Jalan Raya Kalimalang Masih Dibiarkan Rusak

Kerusakan ruas jalan Kalimalang di Kabupaten Bekasi dari perbatasan Kota Bekasi hingga Kabupaten Karawang sekitar lebih dari 100 Km hampir semuanya rusak parah. Warga menilai Pemkab Bekasi tidak tanggap dengan kerusakan jalan ini, apalagi sudah memasuki musim hujan.

"Jalan Raya Kalimalang dari perbatasan Kota Bekasi hingga Karawang hampir semuanya rusak, dan kondisi ini sudah tiga tahun dibiarkan tanpa ada perbaikan. Kalaupun ada perbaikan tambal sulam pada lubang-lubang jalan yang dilakukan swadaya oleh warga," ucap salah seorang warga Tegal Gede, Cikarang Pusat yang rumahnya dekat dengan ruas jalan Kalimalang, Rosyid (39) kepada "PRLM", Minggu (3/10).

Kerusakan bahkan menimbulkan lubang jalan berdiameter dari satu hingga tiga meter dengan kedalaman lubang dari 15 cm hingga 25 cm. Apalagi ruas jalan Cikarang Barat, hampir tidak ada jalan bagus yang bisa dipilih untuk dilewati. Hal ini juga tidak jarang meinmbulkan kemacetan, karena dari dua arah yang berbeda harus bergantian melewati jalan tengah yang masih bagus untuk dilewati.

Beberapa ruas sepanjang Jalur Kalimalang pun diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat dengan menguruk lubang dengan batu. Mereka juga meminta kepada pengguna jalan sumbangan seikhlasnya.

Satuan Lantas Polres Metro Bekasi Kabupaten mencacat sedikitnya 50 kecelakaan terjadi setiap bulan selama musim penghujan dan yang menonjol disebabkan jalan rusak. "Dan hampir semuanya disebabkan karena jalan yang rusak. Tidak sedikit pula kecelakaan tunggal. Kerusakan ruas jalan Kalimalang menjadi penyebab paling banyak terjadinya kecelakaan karena jalan rusak," ucap Kasatlantas Polres Metro Bekasi Kabupaten, Komisaris Sudirman

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Bekasi, Saefullah mengatakan, sekitar 200 kilometer dari total 900 kilometer panjang ruas jalan di Kabupaten Bekasi. "Ini tidak hanya terjadi di ruas jalan Kalimalang tapi semua jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Bekasi. Khusus untuk Jalur Kalimalang, Pemkab juga sebenarnya merasa keberatan jika harus memperbaiki semua ruasnya," ucapnya.

Alasannya, kata dia, ruas jalan Kalimalang ini lebih banyak dilewati truk-truk bertonase tinggi, hingga perbaikan yang dilakukan kerap rusak lagi, apalagi jika musim hujan. "Kami juga sudah mengusulkan untuk meningkatkan status jalan raya Kalimalang dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, apalagi ini juga penghubung antar kabupaten bahkan provinsi, yaitu penghubung provinsi Jabar dengan DKI Jakarta," tuturnya.

Bangun Sifon, Kota Bekasi akan Bebas Banjir Kiriman

Kota Bekasi diperkirakan akan terhindar dari banjir kiriman dari wilayah Bogor dalam waktu paling dekat dua tahun ke depan. Pasalnya, saat ini pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadanetengah membangun sebuah sifon (gorong-gorong) pemisah Kali Malang dengan Kali Bekasi di dasar Kali Bekasi hingga ke bendung pertemuan antara kedua kali tersebut (Bendung Bekasi). Saat ini, proses pembangunan sifon baru masuk pada tahap pertama dan ditargetkan selesai dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Kepala Bidang Tata Air pada Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, Yurizal, Minggu (3/10) mengatakan, selain terancam banjir akibat sistem drainase yang kurang baik, Kota Bekasi juga terancam banjir kiriman dari wilayah Bogor. "Biasanya banjir kiriman inilah yang menimbulkan dampak sangat buruk. Sebab, sudah sering datang luapan air kali tiba-tiba sehingga merendam ratusan rumah di sejumlah kompleks perumahan," kata Yurizal.

Pemisahan aliran air Kali Malang dengan Kali Bekasi itu, kata Yurizal, akan memberi manfaat karena bisa mengurangi potensi terjadinya banjir. Banjir kiriman biasa terjadi saat hujan deras turun di wilayah Bogor yang menjadi hulu sungai Kali Bekasi. Kali Bekasi yang membelah Kota Bekasi merupakan pertemuan Sungai Cileungsi dan
Sungai Cikeas.

Menurut dia, banjir cileuncang akibat saluran air yang kurang baik bisa sedikit ditangani dengan pengoperasian pompa di sejumlah titik rawan genangan. Namun, banjir kiriman sangat sulit ditanggulangi kecuali ada pemisahan antara Kali Malang yang bersumber pada Waduk Jatiluhur dengan Kali Bekasi yang berasal dari air limpasan wlayah Bogor. Dana untuk projek tersebut, kata Yurizal, sekitar Rp 200 miliar berasal dari APBN.

Sementara itu, seorang pengawas projek, Sulaeman yang ditemui mengatakan, projek telah berjalan lebih dari dua bulan. Namun, hingga saat ini baru tahap awal. "Targetnya dua tahun, tetapi kita lihat nanti. Sebab, membutuhkan banyak alat berat untuk membuat sifonnya," kata Sulaeman.

Sifon itu, lanjut Sulaeman akan dibangun puluhan meter di bawah kali untuk menampung debit air yang berlebihan saat wilayah Bogor hujan. Bahkan, upaya pembuatan sifon ini juga bisa membantu menyaring air Kali Malang yang ikut tercemar akibat bersatu dengan aliran Kali Bekasi yang tercemar limbah pabrik. "Selain mencegah banjir juga akan memperbaiki kualitas air baku untuk perusahaan air minum," jelas Sulaeman.

Pantauan "PRLM" di lokasi, baru satu atau dua alat berat yang ada di lokasi. Alat berat tersebut baru melakukan pengerukan di pinggir bendung dan belum sampai pada tahap intinya. Selain itu, daerah di skeitar wilayah Bendung Bekasi juga ditutup untuk umum. Selama ini sejumlah perumahan di wilayah Jatiasih serta pinggir Kali Bekasi selalu mendapat banjir kiriman dari Bogor, meski di Kota Bekasi sedang panas terik.

40 Kantor Desa Rusak Akibat Gempa

Pemkab Bandung mengajukan perbaikan 40 kantor desa yang rusak sedang dan rusak parah akibat gempa bumi pada 2 September 2009. Selama setahun lebih para aparat desa berkantor di ruangan yang rusak bahkan sebagian pindah ke lumbung desa atau bangunan kontrak.

"Akibat gempa bumi pada 2 September 2009 lalu setidaknya 40 kantor desa mengalami kerusakan sedang dan berat. Kami sudah mengusulkan anggaran perbaikan kantor desa kepada Kemendagri," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kab. Bandung. Erick Juriara Ekananta, di ruang kerjanya, Kamis (30/9).

Menurut Erick, alokasi anggaran kantor desa berbeda dengan anggaran rehabilitasi rumah-rumah masyarakat yang rusak akibat gempa. "Sampai setahun ini anggaran perbaikan kantor desa belum turun sehingga aparat desa tetap menempati kantor-kantornya yang rusak atau pindah ke bangunan lain," katanya.

Petani Wilayah Timur Kab. Cirebon Minta Bendungan Cipanundan

Para petani di wilayah timur Kab. Cirebon meminta agar bendungan sungai Cipanundan di Kecamatan Karangwareng segera direalisasikan hingga lahan sawah yang ada di sekitarnya bisa terairi dengan baik.

"Selama ini pengairan di daerah kami kurang memadai, bahkan kerap mengalami kekeringan, oleh karena itu kami meminta agar dinas terkait memperhatikan nasib kami," kata Ardia, seorang petani di daerah Karangwareng, Rabu (29/9).

Menurut dia, sarana pengairan tersebut jika saja terlaksana pembangunannya, akan sangat bermanfaat bagi para petani yang ada di sebagian wilayah timur Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Kepala Desa Kubangdeleg, H. Richyadi mengaku sudah tidak tahan lagi atas belum juga terealisasinya bendung tersebut. Oleh karenanya, berencana nekad mau menghadap Presiden RI di Istana Negara.

Diakui Ricyadi, bendungan Cipanundan sebetulnya sangat dinantikan oleh para petani di wilayah timur Cirebon, apalagi, pada saat musim kemarau mereka sangat kesulitan mendapatkan air untuk lahan mereka.

Data yang diperoleh menyebutkan, bendungan Cipanundan sebelumnya telah diprogramkan melalui Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat. Sejak tahun 2007 lalu, amdalnya sudah dibuat, namun, hingga sekarang tak jelas nasibnya.

Rencananya bendung Cipanundan, akan dibangun di Desa Kubangdeleg. Genangannya diperkirakan mencapai 75 hektare di tengah wilayah perbatasan empat kecamatan. Masing-masing, Kecamatan Karangwareng, Sedong, Waled dan Karangsembung. Jika bendung tersebut bisa terealisasi, diperkirakan sekitar 1.000 hektare lahan pertanian bisa terairi.

Air bendung, selain dimanfaatkan untuk lahan pertanian di empat kecamatan tersebut, nantinya, bisa digunakan area pertanian di wilayah Kec. Astanajapura, Pangenan, Gebang, Losari dan Ciledug. Richyadi menambahkan, jika saja bendung Cipanundan bisa dibangun, wilayah timur Kab. Cirebon sudah terjangkau pengairan secara memadai. Karena sebelumnya di wilayah barat sudah ada Situ Patok di Kec. Mundu, Selatan terdapat Situ Sedong, di perbatasan ada sungai Cisanggarung.

Wali Kota Bandung Optimis Tender PLTSa

Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada optimis tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) akan dilakukan pada bulan November 2010. Hal tersebut dikemukakan Dada seusai expose perkembangan pembangunan PLTSa oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dr. Edi Siswadi di Auditorium Rosada, Rabu (29/9).

Menurutnya, persiapan tender tinggal menunggu Feasibility Study (FS) dari PT BRIL, paling lambat tanggal 8 Oktober 2010. "Untuk pelaksanaan tender kita tinggal menunggu, FS dari PT BRIL," kata Dada.

Dikatakan Dada, pembangunan PLTSa tidak ada kendala, tinggal meminta persetujuan Dewan mengenai perda multi years karena hal tersebut menyangkut masalah pembiayaannya. Sampai saat ini, katanya, sudah ada 6 perusahaan yang serius untuk mengikuti tender pembangunan PLTSa, ke-enam perusahaan itu adalah PT BRIL sebagai pemrakasa pembangunan dengan teknologi incinerator, PT Iman Tatakerta Raharja (gasifikasi), Korea Ecoenergi & Environment Tech (Incinerator), PT Meta Epsi (gasifikasi), PT Samsung (Gasifikasi dan Incinerator dan Keppel Segher dari Singapura dengan teknologi Incinerator.

Dari 6 perusahaan yang akan mengikuti tender, tidak semuanya menggunakan teknologi incinerator, tetapi ada juga yang menggunakan teknologi gasifikasi, yaitu mengubah sampah menjadi gas. "Kita cenderung memilih teknologi incinerator, karena lebih cepat dalam mengolah sampah dan teknologi ini sudah dipakai di beberapa negara maju seperti Singapura," kata Dada.

Investasi awal Pemkot Bandung dalam pembangunan PLTSa, menurut Dada, hanya tanah untuk lokasi PLTSa, sampai saat ini sudah tersedia sekitar 13 Ha dari target semula sekitar 20 Ha. "Memang untuk pembangunan PLTSa cukup 2 Ha, tapi saya ingin tetap 20 Ha, hal itu demi lingkungan hidup, dan di sana bisa dibuat agro wisata, pohon kota dan pertanian," ujarnya.

Proyek itu sendiri, diakui Dada, memang tidak akan menyelesaikan secara keseluruhan permasalahan sampah yang ada di Kota Bandung, karena sampah yang dibutuhkan untuk PLTSa pada awalmnya, hanya sekitar 750 ton/hari padahal produksi sampah di Kota Bandung tiap harinya lebih dari itu. Sehingga diharapkan nantinya kapasitas kebutuhan PLTSa akan sampah bisa ditingkatkan, dan diperkirakan kebutuhan biaya secara kasar untuk pabrik sekitar Rp 500 miliar dan bangunan sekitar Rp 100 miliar,.sehingga totalnya sekitar Rp 600 miliar.

AIR MENERJANG BANTUAN TAK KUNJUNG DATANG

Ada dua wilayah di kabupaten bandung yang sering dilanda banjir yaitu desa cieunteung di baleendah dan rancaekek. Tetapi ada perbedaan diantara keduanya, jika cieunteung banjir genangan air bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu lamanya. Di kawasan rancaekek genangan air hanya numpang lewat.

Hal ini yang menjadi dilema bagi kawasan rancaekek. Jika di cieunteung banjir bisa lebih terasa karena genangannya bisa berhari-hari. Di rancaekek tidak seperti itu, sebab saat minta bantuan pemerintah genangannya sudah tidak ada. Oleh karena itu banjir di kawasan rancaekek sering dianggap angin lalu. Bantuan pun tak segera mengalir. Jauh lebih lambat daripada datangnya banjir air bah di kawasan itu.

Khusus penanggulangan banjir rancaekek, camat mengungkapkan pihaknya telah melakukan tanggap darurat terhadap banjir kiriman. Satuan tugas bencana telah dirunkan , namun saat tiba dilokasi air sudah surut dan menghilang, menyisakan lumpur dan kotoran sisa banjir.

Pemerintah kabupaten dan provinsi jawa barat dinilai kurang maksimal bahkan terkesan seadanya.

Perbaikan yang dilakukan selama ini baru sebatas perbaikan tanggul di rancaekek kidul dan sukamulya sepanjang 200 meter. Sementara rencana pengerukan yang dicanangkan tahun 2006 batal dilaksanakan karena tidak ada anggarannya.

Ada empat anak sungai citarum yang melintasi wilayah rancaekek, yaitu sungai cikeruh, cikijing, citarik dan cimande. Namun hanya sungai cikeruh yang sudah dinormalisasi. Lainnya belum, selama ini banjir datang dari sungai yang belum dinormalisasi.

Perlu ada keterpaduan dalam mengatasi banjir di wilayah yang menjadi salah satu sentra pabrik tekstil itu. Penanganannya harus lintas sektoral dan wilayah, mesti melibatkan kabupaten bandung, sumedang dan provinsi jawa barat.

Banjir juga menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan, karena banjir limpas juga membawa limbah tekstil.

Banjir di rancaekek juga mengancam situs bersejarah. Ada candi bojongmenje yang kian terlantar dan terancam hancur akibat sapuan banjir. Akses jalan ke situs bojongmenje berupa jalan sempit diantara dua benteng pabrik, sangat sulit dilalui pada saat banjir.

BANJIR RANCAEKEK

Setiap hujan datang, banjir pun menjelang. Begitulah nasib warga lima desa di kecamatan rancaekek, kabupaten bangung dan desa mangun arga kecamatan cimanggung, kabupaten sumedang. Desa-desa itu selalu tertimpa banjir kiriman dari sungai cikijing yang berhulu di sumedang.

Parahnya banjir juga sampai menggenangi jalan utama, Jl. Raya Rancaekek-Cicalengka di depan pabrik tekstil PT. Kahatex. Akibatnya kemacetan parah selalu terjadi di ruas jalan ini. Padahal jalan ini merupakan akses utama kendaraan ke arah timur.

Antrean panjang terjadi baik kendaraan ke arah nagreg maupun sebaliknya dari nagreg kearah Kota Bandung.

Kemacetan total bisa berlangsung berjam-jam. Sangat bergantung pada kapan hujan berhenti dan luapan air sungai reda. Biasanya membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan bisa lebih dari sepuluh jam hingga lalu lintas lumpuh total.

Keadaan lebih parah karena kawasan yang dilanda banjir merupakan pabrik tekstil. Bila saat banjir datang bertepatan dengan ribuan karyawan pabrik melakukan pergantian sif karyawan. Bukan hanya kemacetan kendaraan yang terjadi, banjir juga sering menelan korban jiwa. Seperti yang terjadi minggu (19/9) lalu saat tiga karyawan pabrik pulang berboncengan motor menerobos air yang cukup tinggi hingga menewaskan ketiganya. Banjir bah ini sangat berbahaya selain curah hujan tinggi juga kali cikijing yang sudah dangkal. Ketinggian bisa sampai setengah meter dari muka bibir tanggul sungai.

Keadaan diperparah cuaca yang ekstrim saat ini yang merupakan "kemarau basah". Hujan masih sering turun dan rancaekek selalu dalam status waspada banjir. Pembangunan kompleks perumahan di kawasan hulu sungai juga turut memperumit potensi banjir di kawasan strategis itu.

Penampang sungai cikijing menyempit. Dulu selebar enam meter, namun ke arah hilir menyempit hingga selebar tiga meter. Hal lain karena diatas bantaran sungai terdapat bangunan PT. Kahatex.

Aliran cikijing awalnya melintasi bagian tengah pabrik tekstil. Namun badan sungai dibelokkan ke samping pabrik dengan membangun tanggul setinggi tiga meter. Saat setinggi tiga meter tidak pernah terjadi banjir tetapi setelah adanya pendangkalan dan kedalaman hanya satu meter sering terjadi banjir dan air meluber.

Banjir juga terjadi setelah sungai cimande dan cikeruh di sumedang dialihkan ke sungai cikijing.Karena penampangnya menyempit, cikijing tidak bisa menampung hingga terjadi limpasan.

Kondisi kawasan Jl. Rancaekek-Cicalengka sangat ruwet, apalagi di sepanjang jalan tempat keberadaan pabrik PT. Kahatex, PT. Five Star Indonesia, dan PT. Internusa semuanya dibangun diatas saluran air.

Sementara itu jembatan penyebrangan yang ada juga tidak berfungsi, banyak pengguna jalan yang memilih langsung menyenrang jalan daripada naik jembatan.

Kawasan Jl. Rancaekek juga rawan kecelakaan. Penerangan jalan yang kurang memadai juga sikap pengguna jalan terutama tukang ojek yang sering melawan arus lalu lintas.

Kawasan rancaekek memang perlu penanganan menyeluruh dan terpadu dan itu harus segera dilakukan. Jika tidak tingkat keruwetan akan makin bertambah. Tanpa ada kerjasama antar instansi dan wilayah, problem rumit seperti banjir dan kemacetan total bakal makin akut.

WARGA DUSUN KARAMAT KELUHKAN PROJEK JATIGEDE

Warga dusun karamat, Desa Cigintung, Kec. Cisitu Kab. Sumedang di sekitar gunung julang dan jalur angkutan material projek waduk jatigede, belakangan ini merasa terganggu kenyamanannya akibat aktivitas projek tersebut.Warga daerah calon genangan waduk jatigede dibawah koordinasi LSM merencanakan menggelar aksi unjuk rasa.
Warga sering tergangggu oleh bunyi dan getaran ledakan dinamitdari lokasi penambangan tanah dan batu di gunung julang untuk projek bendungan jatigede. Warga sekitar jalur projek waduk jatigede menuntut konpensasi kerugian pada pemerintah melalui satuan kerja pelaksana projek waduk tersebut.  
Warga akan menyampaikan desakan pada pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah genangan sebelum melanjutkan projek fisik waduk tersebut. Kalau tidak memperoleh jawaban yang meyakinkan, warga akan mendesak pemerintah agar pengerjaan fisik waduk distop dulu, bila perlu jalan projeknya akan warga portal.

Ratusan Warga Segel Gerbang PLTU

Aksi unjuk rasa ke lokasi mega projek Pembangkit Listrik Tanaga Uap (PLTU) Cirebon masih terus saja terjadi. Ratusan warga Desa Kanci Kulon, Kec. Astana-japura Kab. Cirebon menyegel pintu gerbang akses masuk ke area projek.
Aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan warga atas tidak ditanggapinya aspirasi mereka terkait harga tanah untuk lokasi proyek yang dinilai tidak adil. Mereka juga menuntut PT. Cirebon Electric Power (CEP) selaku kontraktor utama, membayar sisa ganti rugi tanah mereka yang sekarang dijadikan lokasi projek PLTU.
Sebagian besar tanah milik warga desa kanci kulon hanya dihargai antara Rp. 28.000 hingga Rp. 45.000 sedangkan sebagian warga lain mencapai Rp. 90.000 hingga Rp. 150.000 per-m2.
Sebelumnya PT. Cirebon Electric Power pernah menjanjikan tambahan ganti rugi atas tanah warga. Namun kenyataannya setelah tanah dilepas hingga sekarang tidak ada realisasinya.

PEMBANGUNAN JEMBATAN CIDERES MACETKAN JALAN

Para pengguna jalan mengeluhkan kemacetan lalu lintas akibat adanya pembangunan jembatan cideres di Kelurahan Tonjong, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka selama tiga hari terakhir ini.

Berdasarkan pemantauan kemacetan arus lalu lintas terjadi hingga ratusan meter, baik dari arah cigasong maupun dari arah majalengka. Kondisi ini terjadi sejak pembongkaran seluruh bangunan jembatan cideres dilakukan.

Kemacetan paling parah sempat terjadi tiga hari lalu, bahkan laju kendaraan sempat tertahan hingga satu setengah jam. Tetapi Rabu (29/9) kemacetan mulai dapat diatasi dengan memasang rambu-rambu lalu lintas (lampu merah) dari kedua arah.

Bagi pengguna jalan yang ingin menghindari kemacetan arus lalu lintas di jembatan cideres, bisa melintasi dua jalur alternatif yang dianggap relatif dekat.

Selain pengguna jalan, para pedagang pasar tradisional di cigasong mengeluhkan aktivitas pembangunan jembatan cideres tersebut. Jumlah pengunjung pasar turun hingga 30% karena kemacetan lalu lintas,  akibat dari pembangunan jembatan cideres tersebut.

PROJEK JEMBATAN KALI ULU TERLANTAR

Projek pembangunan jembatan kali ulu pasir gombong Kecamatan CIkarang Utara Kabupaten Bekasi yang seharusnya dapat diselesaikan pada oktober 2010, hingga kini kondisinya masih ditelantarkan.

Hingga kini dinas bina marga jabar belum melakukan tindakan apa-apa, baik itu melakukan pembangunan maupun menegur pelaksana projeknya. Kalau sudah begini yang dirugikan adalah masyarakat dan para pengguna jalan.

Komis D telah memanggil Dinas Bina Marga Jabar untuk meminta penjelasan dan saat itu mereka berjanji akan segera melakukan pembangunan kembalu,  tetapi hingga kini tidak ada tindak lanjutnya.

Pembangunan jembatan yang menggunakan APBD Jabar senilai Rp. 1.6 miliar itu sudah enam bulan lebih terbengkalai. Pembangunan jembatan yang asal-asalan malah merugikan masyarakat karena akses warga kedua kecamatan justru terganggu dan mengakibatkan kemacetan total.

Setelah terjadi ambrol beberapa waktu lalu seharusnya pembangunan jembatan dibuat dua arah. tetapi dari waktu kesempatan hingga kini baru dibangun satu arah.

Jembatan tersebut merupakan akses penghubung untuk jalan provinsi yang merupakan akses vital bagi masyarakat.

Kepala Desa Pasir Gombong Encep Santosa mengungkap, banyak pengaduan dari masyarakat yang mempertanyakan kejelasan pembangunan jembatan tersebut.

Sementara itu, Camat Cikarang Utara Alisyahbana menyayangkan sikap Dinas Bina Marga Provinsi Jabar maupun daerah yang tidak perduli dengan kondisi jembatan tersebut.

GEDUNG KESENIAN MULAI DIBANGUN

Pembangunan fisik gedung kesenian Kab. Bandung akan dimulai pada 2011. Tahun ini anggaran pembangunan dialokasikan untuk menyiapkan lahan dan pondasinya. DPRD Kab. Bandung berharap pembangunan gedung ini tidak melupakan pembangunan insan-nsan seninya agar gedung kesenian itu tidak sia-sia.
"Pembangunan fisik akan dimulai 2011. Sekarang sedang pembuatan pondasi dan pemagaran" ujar Sekda Kab. bandung Sofian Nataprawira.
Untuk tahap persiapan dianggarkan dana sekitar Rp. 15 miliar. Pemkab Bandung sendiri mengalokasikan dana sekitar Rp. 30 miliar untuk membangun gedung kesenian dia atas lahan seluas 7 ha itu. Letak gedung kesenian berada diluar kompleks Pemkab Bandung, berseberangan dengan mesjid Al-Fathu.
Diakui, saat ini jumlah sarana dan prasarana untuk seniman dan pemuda di Kab. Bandung masih kurang. Idealnya setiap kecamatan bisa memiliki tmpat berkegiatan bagi pemuda dan kesenian.
Ketua Komisi D DPRD Kab. Bandung Arifin Sobari ingin agar pembangunan sarana kesennian itu dilakukan simultan dengan perhatian terhadap pelaku seni. Jadi pemerintah harus tetap mengalokasikan dana bagi pengembangan senimannya. Selanjutnya jika pemerintah ingin gedung itu digunakan untuk kegiatan pemuda, sebaiknya tidak di gedung yang sama. Bisa saja di kompleks yang sama, tetapi di gedung berbeda sebab kebutuhan pemuda tidak sama dengan kebutuhan seniman.

Rencana Relokasi Digulirkan

Pemerintah Kec. Dayeuhkolot berencana merelokasi warga Kampung Bojongsuren, Kel. Pasawahan, yang rumahnya terancam ambruk akibat tergerus arus sungai citepus. Lahan yang sekarang ditempati warga sudah tidak layak dan bisa mengancam keselamatan warga. Akan tetapi itu baru sebatas perencanaan karena harus menelusuri anggaran APBD Kab. Bandung.

Selain mengancam rumah warga di kampung Bojongsuren, aliran sungai citepus pun mengancam beberapa rumah warga dan pabrik yang berada di bantaran sungai hingga ke wilayah Desa Cangkuang Wetan.

Pemerintah masih fokus kepada penanganan normalisasi sungai citarum yang nantinya akan diarahkan ke sungai citepus. Kendala saat ini arus di aliran sungai citarum masih deras sehingga pengerukan tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Setelah pengerukan sungai citarum selesai, kegiatan akan diarahkan untuk mengatasi masalah di Kampung Bojongsuren.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, hingga saat ini sudut kecuraman di bibirsungai citepus sudah mencapai 90 derajat, padahal sebelumnya cukup landai. Bibir sungai menjadi terjal bukan karena ada penyempitan lebar sungai atau pembangunan di bantaran sungai, melainkan akibat pelebaran sungai citepus demi kepentingan jalan tol Bandung-Cileunyi.

Normalisasi sungai citepus terakhir dilakukan pada tahun 1989 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kab. Bandung. Normalisasi sungai dilakukan untuk mendukung pembangunan jalan tol sehingga jalur sungai bergeser ke arah timur sejauh 8 M. Saat ini lebar sungai citepus mencapai sekitar 14 M dari lebar semula yang hanya sekitar 8M.

PEMERINTAH DIDESAK TANGANI BANJIR CIMAHI BAGIAN SELATAN

DPRD Kota cimahi mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan banjir yang kerap melanda cimahi bagian selatan. Selain melakukan normalisasi sungai pemerintah diharapkan dapat lebih gencar untuk menyosialisasikan manfaat biopori dan sumur resapan. Banjir sudah sering menjadi keluhan warga terutama mereka yang berada di daerah selatan.

Anggota komisi III DPRD Kota Cimahi Robin Sihombing mengatakan permasalahan banjjir di daerah selatan Cimahi terutama di kampung cihujung sudah terjadi sejak lama. Sebelumnya daerah itu dilanda banjir setidaknya setahun sekali. Namun, sepanjang tahun ini, wilayah itu telah digenangi banjir sebanyak tiga kali.

Permasalahan yang terjadi adalah penyalahgunaan sungai oleh masyarakat sekitar. Mulai dari membuang sampah oleh masyarakat, hingga pembuangan limbah dari perusahaan di sekitarnya.

Setidaknya pemkot harus melakukan tiga langkah, yaitu langkah penegakan hukum, peningkatan kepedulian pemerintah melalui keberpihakan anggaran untuk normalisasi, serta proaktif pemerintah untuk menyosialisasikan manfaat biopori dan sumur resapan.

Apabila tiga langkah tadi dilaksanakan, diharapkan dapat mengatasi banjir. Untuk biopori dan sumur resapan dapat menghindarkan banjir dan menyimpan air. Kedua cara ini dapat mengatasi kondisi air di cimahi yang selalu kebanjiran saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau.

Kepala Bappeda Kota Cimahi mengatakan masalah sungai di cimahi bagian selatan sudah menjadi perhatian pemerintah. Namun semuanya menyangkut lintas wilayah.

Tidak hanya cihujung daerah melong pun menjadi salah satu daerah yang kerap dilanda banjir. Untuk daerah Melong Pemkot cimahi sudah meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk membuat sodetan baru, tahun depan. Penanganan di Cihujung pun akan diperlakukan seperti itu. Yang menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran yang ada. Untuk itu dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. 

Lelang PLTSa Digelar November

Lelang mega projek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Kota Bandung akan digelar november mendatang. Pemkot bandung mengandalkan pinjaman dari pusat investasi pemerintah (PIP) untuk membiayai pengerjaan megaprojek tersebut.

Sekda pemkot bandung Edi Siswadi melakukan presentasi perkembangan projek PLTSa di auditorium rosada.

Dijelaskan terdapat beberapa persiapan tender PLTSa yang belum selesai. Salah satunya laporan kelayakan investasi dari PT. BRIL, yang paling lambat harus diserahkan pada 8 oktober mendatang. Selain itu pembebasan lahan juga masih tersisa 7 ha dari total 20 ha yang akan dibebaskan.

Revisi RTRW untuk payung hukum harus diselesaikan pada akhir bulan ini, agar bisa ekspos ke DPRD untuk minta dukungan anggaran lewat perda tentang Multi Years Proyek PLTSa.

Selain PT. BRIL terdapat 5 perusahaan lain yang juga berminat menjadi investor dalam proyek PLTSa. Hampir seluruhnya menawarkan teknologi incinerator atau gasifikasi atau perpaduan dari keduanya dalam mengelola sampah di PLTSa nanti.

Walikota Dada Rosada menjelaskan PLTSa rencananya selesai dibangun pada akhir 2012dan dapat langsung beroperasi. Pada nilai investasi awal kapasitas PTSa diperkirakan hanya mencapai 500 ton sampah perhari. Padahal produksi sampah kota bandung mencapai 1.500-1.800 ton perhari. 

Oleh karena itu Dada berharap kapasitas PLTSa akan terus ditingkatkan sampai maksimal mencapai 750-1.000 ton sampah perhari. Sisanya akan dikelola lewat 3R (reduce, reuse, recycle) serta pengelolaan sampah lain.

Cianjur Genjot Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Cianjur segera menggenjot pembangunan infrastruktur, utamanya pembangunan jalan di wilayah Selatan Kabupaten Cianjur. Mulai Oktober hingga Desember 2010 proses pembangunan jalan akan dipacu.

Tahap awal pembangunan jalan yang menghubungkan antar kecamatan. Setelah itu selesai, baru dilanjutkan dengan jalan yang menghubungkan antar desa, hingga Oktober nanti ditargetkan realisasi pembangunannya sudah mencapai 50 km.

Demikian dikatakan Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh di Kecamatan Sukanagara, Selasa (28/9). Dia mengatakan pembangunan jalan dilaksanakan sebagai bentuk respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. “Jadi prioritas pembangunan di Kabupaten Cianjur tahun ini, yaitu untuk memberi akses kepada masyarakat agar memudahkan mereka memasarkan hasil pertanian,” ujarnya.

Dikatakan Bupati, proyek infrastruktur telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Cianjur tahun 2010 senilai Rp 25 miliar. Ada dua jenis pembangunan infrastruktur jalan yang sedang dijalankan Pemkab Cianjur, yaitu pembangunan jalan Kabupaten dan jalan desa. Pembangunan jalan desa dibantu dan melibatkan swadaya masyarakat.

“Yang penting akses transportasi bisa terbuka, jadi pada musim hujan seperti sekarang petani masih bisa menjual hasil bumi dengan mudah. Saya tahu persis keadaan jalan di daerah ini jika hujan turun. Lumpurnya tinggi dan sangat sulit untuk dilalui,” ujarnya.

Sering Tergenang Air, Jalan Semakin Rusak

Genangan air di sejumlah ruas jalan selama beberapa hari akibat hujan yang sering turun di wilayah Kota Bekasi membuat kerusakan jalan menjadi semakin parah. Selain memacetkan arus lalu lintas kerusakan jalan yang parah juga membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.

Kerusakan jalan semakin parah terjadi di sepanjang Jln. Raya Jatimakmur Pondokgede hingga sekitar Pasar Pondokgede. Selain itu, kerusakan juga terjadi di sejumlah ruas jalan di wilayah Jatiasih dan Kaliabang Bekasi Utara. Beberapa ruas jalan memang sebelumnya mengalami kerusakan berupa lubang jalan. Namun, beberapa di antaranya mengalami kerusakan setelah terendam air hujan selama beberapa hari akibat hujan yang turun hampir setiap hari di Kota Bekasi misalnya jalan di skeitar Pasar Pondokgede Kota Bekasi.

Beberapa bulan yang lalu, jalan ini masih mulus dan tanpa lubang. Hanya saja setelah masuk musim penghujan, jalan di sekitar Pasar Pondokgede mulai berlubang dan rusak semakin parah. Akibatnya antrean kendaran sering terlihat di daerah ini karena banyak kendaraan yang ingin menghindari lubang jalan sedalam hampir 30 cm dan lebar antara 10 cm hingga setengah meter.

Sementara itu, Jln. Jatimakmur Pondokgede yang sebelumnya sudah rusak kali ini kerusakannya semakin parah. Bahkan upaya warga sekitar untuk menutup lubang jalan dengan bekas matrial bangunan tidak membuahkan hasil. "Baru minggu lalu diuruk pakai matrial bekas bangunan. Namun, belum ada seminggu udah hancur lagi karea hampir tiap hari terendam banjir akibat hujan yang turun," kata salah seorang warga sekitar, Iwan (35).

Dikatakan Iwan, warga sudah sering mengeluhkan kondisi ini. Namun belum ada tanggapan dari pemerintah setempat. Melihat kondisi sekitar jalan diduga genangan air dan banjir yang sering merendam jalan ini disebabkan oleh saluran air yang tidak berfungsi di sekitar ruas jalan ini. Terlihat saluran air di sekitar jalan tidak mengalir. Bahkan, hampir rata dengan jalan karena tertutup lumpur dan sampah. "Memang udah lama drainasenya enggak jalan sehingga kalau hujan airnya ke jalan enggak ngalir ke salurannya," ungkap Iwan.

Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi sempat mengakui jika salah satu saluran air yang benar-benar tidak berfungsi sehingga menyebabkan genangan air atau banjir yakni di wilayah Jatimakmur. "Salah satu penyebab kerusakan jalan di Kota Bekasi memang karena jalan sering terendam banjir," kata Kepala Bidang Tata Air, Yurizal.

Dua Tanggul Kedungpalungpung Jebol

Banjir di Padaherang, Ciamis yang menyebabkan ratusan hektare padi di Blok Grendel Desa Ciganjeng Kec. Padaherang dan Blok Kedungpalungpung Desa Tunggilis Kec Kalipucang terancam puso, ternyata diakibatkan dua tanggul di Sungai Kedungpalungpung (anak Sungai Cirapuan) jebol.

Menurut Harun (45), pemilik sawah di Blok Grendel, jebolnya tanggul yang mengarah ke pesawahan di wilayahnya, terjadi sekira 2 minggu lalu, namun baru diketahui Selasa kemarin. Jebolnya tanggul diduga karena tanggul tidak mampu menahan dorongan air sungai.

“Panjang tanggul yang jebol sekira tiga meter. Setelah jebol, air kemudian mengalir deras ke pesawahan sehingga merendam tanaman padi siap panen di Blok Gerendel Desa Ciganjeng seluas 120 hektare,” ujarnya, Rabu (29/9).

Udis (50), warga Kedungpalungpung, Desa Tunggilis menambahkan, banjir yang menggenangi tanaman padinya juga akibat tanggul jebol di Sungai Kedungpalungpung. Jebolnya tanggul, kata dia, diduga terjadi sejak satu bulan lalu, tetapi sampai sekarang belum juga diperbaiki.

Khusus tanggul yang jebol, menurut Udis, warga sebenarnya sudah berkali-kali memperbaiki dengan cara swadaya. Ternyata tidak pernah baik hasilnya. Karena itu, warga berharap agar BBWS Citanduy dan pemerintah segera melakukan normalisasi sungai.

Dihubungi melalui telefon selularnya, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Ir. H. Agus Rahardjo mengakui bawah banjir yang melanda ratusan hektare sawah di Padaherang dan Kalipucang akibat ada tanggul di sungai yang jebol.
Atas hal itu, pihaknya akan segera menangani tanggul-tanggul yang jebol itu secara darurat. “Bobolan di saluran drainase akan segera kita tangani secara darurat,” katanya.

Ia mengatakan, sungai tersebut memang seharusnya dinormalisasi seperti diharapkan warga. Akan tetapi, BBWS Citanduy tidak memiliki dana untuk normalisasi, khususnya untuk pembebasan tanah warga. Pihaknya baru bisa melakukan normalisasi, jika ada sharing penyediaan dana untuk pembebasan tanah, baik dari Pemkab Ciamis maupun masyarakat.
“Kami juga prihatin dengan banjir yang terjadi dan menimpa pesawahan. Namun apa daya. Pasalnya, daerah yang terkena banjir merupakan dataran rendah atau rawa. Tinggi muka tanahnya di bawah rata-rata muka air banjir Sungai Citanduy,” kata Agus.

Jadi Pemicu Banjir, Warga Minta Sungai Cipetung Dikeruk

Warga Desa Bayasari Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Ciamis, meminta pemeritah daerah segera mengeruk Sungai Cipetung. Alasannya saat ini kondisi sungai sangat dangkal dan sempit, hingga setiap turun hujan lebat banjir selalu menggenangi wilayah tersebut.

Banjir akibat meluapnya Sungai Cipetung, tidak hanya merendam rumah warga, akan tetapi juga mempercepat kerusakan infrastuktur jalan. Selain itu mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk sekolah dan Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 yang letaknya paling dekat dengan sungai tersebut.

Sejak bulan Januari sampai dengan September 2010, wilayah tersebut sudah dua kali terendam banjir besar. Pertama berlangsung pada bulan Februari dan berikutnya Bulan Agustus. Puluhan hektar sawah, kolam serta rumah warga terendam banjir. Bahkan arus lalulintas antara Jatinegera menuju Kecamatan Rajadesa dan Rancah terputus akibat badan jalan terendam banjir.

"Sekarang Sungai Cipetung sudah sangat sempit dan dangkal. Akibatnya ketika turun hujan lebat dan intensitas lama, pasti banjir. Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi," tutur seorang tokoh masyarakat Desa Bayasari, KH. Nonop Hanafi, Rabu (29/9).

Dia mengatakan, Sungai Cipetung berada di perbatasan Desa Bayasari dengan Desa Sirnajaya. Air yang mengalir di sungai tersebut, tidak hanya dari Sungai Cipetung, melainkan juga sejumlah sungai lain di sejumlah desa sekitarnya seperti Desa Sukanagara dan Mulyasari. Termasuk beberapa desa di Kecamatan Rancah, di antaranya Desa Tanjangjaya dan Purwaraja.

"Dengan kondisi sekarang ini, setiap tahun kami selalu kebanjiran. Kami berharap pemerintah daerah atau pihak terkait segera memerhatikan keadaan sungai. Setidaknya dikeruk dan diperlebar sehingga tidak lagi banjir saat turun hujan lebat," ujar Nonop yang juga menjadi pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda 2.

Anggota DPRD Ciamis asal Jatinegara, Imam D Krunia mengaku ikut prihatin dengan seringnya banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Cipetung. Banjir tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastuktur jalan. "Beberapa bagian ruas jalan yang redenam banjir menjadi cepat rusak. Selain sawah, puluhan kolam ikan dan sawah hancur terendam banjir," ujarnya.

Pembangunan SOR Gedebage Tidak Terbengkalai atau Dihentikan

Kepala Seksi Teknik Bangunan Gudang Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung, Yayat Ahmad Sudrajat mengatakan, pembangunan SOR Gedebage tidak terbengkalai ataupun dihentikan.

“Progress pembangunan SOR Gedebage hingga minggu ke 52 sudah mencapai 5,9 persen. Adapun penghentian itu semata-mata ada pemberitahuan dari Jasa Marga Provinsi Jabar bahwa tol Purbaleunyi selama arus mudik dan arus balik Lebaran untuk sementara tidak boleh digunakan oleh kendaraan berat. Karena, akses satu-satunya kendaraan berat hanya melalui Tol Purbaleunyi,” katanya.

Penghentian sementara itu pun, kata dia, digunakan untuk pembuatan kirmir. “Coba cek ke lapangan, tidak ada yang dihentikan apalagi sampai terbengkalai. Sejauh ini pembangunan sudah mencapai pematangan lahan. Selain itu, kita siap hadir apabila DPRD Jabar mengundang kita, saya akan mengklarifikasi semuanya,” katanya.

Tender PLTSa di Gedebage Dimulai November

Pemkot Bandung akan memulai proses tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Gedebage pada November mendatang. Saat ini sudah ada enam perusahaan yang berminat, dua di antaranya investor asing.
Enam perusahaan yang mengikut tender adalah PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL) dengan teknologi incenerator , PT Imam Tata Kerta Raharja dari Jakarta dengan teknologi gasifikasi, Korea Eco-energy environment tech dari Korea dengan teknologi incenerator, PT Meta Epsi dari Jakarta dengan teknologi gasifikasi, Samsung dari Jakarta dengan incenerator, Keppel Begher dari Singapura menawarkan incenerator. Kemungkinan yang akan dipakai adalah incenerator karena lebih cepat prosesnya, Dada menambahkan , dana yang dibutuhkan untuk membangun PLTSa ini Rp 600 miliar. Saat ini Pemkot baru menyanggupi Rp 524 miliar. PLTSa itu nantinya hanya menampung 750 ton sampah sehari. Angka ini jauh dari angka produksi sampah di Kota Bandung yang mencapai 1.800 ton per hari.. Sambil menunggu PLTSa ini rampung, sampah di Kota Bandung akan tetap dibuang ke TPA Sarimukti.

Pembangunan PMC akan Dilanjutkan

Setelah sekian lama terhenti akibat diprotes sejumlah elemen masyarakat karena melanggar sempadan Sungai Citanduy, pembangunan rumah sakit swasta Patroman Medical Centre (PMC) di Parunglesang Kota Banjar, dikabarkan akan dilanjutkan kembali.

Dilanjutkannya kembali pembangunan PMC tersebut, karena pihak pengembang sudah menerima surat izin dari Ditjen SDM pada Kementerian Pekerjaan Umum. Sebelumnya, pembangunannya ditunda, setelah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy melakukan kajian dan mengeluarkan sejumlah rekomendasi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Ir. Agus Raharjo, mengakui bahwa Ditjen SDA Kementerian PU memang sudah mengeluarkan keputusan soal pembangunan PMC. “Akan tetapi, keputusan diberi izin dan tidaknya saya belum tahu. Saya juga belum tahu apakah suratnya sudah sampai di Banjar atau belum,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD Banjar Budi Sutrisno, mengatakan, jika memang PMC akan melanjutkan pembangunan, yang bersangkutan harus memperlihatkan surat izinnya secara terbuka. Hal itu diperlukan, agar masyarakat tahu betul, dan tidak menduga-duga.

Di sisi lain, kata dia, Pemkot Banjar juga harus bersikap tegas, jangan memaksakan kehendak dengan membiarkan pelanggaran terjadi. Dia mengatakan, jika pembangunan PMC memang melanggar atau tidak ada izin, Pemkot harus menghentikan pembangunannya. "Kalau melanggar ya izinnya dicabut, artinya pembangunannya jangan dilanjutkan,” ujarnya.

Budi mengatakan, Kota Banjar memang membutuhkan sarana kesehatan. Namun demikian, hendaknya pembangunannya tidak melanggar aturan. Komite Kajian Kemajuan Banjar (K3B) Debi Puspito yang dihubungi terpisah, dengan tegas mempertanyakan rencana PMC melanjutkan kembali pembangunannya. "Dasarnya apa? Pembangunan PMC itu jelas sudah melanggar perizinan. Jadi tidak bisa dilanjutkan sampai kapanpun,” kata Debi.

Sebelumnya, sebagaimana pernah diberitakan beberapa waktu lalu, sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan pembangunan PMC di bantaran sungai tersebut. Akibatnya, pembangunannya dihentikan sampai saat ini. BBWS Citanduy pun kemudian melakukan kajian dan menyatakan bahwa PMC memang melanggar aturan sempadan sungai.

BBWS selanjutnya membuat beberapa rekomendasi. Di antaranya, pembangunan PMC bisa saja dilanjutkan, asal pengembang membangun tanggul. Kalau tidak, bangunan yang berada di bantaran sungai, harus dibongkar.

Sungai Cilamaya Meluap, Ratusan Hektare Sawah Terendam

Ratusan hektare tanaman padi siap panen yang tersebar di sejumlah dusun di tiga desa, Kec. Blanakan diterjang banjir yang berasal dari luapan Sungai Cilamaya, Selasa (28/9). Selain merendam sawah, air bah juga menggenangi ruas jalan Cilamaya-Blanakan dan ratusaan rumah milik warga pada tiga desa yang sama dengan ketinggian air antara 50 hingga 75 Cm.

Sawah yang teredam banjir terdapat di Desa Cilamaya Hilir, Cilamaya Girang, dan Rawameneng, Kec. Blanakan. Akibat hal itu, para petani mengeluh karena khawatir tanaman padi milik mereka menjadi busuk dan tidak laku dijual. “Saya sebenarnya sudah merencanakan untuk memanen padi milik saya
dua hari mendatang. Namun malah keburu datang banjir,” ujar Ismail, petani asal Desa Cilamaya Girang, Selasa (28/9).

Kepala Desa Rawa Meneng, Kec. Blanakan, Adik L. F. Solihin mengatakan, genangan banjir yang berasal dari luapan Sungai Cilamaya telah merendam sedikitnya 200 hektar sawah di Desa Rawameneng. Padahal, tanaman padi itu telah mulai menguning dan siap panen. “Saya merasa prihatin terhadap nasib petani. Sebelumnya mereka telah habis-habisan melawan hama weeng agar tanaman padinya bisa selamat. Kini setelah padi siap panen, malah tergerus banjir,” kata Adik.

Dikatakan juga, selain meluluh lantakan tanaman padi, genangan bajir juga telah merendam puluhan rumah di desanya. Saat ini, kata Adik, pemilik rumah tersebut telah mengungsi ke kerabatnya masing-masing.

Sementara itu, Camata Blanakan, Deni Setiawan, yang ditemui di lokasi banjir mengatakan, luapan air bah mulai menyergap pesawah dan pemukiman warga sekira pukul 11.00 WIB. Genangan air mengalir dari Dusun Kemurang dan Dusun balok Desa Cilamya Hilir yang memang terletak di tepi Sungai Cilamaya.

Pada kesempatan tersebut Deni berharap, agar pihak Balai Besar Sungai Wilayah Citarum (BBSWC), segera mengantisaipasi hal itu dengan meninggikan kembali tanggul yang teah tipis. Sebab, jika hal itu dibairkan maka ribuan hektare tanaman padi di Kec. Blanakan bakal terus menerus terancam bencana banjir.

Tiga Terminal di KBB Tak Berfungsi

Tiga terminal yang ada di Kab. Bandung Barat (KBB) sudah lama tak difungsikan secara baik, yaitu Terminal Padalarang, Lembang, dan Batujajar. Bahkan Terminal Pasar Tagog Padalarang sejak awal tahun 2000-an, telah berubah fungsi menjadi tempat berjualan.
Akibat tidak berfungsinya Terminal Padalarang, angkutan umum ngetem di pinggir jalan. Banyaknya angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir Jalan Raya Purwakarta, mengakibatkan jalur tersebut kerap dilanda kemacetan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) KBB, Drs. H. Dodi A. Sofiandi, S.E., M.Si. mengakui, tidak berfungsinya ketiga terminal tersebut. Terminal Padalarang berubah fungsi menjadi tempat berdagang pedagang Pasar Tagog Padalarang. Perubahan fungsi terminal terjadi pada awal tahun 2000-an.
"Kebijakan itu diambil karena pedagang meluber hingga ke badan jalan, sehingga mengganggu arus lalu lintas. Pada waktu itu, Pemkab Bandung dan Polresta Cimahi mengambil langkah supaya pada musim mudik tidak sampai menimbulkan kemacetan yang parah, digunakanlah terminal sebagai tempat menampung pedagang," kata Dodi di Batujajar, Senin (27/9).

Pemakaian lahan terminal sebagai tempat penampungan pedagang ternyata tidak bersifat sementara, namun sampai sekarang masih berlaku. Dishub KBB berencana kembali memfungsikan lahan miliknya sebagai terminal. "Renovasi Pasar Tagog Padalarang sudah memasuki tahapan detail engineering design (DED). Dalam DED yang tengah disusun inilah tak hanya renovasi pasar, tapi juga sekaligus difungsikannya kembali terminal," ujarnya.
Ia mengakui, dalam waktu dekat tidak mungkin Terminal Padalarang difungsikan, karena akan berbenturan dengan masyarakat pedagang. Untuk menertibkan angkutan umum yang ngetem depan pasar, akan dikerahkan banyak petugas Dishub KBB di depan pasar.
Lebih jauh Dodi mengatakan, program kerja Dishub KBB dalam memfungsikan terminal, akan dimulai dari Terminal Lembang. Selama ini angkutan umum lebih memilih menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir badan jalan Pasar Panorama, ketimbang masuk terminal.
"Terkait dengan difungsikannya Terminal Lembang, Dishub Kab. Bandung Barat sudah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Pengairan, serta Disperindagkop dan UMKM. Upaya yang dilakukan dengan menertibkan pedagang, mengatasi sampah yang meluber ke lahan terminal, memperbaiki saluran air, dan penerangan jalan umum. Nantinya semua angkum harus masuk terminal, tidak boleh ngetem di pinggir jalan. Apabila melanggar pasti akan ditindak," tegasnya.

Warga Desak Pemkab Bekasi Lakukan Perbaikan Drainase

Banjir yang kerap melanda wilayah Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, disebabkan karena sistem drainasi di wilayah tersebut yang buruk. Oleh karena itu warga meminta Pemkab Bekasi untuk segera melakukan perbaikan.

"Setiap hujan dengan curah hujan tinggi di wilayah Cikarang Kota pasti banjir. Apalagi di wilayah ini banyak sekali tempat-tempat penting seperti pasar dan terminal induk. Kalau banjir pasti membuat kegiatan warga terganggu," kata salah seorang warga, Suwarman, Selasa (28/9)

Seharusnya, kata dia, Pemkab Bekasi bisa segera mencarikan penyelesaian dari masalah rutin yang sudah lama dikeluhkan warga. Warga ingin Bupati Bekasi bisa melihat langsung penderitaan mereka ketika banjir melanda. “Pengennya pemerintah turun ke bawah memeriksa saluran air yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Kab. bekasi, Saefullah mengatakan permasalahan drainase hampir terjadi di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Bekasi. Banyak sekali kendala yang dihadapi oleh Bina Marga untuk mengurai persoalan ini.

"Membutuhkan biaya yang tinggi untuk menyelesaikan dengan tuntas masalah ini. Karena hampir di semua kecamatan. Saat ini yang kami lakukan adalah normalisasi Kali Cibeel, Kali Bekasi, Sungai Citarum, Kali Ciherang, dan Kali Cikarang agar air bisa turun ke sungai-sungai tersebut," katanya.

Saifullah mengatakan, sebanyak 42 desa di 16 kecamatan setempat saat ini terancam musibah banjir. Wilayah tersebut mayoritas dilintasi oleh sungai, seperti Kecamatan Tarumajaya, Babelan, Sukawangi, Tambelang, Tambun Selatan, Tambun Utara, Pebayuran, Sukakarya, Cikarang Utara, Cabangbungin, dan Muaragembong.

"Meski begitu kami masih membuat perencanaan perbaikan drainase secara menyeluruh. Karena tetap saja ini merupakan sistem yang berkesinambungan. Bukan satu desa diperbaiki lalu bisa menyelesaikan banjir. Namun harus serempak diperbaiki mana saja yang menjadi saluran pembuangan air," ujarnya.