPATU RODA GOR SAPARUA

Pemerintah Kota Bandung menganggarkan dana untuk membuat lintasan sepatu roda di GOR saparua.
Fasilitas ini akan digunakan karena saat porda nanti Kota bandung akan menjadi tuan rumah cabor sepatu roda.
Pembangunannya bersamaan dengan dibangunnya SOR pajajaran, GOR Bandung & SOR lodaya.

PEMBANGUNAN WATERPARK CIBIRU

Kota Bandung akan memiliki tempat rekreasi baru yaitu waterpark yang akan dibangun di cibiru.
Fasilitas ini akan berdiri sekitas satu tahun mendatang diatas lahan seluas 4 ha.
Lokasi di Jalan Raya Bumi Panyileukan dekat bundaran cibiru (Kepala Badan Penanaman Modal).
Pengembang waterpark cibiru yakni PT. Melsindo Pratama.

JALAN LAYANG TOL PASTEUR CIBIRU BANDUNG

Jalan tol untuk menguraikan kemacetan pada 2010-2011, pembebasan lahan tahun depan ( kepala Bappeda kota Bandung ).

Jalan tol terbentang dari pasteur-diponegoro-ujungberung-cibiru-pintu tol gedebage-pintu tol cileunyi.

Pembangunan jalan layang solusi ideal mengatasi kemacetan kota bandung selain pembangunan subway (kasatlantas polwiltabes bandung ).

Pemerintah harus membenahi sistem transportasi angkutan umum, halte & transportasi masal bisa jadi solusi.

PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SUKABUMI

Pembangunan jalan lingkar sukabumi salah satu cara mengurangi beban & pusat kegiatan ekonomi.

Pembangunan jalan ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan pusat kegiatan ekonomi di bagian selatan.

Potensi ekonomi akan tergarap maksimal jika didukung infrastruktur andal sehingga pembangunan tol ciawi-sukabumi harus segera direalisasikan.

TRANS METRO BANDUNG

Bulan pertama pengoperasian mengalami kerugian 52 juta tapi tetap akan dioperasikan ( Dada Rosada ).
Pada prinsipnya TMB merupakan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi hanya untuk mengatahui penyebab utama tidak tercapainya target pendapatan.
Kepala Dishub Kota Bandung mengatakan :
* Evaluasi dari total target 86 juta baru tercapai 34 juta (40%)
* Penyebab utama masih belum optimalnya jumlah shelter dari 32 baru tercapai 15 shelter
* Lokasi shelter terjauh antara gedebage-samsat berjarak 4 KM
Ketua Kadin Bandung mengatakan Break Event Point  tidak akan terealisasi pada th-1 diperkitrakan tercapai pada th-3.
Warga Bandung optimis dengan beroperasinya moda transportasi masal TMB & berharap konsisten dalam pelaksanaannya.

CIMAHI UTARA DAN SELATAN JALUR EVAKUASI BENCANA

Wilayah cimahi selatan dan utara akan dijadikan jalur evakuasi bencana. Hal tersebut dipersiapkan sebagai antisipasi jika terjadi bencana di Cimahi. Rencana itu tertuang dalam revisi RTRW kota cimahi 2010-2030.

Kepala Bappeda cimahi menyatakan berdasarkan studi yang dilakukan pemprov jabar pembuatan jalur evakuasi untuk antisipasi jika gunung tangkuban perahu meletus. Hal lainnya yang terkait bencana di cimahi adalah longsor dan banjir.

Ada 2 alternatif jalur evakuasi bencana yaitu cibogo di daerah selatan dan daerah cipageran di utara cimahi.

Pembangunan jalur evakuasi tersebut tidak hanya dilakukan pemkot cimahi tetapi seluruh wilayah di Indonesia seperti tertuang dalam UU No. 26/2007 tentang penataan ruang.

Konsep jalur evakuasi bencana akan menggunakan jalur jalan yang sudah ada. Sementara untuk lokasi evakuasinya pemkot berencana menggunakan ruang terbuka hijau yang terkonsentrasi di suatu wilayah.

PENINGKATAN KAPASITAS BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA

Gubernur Jabar meminta pemerintah pusat meningkatkan kapasitas bandara husein agar bisa didarati pesawat lebih besar. Peningkatan ini merupakan kebutuhan jawa barat sebelum terealisainya bandara internasional jabar di majalengka. Sekjen Dephub melakukan pembahasan  tersebut dengan gubernur jabar, anggota dephub, bappenas, angkasa pura & pemkot bandung.
Ketua kadin jabar mendukung kebijakan gubernur jabar untuk peningkatan kapasitas bandara.

PEMBANGUNAN JALAN RAYA CIAWI SINGAPARNA

Pembangunan jalan tembus yang menghubungkan ciawi singaparna kab.tasikmalaya akan dilanjutkan setelah terhenti selama 5 tahun terakhir ini.

Kabupaten tasikmalaya mendapatkan dana bantuan ad hoc dari pemerintah pusat sebesar Rp. 12.8 miliar.

Pembangunan jalan cisinga termasuk prioritas infrastruktur di daerah kab. Tasikmalaya.

JALAN LINGKAR JADI PRIORITAS

Kemacetan di semua ruas jalan kota cimahi sudah pada kondisi sangat parah.
Pemkot Cimahi memprioritaskan pembangunan jalan lingkar utara cimahi walaupun saat ini belum ada dana untuk pembebasan dana.
Walikota Cimahi mengatakan rasio kemacetan di cimahi sudah mendekati angka 1 padahal angka ideal adalah 0.5.
Tahun depan prioritas untuk pembangunan jalan lingkar utara cimahi yang menghubungkan jl. pesantren cibabat ke kel. Pasir kaliki untuk memecah kemacetan di jl. raya cibeureum.
Direktur Bina Marga Dep. PU menyatakan dukungan regulasi sangat penting ntuk menjamin pembangunan infrastruktur dan menyarankan agar Pemda berpikir untuk memenuhi kebutuhan transportasi 50 th kedepan dengan merencanakan membuat jalan baru.

70% JALAN KABUPATEN RUSAK

Warga kab. Bandung barat merasa terganggu dengan banyaknya jalan yang rusak.

Dinas Bina Marga mencatat sekitar 70% jalan kabupaten di kab. Bandung barat dalam keadaan rusak dan sebagian besar terjadi di bagian selatan.

Kadis Bina Marga mengatakan dari total 478.2 km jalan berstatus milik kabupaten, sekitar 169 km rusak dan 153 km tergolong rusak berat. Sementara 86.72 km  lainnya tergolong baik dan 69.48 km lagi termasuk sedang.

Di kab. Bandung barat terdapat sepanjang 50.78 km jalan nasional dan sekitar 42.08 km jalan milik provinsi.

Jalan negara bisa dibeton tapi jalan kabupaten tidak bisa karena ketentuan pembangunannya hanya kelas 3, hal ini yang menyebabkan jalan cepat rusak.

Dari ketentuan tonase kualitas kelas 3 hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan berat 6-12 ton. Tetapi kenyataannya jalan masih banyak dilewati  kendaraan berat dengan muatan puluhan ton, hal ini tidak bisa disalahkan karena untuk menunjang kebutuhan industri kab. Bandung barat.

Perbaikan keseluruhan jalan baru bisa dilakukan bila anggaran tersedia minimal 10% dari pendapatan domestik regional bruto daerah.

Diharapkan tahun ini bisa memperbaiki 46 km jalan prioritas wilayah selatan dengan memakai anggaran Rp. 20 miliar.

PEMPROV SIAP FASILITASI ASET MULAI AWAL JANUARI 2010

Wagub Jawa Barat menyatakan pemprov Jabar siap fasilitasi pelimpahan aset kab. Bandung ke kab. Bandung Barat awal januari 2010 nanti.

Salah satu aset yang jadi prioritas adalah RSUD tipe C cililin yang hingga kini terbengkalai pembangunannya. Dinkes provinsi dan dinkes kedua kabupaten terkait akan diajak duduk bersama untuk menuntaskan aset daerah pemekaran itu.

Kondisi bangunan RS kini tidak terurus meski tidak bertambah rusak akibat gemba bumi beberapa waktu lalu.

RSUD cililin harus segera diserahkan dari kab. Bandung ke kab. Bandung barat, hal ini menyangkut pelayanan publik yang bisa melayani warga di pelosok desa.

Bupati bandung barat mengungapkanrasa terima kasihnya atas perhatian pemprov jabar terhadap persoalan serah terima aset ini. RSUD cililin ini merupakan salah satu objek potensial yang patut mendapat perhatian pemprov jabar.

Pelaksanaan serah terima aset harus segera ditangani agar tidak terkatung-katung, terutama dari sisi pembiayaan karena harus melanjutkan pembangunan bangunan rumah sakit yang belum rampung.

Pembangunan RSUD memerlukan anggaran sebesar Rp. 39 miliar dan baru rampung sepertiganya atau memakan biaya sekitar Rp. 18 miliar.

CIKAPALI HARUS CEPAT DITUNTASKAN

Kepala Bappeda Jabar meminta kepada tim 9 kab. Cirebon untuk segera menyelesaikan sengketa pembebasan lahan di area pesantren ciwaringin agar  pembangunan tol cikampek-palimanan sepanjang 116 km bisa segera diselesaikan.

Pembangunan jalan tol trans-jawa tersebut terhambat pembebasan tanah milik 40 KK lagi di ciwaringin, yang masih belum sepakat tinggal 3 KK lagi.

Perundingan harga belum terjadi karena peta rincian belum dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, karena waktu pengukuran tanah warga tidak hadir.

Selain jalan tol cikampek-palimanan dan kanci-pejagan ada sepuluh jalan tol lain yang harus segera diselesaikan yaitu ; Tol bogor ring road masih dalam proses konstruksi, tol cikarang-tanjung priok kontraknya sudah dilakukan sejak januari 2007, to ciawi-sukabumi yang penandatanganan kontraknya 21 juli 2006, tol sukabumi-ciranjang sedang renegosiasi dalam tender, tol ciranjang-padalarang ditandatangani juli 2006, tol cimanggis-cibitung ditandatangani mei 2006, dan yang belum ada kontraktornya tol cisumdawu, soreang-pasir koja, tol depok-antasari dab tol dalam kota.

Khusus untuk jalan tol yang sudah tanda tangan kontrak sejak tahun 2006 harus segera diselesaikan.

KANTOR DEPAG KBB DIBANGUN TAHUN DEPAN

TH. 2010 kab. Bandung barat memiliki kantor depag yang terpisah dari kabupaten induk.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan agama sudah mendesak sehingga depag harus segera memiliki kantor sendiri. 

Di kab. Bandung barat terdapat 6000 pondok pesantren dan juga terdapat 300.000 santri, pengajar, pengelola pesantren dan sekolah keagamaan untuk diperhatikan kualitas pendidikan dan kesejahteraannya.

Bupati bandung barat menyatakan dukungannya untuk pendirian kandepag kab. Bandung barat.

Keberadaan kandepag dinilai lebih mampu mendorong tercapainya visi misi daerah yang salah satunya adalah wilayah yang agamis.

PROYEK KANTOR SETDA BERJALAN LAMBAT

Dinas Cipta Karya & Tata Ruang Bandung Barat harus bersiap melakukan pemutusan kontrak terhadap pengembang pembangunan projek kantor Setda di Jl. Raya Tagog Padalarang.

Hal itu disebabkan masa anggaran dana hibah dari pemerintah pusat akan segera berakhir bulan ini padahal pembangunan baru terlaksana 55%.

Sisa pembangunan yang belum terwujud harus dialihkan kepada pengembang baru melalui tender sesuai dengan Keppres No. 80/2007.

Pembangunan kantor yang tidak sesuai dengan target harus mendapatkan perhatian serius jangan terlalu sibuk dengan kepindahan ke prodomo.

DPRD komisi C telah mengagendakan peninjauan terhadap lokasi pembangunan kantor setda di tagog untuk menyikapi keterlambatan tersebut.

Setelah meninjau lapangan para anggota komisi C tersebut akan mengunjungi Dinas Cipta Karya serta Bappeda Bandung Barat. Mereka akan membahas kendala  yang dialami dalam projek tersebut.

DPRD menyesalkan tidak terserapnya dana hibah dari pemerintah pusat tersebut.

RUSUN AKAN DIBANGUN DI 10 TITIK

Sepuluh titik kawasan di kota cimahi akan dibangun menjadi perumahan vertikal. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang disertai tingginya angka permintaan akan rumah tinggal membuat perumahan vertikal menjadi solusi alternatif yang sesuai dengan kondisi kota cimahi yang hanya memiliki luas 4.036.45 ha.

Hingga kini baru 3 titik di kota cimahi yang telah dibangun perumahan vertikal (rusun) yaitu di kel.cigugur, kel.baros dan kel.cibeureum.
Kepala Bappeda menyatakan pemilihan lokasi pembangunan perumahan vertikal akan difokuskan kepada wilayah padat penduduk.
Rencana pembangunan 10 titik perumahan vertikal tersebut dibahas dalam lokakarya revisi RTRW kota cimahi 2010-2030.
Tujuh titik lainnya yang masuk dalam rencana pembangunan rusun adalah kel. Melong, kel.cibeber, kel.padasuka, sebagian wilayah kel.karangmekar, kel.cibabat, kel.cimahi dan  mekar, kel.cibabat, kel.cimahi dan sebagian wilayah kel.citeureup.
Walikota cimahi mengatakan dengan kondisi wilayah cimahi saat ini keberadaan perumahan vertikal memang sangat menunjang. Namun harus tetap memperhatikan ruang terbuka hijau yang ada.
Jumlah penduduk kota cimahi hampir mencapai 600.000 jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan keterbatasan lahan di Cimahi sudah tidak memungkinkan lagi untuk membangun perumahan horizontal. Solusi terbaik adalah dengan perumahan vertikal.

PEMEKARAN WILAYAH CIMAHI

Kota Cimahi sedang berancang-ancang memekarkan wilayahnya, tahun 2012 ditargetkan memiliki 4 kecamatan.

Kepadatan penduduk yang kian melambung harus diimbangi perbaikan pelayanan membuat rasio jumlah masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk diimbangi dengan penambahan luas wilayah.

PENGEMBANGAN SITU CIBURUY HARUS TEGAS

Pemerintah desa ciburuy meminta pemprov jabar agar segera memberikan ketegasan mengenai konsep pengembangan kawasan wisata situ ciburuy karena asetnya dimiliki oleh pemprov jabar dan tertuang dalam rencana lokasi (site plan) yang disuusn 2007 lalu.
Permintaan ketegasan itu mencuat setelah adanya polemik pembangunan bangsal pengelolaan ikan dari dinas peternakan & perikanan kab. Bandung barat padahal semula lahan itu diperuntukkan sebagai akses jalan masuk warga yang tinggal di sekitar situ ciburuy.
Diharapkan pemprov untuk segera turun tangan meluruskan konsep pengembangan kawasan disana sebagai salah satu asetnya.
Pemprov sempat menganggarkan dana sebesar rp. 1.5 miliar untuk membenahi situ ciburuy. Namun sampai saat ini rencana itu belum terealisasi.
Menutur kepala dinas pariwisata bandung barat pengembangan situ ciburuy memerlukan dukungan dari pihak ketiga atau investor. Yang paling mendesak adalah pengerukan lumpur di situ ciburuy yang semakin tinggi.
Status pengelolaan situ ciburuy sudah sejak lama dilakukan pemkab bandung barat meski status asetnya masih menjadi milik Dinas PU & Pengairan Prov. Jawa Barat.
Sudah ada investor yang berminat mengembangkan wisata air ciburuy tetapi baru akhir 2010 atau 2011 baru bisa diimplementasikan.
Investor sudah melakukan kajian kasar untuk mengembangkan wisata air situ ciburuy. Bahkan sudah ada perencanaan untuk membuka usaha kuliner dengan memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pemasok dan pelaku usahanya.

KECAMATAN SAGULING MASIH DALAM KAJIAN

Rencana pemekaran Kec. Saguling sebagai wilayah administratif baru dari kec. Batujajar tengah diteliti sejumlah akademisi. Rencana pemekaran ini terkait dengan pelayanan.

Anggota DPRD Bandung barat mengusulkan agar rencana pemekaran ini dibawa ke pemerintah pusat melalui pemprov Jabar.

PEMBANGUNAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA

Izin Pemanfaatan Tanah di Kab. Bandung Barat termasuk Kawasan Bandung Utara belum mendapat jawaban dari pemprov jabar. Hal ini menyebabkan ketidak jelasan status dan menghambat perizinan.

Sekda mengatakan hal ini mengakibatkan tersendatnya proses dan khawatir akan berpengaruh terhadap investasi di kab. Bandung barat.

Bappeda kab. Bandung barat sudah melakukan kajian ruang atas permohonan pengembang sebelum mengajukan rekomendasi ke pemprov jabar.

Kepala distarcip mengaku memahami pertimbangan provinsi jabar tidak segera mengeluarkan rekomendasi untuk mengendalikan pembangunan di kawasan bandung utara.

KOMPLEKS PEMKAB DIBANGUN TH. 2010

Bupati Bandung Barat menargetkan penyatuan komplek pemerintahan untuk menampung seluruh satuan organisasi perangkat daerah pada th.2010.

Alasan penyatuan kantor SOPD salah satunya karena masa sewa gedung sudah mulai habis bulan november ini.

Tiga titik telah ditetapkan mengenai lokasi gedung kantor yaitu Desa Cilame, Desa Ngamprah & Desa Mekarsari.

Pemilihan ibukota & gedung menjadi polemik karena keterbatasan wilayah. Bangunan eks PT. Prodomo di kec. Batujajar seluas 10.000 m2 untuk kantor seluruh SOPD. Bupati Bandung Barat diarapkan segera membuat tim penaksir setelah Perda RDTR ditetapkan. Pemkab menganggarkan dana sebesar Rp. 46 Miliar untuk pembebasan lahan.

FLY OVER CIMAREME KAB.BANDUNG BARAT

Mengusulkan pembangunan fly over sepanjang 5 Km dari pertigaan cimareme membentang hingga situ ciburuy.

Solusi untuk mengatasi kemacetan di pertigaan cimareme, pintu tol padalarang dan jalan raya padalarang.

Fly over didesain membentang tepat diatas jalan raya sekarang seperti fly over kiaracondong.

Masuk dalam APBD 2010 yang direncanakan dalam sisrengbangda provini jawa barat yang diajukan ke bappenas.

RAMBU LALU LINTAS DI PADALARANG

Rambu lalu lintas di jalan protokol padalarang sampai situ ciburuy.
Mengenai jumlah rambu lalu lintas yang rusak, patah maupun buram kurang dari seratus rambu.
Kasat lantas polres cimahi menyatakan siap membantu Dishub Bandung Barat dalam memperbaiki rambu lalu lintas tersebut.