PERCEPAT NORMALISASI CIKERUH

Pemkab sumedang meminta kepada direktorat jendral sumber daya air (SDA) dept. PU dan BBWS citarum agar mempercepat realisasi normalisasi sungai cikeruh dan sungai cimande.

Kedua sungai itu menjadi sumber banjir susulan terhadap permukiman warga sumedang di sekitar kedua alur sungai tersebut.

Permintaan itu telah disampaikan dinas PU sumedang kepada pihak dept. PU dan BBWS citarum.

Dana normalisasi kedua sungai itu telah disiapkan pemerintah di BBWS cimanuk untuk dilaksanakan pada tahun 2010.

Namun kepastian waktu pelaksanaan normalisasi belum ada kejelasan.

Selain itu untuk mengatasi banjir langganan terhadap permukiman warga pihak dinas PU sumedang telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi masalah lingkungan di daerah hulu kedua sungai tersebut.

Banjir disebabkan adanya kerusakan lingkungan di daerah hulu serta daerah-daerah tangkapan air kedua sungai.

Penyebab langsung banjir karena kedua sungai tersebut telah mengalami pendangkalan sehingga keduanya kerap meluap membanjiri permukiman  penduduk sekitar.

IRIGASI LEUWIKUYA BERFUNGSI KEMBALI

Saluran irigasi leuwikuya yang tertutup tanah longsor mulai kamis 28 januari berfungsi kembali.

Setiap hari ratusan warga dikerahkan untuk bergotong royong membersihkan sisa material longsor yang tersebar di 15 titik.

Akibat hujan deras minggu 24 januari sebagian desa di kec. Soreang, katapang, cangkuang tergenang banjir dan mengakibatkan tebing irigasi longsor.

Meski begitu dengan telah normalnya saluran irigasi leuwikuya bukan berarti pekerjaan selesai karena tebing di sepanjang saluran irigasi masih rawan  longsor.

Waktu bupati mengunjungi daerah irigasi leuwikuya muncul keinginan agar tebing yang rawan longsor diperkuat.

Kawasan Pusat Kebudayaan Padjadjaran

Sebagai kota yang berkembang pesat Bandung membutuhkan sebuah kawasan pusat budaya.

Kawasan itu akan difungsikan sebagai pusat pendidikan dan budaya serta balai pertemuan nasional dan internasional.

Pemerintah menggandeng Unpad sebagai pemilik lahan untuk membangun kawasan tersebut.

Rencana tersebut diungkapkan rektor unpad kepada Menteri Negara / kepala Bappenas Paskah Suzetta, Sekda Jabar, Walikota Bandung, camat, lurah setempat, para pembantu rektor, dekan dan perwakilan sivitas akademika Unpad.

Kawasan itu nantinya akan diberi nama "Kawasan Padjadjaran Puseur Budaya".

Kawasan akan dibangun lengkap dengan ruang terbuka hijau, dengan panorama yang mewujudkan gagasan garis lurus gedung Sate & gunung tangkuban perahu.

Bappenas mengatakan pemerintah pusat melalui bappenas mendukung rencana pembangunan kawasan tersebut.

Pemerintah akan membantu dalam hal infrastruktur, pembangunan jalan akses masuk, listrik, air dan alternatif pembiayaan pembangunannya.

Dana pembangunan bisa dari APBN, APBD, grant dan dari investor secara private-public partnership atau secara bilateral.

Kawasan Padjadjaran Puseur Budaya nantinya akan terintegrasi dengan gedung sate, gasibu dan monumen perjuangan serta convention hall.

Tak hanya sebagai wadah pementasan seni budaya dilengkapi dengan gedung olahraga, pedestrian, teater terbuka, ruang terbuka hijau, rumah susun hingga hotel akan berada di kawasan tersebut nantinya.

Lokasi kawasan budaya ini akan dibangun di sekeloa dan sekitarnya diatas area seluas 10.5 ha yang merupakan tanah resmi atas nama Unpad  dan pemerintah.

Camat coblong menyatakan dukungannya ada sekitar 800 KK atau lebih kurang 4000 jiwa warga yang meminta kepastian rencana pembangunan di kawasan ini dan warga minta sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

Banjir Cileuncang Kota Bandung

Banjir cileuncang kembali menyergap kota bandung rabu 27 januari. Hujan deras mengguyur kota bandung sejak pukul 14.30 membuat jalan dilanda banjir setinggi 30 cm atau setinggi betis orang dewasa.

Hal itu membuat kendaraan yang melintas mogok sehingga terjadi antrean panjang.

Daerah yang biasa terendam banjir yaitu jalan cimandiri, kopo citarip, pagarsih dan sayati Bandung.

Banjir cileuncang di kota bandung disebabkan tingginya limpasan run-off akibat berkurangnya bidang resapan air, saat ini run off mencapai 90%.

Dengan kondisi tersebut lebih banyak air yang mengalir tanpa sempat terserap tanah.

Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya sampah yang menyumbat saluran air dan tingginya sedimentasi di hulu.

Banyak anak sungai dan brandgang yang tidak berfungsi secara optimal, jika tidak segera dibenahi setiap hujan deras akan disertai banjir cileuncang.

Investasi Menjual Kota Bandung

Komitmen mengembangkan ekonomi kota melalui program investasi dipandang sebagai upaya akselerasi menuju kota bandung bermartabat.

Perekonomian kota bandung bukan tidak memiliki potensi untuk maju dan berkembang tetapi pengelolaannya belum fokus dan terintegrasi.

Dalam kurun waktu 3 th kedepan kota bandung memiliki keinginan mewujudkan sejumlah proyek skala besar.

Proyek jalan tol lingkar dalam kota bandung sepanjang 27.8 Km diperkirakan menelan biaya Rp. 8.3 triliun.

Projek Kawasan pusat kebudayaan padjadjaran seluas 10.5 ha senilai Rp. 250 miliar.

Projek PLTSA gedebage dengan nilai investasi RP. 434 miliar.

Projek revitalisasi sungai cikapundung diperkirakan menelan biaya Rp. 350 miliar.

Projek west java stadium di gedebage senilai Rp. 990 miliar.

Projek terminal terpadu Gedebage senilai Rp. 790 miliar.

Projek pengembangan sistem angkutan masal sebesar Rp. 1.5 triliun.

Projek pengembangan kapasitas bandara husein sastranegara yang diprediksi menelan investasi Rp. 50 miliar.

Selain membutuhkan dana besar projek-projek tersebut memerlukan penanganan profesional untuk itu peran investor sangat ditunggu.

Untuk itu diharapkan kota bandung mengawali langkahnya dengan berbagai kebijakan yang bisa menciptakan iklim investasi lebih kondusif hingga kota ini memiliki reputasi sebagai tempat ideal untuk bekerja berinvestasi sekaligus tempat tinggal yang nyaman.

West Java Stadium / Stadion Utama Jawa Barat

Meski pembiayaan pembangunan stadion utama jabar atau west java stadium lebih banyak ditanggung pemprov jabar tapi dipastikan kepemilikan menjadi hak pemkot bandung.

Penataan Gedebage yang terletak dibagian timur kota bandung belum menunjukan perkembangan yang signifikan. Sebagai pusat perkotaan yang didalamnya terdapat SOR gedebage, Stadion sepakbola internasional, stasiun kereta api terpadu, terminal terpadu, PLTSa, permukiman penduduk, sarana pendidikan dan sarana komersil.

Namun dari sekian banyak proyek yang direncanakan di gedebage hanya west java stadium yang sudah selesai DED nya.

Sedangkan terminal terpadu, stasiun kereta api terpadu, SOR baru pada tahap perencanaan global dan PLTSa baru tahap amdal.

Untuk mempercapat penataan kawaan dan pembangunan proyek-proyek tersebut pemkot mengandalkan program private public partnership yakni kerjasama dengan pihak swasta.

Pembangunan kawasan primer gedebage dimaksudkan untuk menyeimbangkan pembangunan pusat dan pinggiran kota bandung.

Jalan Tol Gedebage

Salah satu infrastruktur yang akan dibangun dalam pengembangan wilayah bandung timur adalah terminal terpadu dan akses jalan tol.

Pembangunan jalan tol sudah menjadi prioritas pembangunan yang direncanakan sampai tahun 2010.

Jalur jalan tol dimulai dari pasteur menuju jembatan pasopati yang akan dilanjutkan ke gasibu melalui jalan bawah tanah (underpass).

Dilanjutkan pembangunan jalan layang diatas Jl.Surapati, kemudian jalan tol disebelah utara ujungberung tembus ke tol cileunyi dan gedebage.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara pemkot bandung dengan pemerintah karena jalan tol merupakan kewenangan pusat & jasa marga.

Penyebab terhambatnya pembangunan jalan tol karena belum mendesaknya kebutuhan akses jalur lancar di kawasan tersebut dan belum adanya investor yang bersedia membebaskan lahan dan menjadi penanggung pendapatan jasa marga bila hasil yang diharapkan tidak diraih.

Salah satu alasan alih fungsi terminal bus besar ke gedebage untuk menjadikan gedebage pusat primer kedua akan tetapi hal itu tidak bisa diwujudkan sebelum adanya jalan tol untuk mempermudah akses bus antar kota dan provinsi yang melintasi tol padaleunyi.

Kendala lain adalah investor untuk pembangunan gedebage banyak yang mundur ketika mengetahui lahan belum dibebaskan

Terminal Terpadu Gedebage

Bandung telah memiliki 2 terminal yaitu kebon kalapa yang terletak di pusat kota sehingga mengakibatkan kesemrawutan lalu lintas, kemudian direlokasi ke leuwipanjang yang ada di pinggir kota.

Terminal lain yang sudah ada yaitu cicaheum yang akan tetap dipertahankan untuk tempat transit bus keluar kota dan provinsi di bagian timur.

Leuwipanjang yang memiliki luas 4.5 ha dianggap sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan sehingga menimbulkan kesemrawutan.

Wacana untuk merelokasi leuwipanjang dan cicaheum terus bergulir karena keduanya sudah tidak mampu lagi menampung bus.

Lokasi terminal yang ada di pusat perkotaan ternyata menimbulkan kemacetan, idealnya terminal bus antar kota & provinsi berada agak jauh dari pusat kota untuk menghindari kepadatan.

Solusinya pemkot bandung berencana mendirikan terminal terpadu di daerah bandung timur tepatnya di kawasan gedebage.

Pertimbangannya gedebage memiliki luas 2.809 ha, baru termanfaatkan sebanyak 41.74%.

Pembangunan terminal sebagai upaya menciptakan kota primer kedua di bandung timur sebagai wujud pemerataan wilayah di kota kembang.

Pembangunan terminal gedebage tak bisa terlepas dari pembangunan kawasan bandung timur diantaranya SOR gedebage.

Pembangunan terminal baru bisa dianggarkan setelah SOR selesai dibangun. Terminal terpadu dan sarana pendukung gedebage rencananya berada dalam satu kawasan dengan stasiun gedebage.

Estimasi biaya untuk pembangunan terminal terpadu dan stasiun gedebage sekitar Rp. 399 miliar, untuk terminal Rp. 211 miliar dan Rp. 188  miliar untuk pembangunan stasiun. Dana baru bisa dialokasikan di APBD 2010 setelah SOR selesai.

Pembangunan terminal akan dijalankan simultan dengan pembangunan jalan tol gedebage untuk akses bus ke terminal.

LIMA IRIGASI PROVINSI SUDAH TUA

Pemkab bandung berharap agar pemprov jabar memperhatikan 5 saluran irigasi di kab. Bandung yang menjadi kewenangan provinsi.

Sejak PP Irigasi th. 2006 saluran irigasi yang mengaliri lahan persawahan diatas 1000 ha menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Saluran irigasi yang menjadi kewenangan pemprov adalah irigasi cirasea, wanir, wangisagara, ciherang, dan leuwikuya.

Kondisi lima saluran irigasi itu sudah tidak optimal karena usia irigasi sudah tua dan adanya sedimentasi.

Saluran ciherang misalnya debit airnya sudah kecil karena banyak endapan di daerah bendungannya.

Saluran irigasi leuwikuya  memiliki debit air 3.000 liter perdetik dibangun pada th. 1918.

Masyarakat dan petugas pemkab bandung masih berusaha membersihkan sisa-sisa material longsor yang membuat saluran irigasi leuwikuya terganggu.

Saluran irigasi leuwikuya mengairi 2.477 ha lahan pertanian , 1.030 ha sawah di kab. Bandung dan sisanya di kab. Bandung barat.

Saluran irigasi leuwikuya berasal dari sungai ciwidey yang mengalir jauh di bawah permukaan areal persawahan.

KONSULTAN MENINJAU KONDISI SANITASI DI CIMAHI

Kota cimahi dinilai sukses dalam menjalankan projek pembangunan septik tank komunal di wilayah permukiman padat.

Hal itu menjadi pertimbangan untuk mendapatkan bantuan dana hibah dari dunia internasional.

Pemberian dana akan diperuntukkan bagi seluruh projek yang berhubungan dengan sanitasi di masyarakat.

Selama 2 hari cimahi akan ditinjau oleh konsultan dari PT. Glendale partners karena tertarik dengan projek pembangunan sanitasi.

Konsultan meninjau tempat yang akan dibangun septik tank comunal, titik-titik tersebut diantaranya adalah kel.melong, cigugur tengah, cibeureum, dan cipageran. Tempat-tempat tersebut belum memiliki sanitasi.

Peninjauan dilakukan untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang layak diberikan dana hibah.

Dari peninjauan pembangunan septik tank comunal di permukiman padat penduduk menjadi perhatian.

Dana untuk satu proyeknya diperkirakan bisa mencapai 1 juta dolar AS atau mungkin dua kali lipat tergantung kriterianya.

TANGGUL WADUK CIPANCUH AMBLES

Tanggul waduk cipancuh kembali ambles sepanjang 100 meter, kirmir bagian bawah tanggul juga mengalami kerusakan.

Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu terjadinya bencana besar jika tanggul jebol mengingat intensitas hujan semakin meningkat.

Pemkab indramayu telah menetapkan siaga bencana terhadap warga di wilayah kecamatan haurgeulis dan anjatan yang berada di bawah waduk yang berada di bawah waduk.

Akibat guyuran hujan bagian tanggul yang retak dan ambles terus melebar dari waktu ke waktu.

Bagian bawah tanggul setinggi 9 M yang telah terpasang kirmir bangunan pasangan batu dan bronjong kawat mulai bergeser ke bawah tak mampu menahan beban.

Waduk cipancuh sejak dibangun th. 1927 tidak pernah mendapat perhatian berarti dalam hal perawatan.

Dari luas areal waduk cipancuh memiliki luas 700 ha yang saat ini dapat berfungsi sebagai penampung air tinggal 350 ha saja.

Akibat daya tampung air menurun drastis hingga setengahnya saat musim hujan genangan air mendesak dan menekan bangunan tanggul.

Sekda Indramayu telah melakukan peninjauan ke lokasi bendungan bahkan alat berat & persiapan lainnya telah disiapkan didaerah tanggul yang ambles.

Pihak BBWS cimanuk-cisanggarung tengah berusaha menyampaikan surat dari bupati indramayu ke Ditjen sumber daya air untuk meminta pemerintah pusat serius menangani masalah waduk cipancuh.

JABAR DAN JATENG TERHUBUNG TOL KANCI-PEJAGAN

Presiden SBY meresmikan operasional ruas tol kanci-pejagan sepanjang 35 Km yang menghubungkan jawa barat dan jawa tengah.

Ruas jalan tol menghabiskan investasi senilai Rp. 2.4 triliun tersebut merupakan salah satu program 100 hari kabinet SBY.

SBY juga meresmikan 9 proyek infrastruktur, sumber daya air dan rumah susun sederhana sewa di 5 provinsi dengan total nilai Rp. 3.5 triliun.

Menteri PU memaparkan proyek yang ikut diresmikan adalah proyek pengendali banjir medan senilai Rp. 818 miliar dengan pendanaan dari APBN & pinjaman.

Projek bendungan di jimbaran bali dengan kapasitas 1.6 juta m3 senilai Rp. 107.4 miliar, proyek jembatan layang di medan dan makasar.

Pembangunan sejumlah jembatan di jabar selatan dengan total panjang 495 M dan investasi total Rp. 51.3 miliar.

Proyek penyediaan air minum di kab. Tasikmalaya, majalengka dan sukabumi senilai RP. 13.5 miliar.

Proyek rusunawa di kab. Bandung dan sumedang senilai Rp. 49.3 miliar dan rusunawa di jawa tengah.

Pembebasan Tol Soroja Nihil

Pembangunan tol soreang pasirkoja ( soroja ) dikhawatirkan bakal tertunda, karena pembebasan lahan selama tahun 2009 ini nihil.

Alokasi anggaran rp. 30 miliar dalam APBD provinsi jawa barat tahun 2009 untuk pembebasan lahan sama sekali tidak terserap. Anggaran itu kemudian masuk kedalam sisa lebih penggunaan anggaran ( SILPA ).

Karena tidak terserap anggaran pembebasan lahan tahun 2009 itu dianggap hangus. Persoalannya karena antara pemerintah dan masyarakat tidak ada kata sepakat tentang harga tanah.

Selain tol soroja pembebasan lahan untuk bandara kertajati juga bermasalah. Dari anggaran Rp. 160 miliar untuk pembebasan lahan seluas 500 ha hanya terserap kurang dari Rp. 10 miliar. Padahal seharusnya sampai desember 2009 pembebasan lahan sudah terlaksana.

DPRD menuding pemprov jabar tidak matang dalam perencanaan pembangunan bandara internasional kertajati dan jalan tol soroja.

Persoalan yang menghambat dua proyek besar tu adalah tidak adanya kesepakatan harga tanah. Menurut kepala bappeda jabar konsutan apraisal tanah mendapatkan harga tanah berdasarkan hasil survey di lapangan. Masyarakat menolak karena ingin menetapkan harga sendiri. Akibatnya harga tanah di wilayah yang akan dibebaskan melonjak sangat tinggi.

Bappeda mengusulkan agar masyarakat sendiri yang bersepakat untuk menentukan konsultan apraisal harga tanah agar bisa menyelesaikan kebuntuan negosiasi harga tanah baik di kertajati maupun tol soroja.

Kepala Bappeda Kabupaten Bandung Ernawan Mustika mengatakan pembebasan lahan untuk pembangunan tol soroja baru bisa dilakukan th. 2010.

Hal yang sama juga disampaikan Bupati Bandung Obar Sobarna bahwa pembebasan lahan diharapkan rampung sepanjang th. 2010.

Jika sudah mampu diwijudkan tol soroja sangat penting untuk masyarakat kabupaten bandung dan bisa meningkatkan pembangunan di kabupaten bandung.

Total dana yang diperlukan untuk pembangunan ini sedikitnya Rp. 265 miliar. Tahap pertama pengucuran dana dilakukan akhir tahun lalu Rp. 67 miliar.

Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur memang bukan hal yang mudah karena seringkali muncul banyak spekulan tanah yang menaikkan harga tanpa dasar yang jelas.

Perencanaan pembangunan harus tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat agar setiap pihak terkait bisa memiliki semangat yang sama.

PEMBEBASAN LAHAN TOL BUTUH WAKTU LAMA

13 desa di 4 kecamatan kab. Bandung dipastikan bakal terlintasi jalur tol soroja sepanjang 10.57 Km. Ada 13 tahap dalam proses pembebasan lahan sehingga butuh waktu cukup lama.

Untuk kota bandung daerah yang akan dilintasi jalur tol adalah kel. Gempol sari dan cigondewah kidul.

Luas lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan tol soroja sekitar 111.57 ha.

Desa-desa di kab. Bandung yang akan dilintasi tol soroja adalah desa mekar rahayu, margaasih, nanjung, rahayu dan desa cigondewah hilir.

Kemudian desa parungserab pamekaran dan sekarwangi, desa kopo, pameuntasan, gajah mekar, desa katapang dan pangauban.

Biaya pengadaan lahan tol sebesar Rp. 265.6 miliar dana tersebut dari APBN sebesar Rp. 132.8 miliar, APBD jabar Rp. 65.8 miliar dan APBD kota bandung Rp 18 miliar.

Jadwal pembebasan lahan berlangsung selama 3 tahun mulaii tahun 2009-2011.

Hingga awal januari 2010 tahapan pembebasan lahan tol sudah menginjak pada pengukuran bidang yang melibatkan badan pertanahan kab. Bandung.

Biaya yang dibutuhkann untuk pembangunan tol soroja tercatat Rp. 1.3 triliun dengan adanya tol soroja diharapkan tingkat kemacetan lalu lintas soreangtingkat kemacetan lalu lintas soreang sayati kota bandung bisa diminimalkan.

Tol soroja juga diprediksi bisa menumbuhkan tingkat perekonomian warga bandung selatan baik di bidang pertanian, home industri & pariwisata.

PETANI MINTA SALURAN PEMBUANGAN AIR DIPERBAIKI

Petani di kab. Karawang mendesak pemkab memperbaiki saluran pembuangan air yang mengalami penyempitan selama beberapa tahun terakhir.

Setiap tahun areal sawah selalu terendam banjir pada sejumlah sentra produksi padi di wilayah tersebut.

Sudah 4 th saluran pembuangan menuju sungai cibulan tidak pernah dikeruk, terakhir dikeruk pada th. 2006 dan sempat bebas dari banjir.

Sejak pengerukan tidak lagi dilanjutkan wilayah tersebut rutin diserang banjir.

Wakil bupati karawang mengatakan pemkab tidak sanggup mengeruk seluruh saluran pembuangan di karawang.

Hal itu disebabkan terbatasnya alat berat di kab. Karawang.

Upaya pengerukan akan disampaikan kepada menteri pekerjaan umum.

Secara nasional banjir itu merendam 34.000 hektar sawah.

PENANGANAN LONGSOR BUTUHKAN RP. 1.5 M

Penanganan lokasi longsor dan banjir di cipageran cimahi memerlukan biaya Rp. 1.5 miliar.
Pemkot cimahi mengandalkan bantuan dari pemprov jabar untuk memperbaiki lokasi tersebut karena tidak anggaran khusus bencana.
Januari lalu pemkot cimahi sudah mengirimkan surat permohonan bantuan untuk drainase & jalan kota. Totalnya Rp. 1.5 miliar.
Dana tersebut akan digunakan untuk menanganai daerah rawan longsor dan banjir termasuk kelurahan cipageran.
Akibat longsor sluran irigasi cijanggel tertimbun tanah sepanjang 50 M, saluran irigasi ini terus mengalami penyempitan akibat pertumbuhan permukiman. Kini hanya menyisakan saluran dengan lebar 1-1.5 M semula lebarnya3 M.

GUYURAN HUJAN MERUSAK SEJUMLAH RUAS JALAN

Hujan yang terus mengguyur bekasi beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah ruas jalan di kota dan kabupaten bekasi mengalami kerusakan.

Jalan raya kalimalang, pasir limus, cikarang barat kabupaten bekasi rusak parah.

Ruas jalan yang rusak ini adalah jalan yang menghubungkan kota bekasi dan kabupaten bekasi.

Warga yang rumah nya di kota bekasi selalu menghindari jalan rusak untuk pergi ketempat kerjanya di cikarang kabupaten bekasi.

Kadis bina marga kota bekasi mengatakan ruas jalan yang rusak tidak termasuk ruas jalan yang baru dibangun.

DBMP kota bekasi baru dapat memperbaiki jalan yang rusak jika APBD kota bekasi 2010 telah dicairkan.

DIJAJAKI UTANG NORMALISASI

Negosiasi pinjaman luar negeri untuk normalisasi sembilan anak sungai citarum akan dilakukan pemerintah pusat melalui BBWS citarum mulai februari mendatang.

Besarnya pinjaman berkisar antara Rp. 300-400 miliar.

Bappenas sudah menyetujui pinjaman yang akan diajukan ke Japan International Cooperation Agency mulai bulan depan. Jika disetujui proyek normalisasi akan dilaksanakan mulai tahun depan. Proses proposal butuh waktu 10 bulan kalau sudah disetujui pemerintah pusat dan Bappenas akan bernegosiasi dengan JICA.

Sembilan anak sungai citarum yang akan dinormalisasi adalah sungai cikeruh, sungai cibeusi, sungai cimande, sungai cikijing, sungai citarik, sungai  citarum hulu, sungai cisangkuy hulu, sungai citalugtug, dan sungai ciputat.

Bupati Bandung mengatakan ada 33 titik banjir di kab. Bandung. Dengan adanya normalisasi anak sungai diharapkan bisa mengatasi banjir tersebut.

Alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemprov jabar untuk normalisasi sungai citarum Rp. 1.25 triliun.

Bupati masih belum tahu berapa dana yang dialokasikan untuk normalisasi sungai di kab. Bandung.

Trans Metro Bandung Masih Merugi

Setelah beroperasi 3 bulan TMB masih tetap merugi, kerugiannya mencapai Rp. 127 juta. Ditargetkan TMB mampu meraih pendapatan sekitar Rp. 80 juta setiap bulan.

Kurangnya shelter menjadi penyebab, hingga kini rencana pembuatan 32 shelter belum terlaksana

Kepala Dishub kota bandung mengatakan pemenang tender pembuatan shelter belum juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemkot  bandung disebabkan kedua pihak belium menemukan kata sepakat.

PT. Horison memenangi tender shelter TMB senilai Rp. 13 miliar untuk pembuatan 32 shelter dan mesin ticketting mencapai Rp. 9 miliar.

Diharapkan dalam 6 bulan kedepan operasional TMB sudah mengalami peningkatan pendapatan sehingga tidak lagi menelan kerugian.

Pemenang tender mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Shelter merupakan bagian penting dari alur TMB yang wajib disediakan. Shelter merupakan inti TMB karena proses pertukaran moda ada di shelter dan menjadi tempat kontrol penumpang.

Operasional TMB yang hingga akhir desember 2009 dilaksanakan oleh DAMRI kini dikelola oleh dishub kota bandung.

Rencana pelelangan operator TMB masih menunggu evaluasi dan persetujuan gubernur atas pengesahan APBD kota bandung 2010.

Anggaran yang diajukan dishub kota bandung untuk tender lelang operator TMB senilai Rp. 3 miliar

KOTA BANJAR, KEMAJUAN YANG DIGUGAT

Ada ketegangan kecil antara DPRD kota banjar dan pemkot banjar, pemicunya adalah pembangunan di kawasan parunglesang yang kebetulan sehampar dengan sungai citanduy.

Ketegangan bahkan telah menimbulkan wacana di anggota dewan untuk membentuk pansus, sejumlah elemen masyarakat juga menyatakan dukungannya  terhadap pembentukan pansus.

Tetapi tidak semua anggota dewan menyetujui pembentukan pansus, partai golkar dan PDIP serta beberapa partai lain berusaha menjegal pembentukan pansus. Mereka beralasan pembangunan di parunglesang sudah disetujui dewan terdahulu.

Parunglesang merupakan kawasan seluas 12 ha terletak tak jauh dari terminal kota banjar. Hampir 20 th lahannya dibiarkan pemkab ciamis tak tertata.

Menurut walikota banjar sesuai dengan rencana tata ruang parunglesang dijadikan sebagai sentra bisnis di kota banjar.

Water park parunglesang sudah selesai pembangunannya tinggal menunggu dioperasikan, wisata air ini diharapkan dapat menciptakan keramaian dan bisa menjadi sumber pendapatan kota banjar.

Hampir bersamaan dengan pembangunan waterpark di parunglesang juga dibangun RS. Swasta Patroman Medical Centre dan jogging track.

APBD kota banjar juga akan diuntungkan dengan adanya water park, PMC dan jogging track yang berada di sekitar sungai citanduy itu.

Lalu kenapa sejumlah anggota dewan menggugat? Penyebabnya karena bangunan yang didirikan di atas bantaran sungai citanduy itu melanggar tentang aturan sempadan sungaidan konon pembangunan jogging track tidak tercatat dalam APBD kota banjar th. 2009.

Pembangunan di kawasan parunglesang tersebut sebelumnya tidak meminta dahulu rekomendasi BBWS Citanduy sehingga melanggar sempadan sungai.

Kepala Dinas PU Kota Banjar secara besar hati mengakui bahwa berdirinya bangunan-bangunan tersebut terutama PMC, jogging track dan water park di pinggir sungai citanduy adalah buah dari lemahnya koordinasi dengan BBWS citanduy, untuk kedepannya koordinasi akan lebih ditingkatkan.

JALAN DI CIAMIS UTARA KONDISINYA RUSAK PARAH

Sejumlah ruas jalan utama kecamatan di wilayah ciamis utara sejak dua tahun terakhir kondisinya rusak parah.

Keluhan masyarakat sudah disampaikan kepada pihak berwenang namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan ada perbaikan jalan.

Diantaranya merupakan jalur utama kecamatan yang berstatus jalan kabupaten seperti jalan antar kecamatan cipaku-kawali.

Dua tahun lalu jalan tersebut masih dalam kondisi baik sebelumnya pernah diperbaiki namun kembali rusak.

Sudah beberapa kali warga mendatangi balai desa mempertanyakan perbaikna jalan khususnya pada ruas sadananya-kawali sepanjang 2 km.

Selain di ciamis utara jalan lingkar selatan ciamis sepanjang 19 km juga semakin bertambah parak kerusakannya. Bahkan belum ada kejelasan siapa yang bakal memperbaiki jalur alternatif tersebut.

Timbul kesan adanya saling lempar tanggung jawab tentang siapa seharusnya yang bertanggung jawab memperbaiki jalan yang sudah rusak selama 4 th terakhir. Hal itu menyusul sudah adanya penyerahan status jalan dari jalan kabupaten ciamis menjadi jalan provinsi.

Dana untuk memperbaiki kerusakan jalan lingkar selatan ciamis berkisar Rp. 27 miliar.

Cikapundung Direvitalisasi

Program revitalisasi sungai cikapundung yang direncanakan pemkot bandung mendapat respons dari kantor Bappenas.

Keinginan pemkot bandung menjadikan sungai cikapundung sebagai ikon kota bandung diharapkan segera terwujud.

Program yang dicanangkan kota bandung diantaranya pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), revitalisasi cikapundung dan monorel cikapundung.

Saat ini Bappenas sudah memberi lampu hijau pelaksanaan program tersebut. Bappenas diharapkan menyusun aspek dukungan dari aspek kebijakan, aturan dan pembiayaan bagi pelaksanaan program tersebut.

Sebelumnya telah dikeluarkan dua rekomendasi dari pemkot bandung dan pemprov jabar kepada PT. Praja suryaning graha untuk melakukan revitalisasi sungai cikapundung.

Rekomendasi diberikan lantaran cikapundung melewati kota / kabupaten lain dengan panjang 28 km dan melintasi kota bandung sepanjang 15 km.

Normalisasi sungai cikapundung membutuhkan dana cukup besar yakni sekitar Rp. 2 triliun. Untuk itu PT. PSG direkomendasikan untuk mencari investor lain yang bisa membiayai proyek tersebut.

Nantinya di bantaran sungai cikapundung akan dibangun rumah susun dan kemungkinan warga yang selama ini tinggal disana akan direlokasi ke rusun dengan lokasi di daerah tamansari.

Sementara untuk monorel cikapundung rekomendasi diberikan kepada PT. Panghegar

Pembiayaan yang dibutuhkan unutk membangun monorel diperkirakan antara Rp. 400-500 miliar. Pemkot tidak akan mengeluarkan dana sepeser pun. Seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab para pengembang.

Pembangunan monorel masih merupakan wacana karena proyek tersebut merupakan rencana jangka panjang. Harus dipersiapkan studi kelayakan, DED dan akselerasi dengan tata ruang.

PEMBANGUNAN KOTA BARU TEGALLUAR

Pembangunan kota baru tegalluar pada areal seluas 3.500 ha dinilai lamban. RDTRK nya juga belum digodok, padahal kotabaru tegalluar sudah dicanangkan sejak th. 2001 lalu. Nantinya kota itu akan terhubungkan dengan kawasan pengembangan kota bandung di gedebage.

Kotabaru tegalluar meliputi desa tegalluar (kec. Bojongsoang) seluas 750 ha, desa cibiru hilir, desa cileunyi kulon, desa cileunyi wetan dan desa cimekar (kec. Cileunyi) seluas 400 ha. Kecamatan solokan jeruk seluas 250 ha, yaitu desa bojongemas, desa solokanjeruk, dan desa rancakasumba, serta 1700 ha di tiga desa di kec. Rancaekek yaitu desa sukamanah, desa tegal sumedang dan desa rancaekek kulon.

Nantinya kota baru tegalluar menjadi kawasan baru berupa daerah industri, perumahan, baik horizontal maupun vertikal (apartemen), dan kawasan pendidikan. Ada juga danau buatan seluas 400 ha untuk penampungan banjir akibat luapan sungai citarum, water treatment, maupun daerah wisata.

Pengembangan kota baru tegalluar berjalan lambat dikarenakan perubahan kebijakan pemerintah.

Awalnya konsorsium akan menangani kotabaru tegalluar dari penataan kawasan hingga pembangunan infrastruktur namun akhirnya mundur.

Semula pemkab bandung sempat menggandeng kota saint clarita di amerika serikat untuk mengembangkan kotabaru  tegalluar. Namun semuanya kurang berhasil sehingga kebijakan pemerintah berubah.

Proyek ini kurang diminati investor sehingga pemkab membuat terobosan baru dengan menyusun RDTRK tegalluar.

Dengan perubahan kebijakan tersebut beberapa pengusaha sudah menanamkan modalnya di wilayah kota baru tegalluar bahkan siap beroperasi.

Sebagian pengusaha sudah membebaskan tanah malah sudah membangun pabrik meski belum beroperasi. Mereka masih menunggu izin operasional dari Pemkab bandung.

Apalagi RDTRK kota baru sudah selesai maka perkembangan kawasan terpadu akan lebih cepat apalagi nanti ada jaringan tol ke gedebage kota Bandung

NORMALISASI SUNGAI CITARUM

Sungai citarum yang melintasi rancaekek kab. Bandung perlu normalisasi dalam upaya mengendalikan banjir yang merendam.

Jika normalisasi anak-anak sungai citarum tidak segera dilakukan banjir musiman akan semakin parah bahkan bisa menjadi bencana nasional.

Banjir bandang di rancaekek akibat anak sungai seperti sungai cimande dan cikeruh tidak mampu lagi menampung debit air saat hujan besar.

Penanganan masalah sungai citarum dalam projek Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program diestimasi Rp. 33 triliun.

Dana berasal dari pinjaman Asia Development Bank Rp. 2 triliun dan sisanya dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Rencana kucuran dana akan dilakukan 4 tahap. Tahap pertama Rp. 400 miliar untuk pembangunan fisik, perbaikan saluran air, modernisasi irigasi, peningkatan sumber daya air, dan pengelolaan erosi terpadu.

Yang menjadi fokus normalisasi adalah kecamatan majalaya sepanjang 8 km, karena daerah itu memiliki nilai investasi tinggi. Total dana yang di butuhkan untuk normalisasi mencapai Rp. 46.29 miliar.

Normalisasi dimulai dari hulu di majalaya mulai dari ranca kasumba sampai tanggulun dengan estimasi pembebasan lahan 16.75 ha.

Nantinya normalisasi akan memperluas lebar sungai citarum dari 5-8 m dengan kedalaman 1 m menjadi lebar = 15-20 meter kedalaman 3-4 meter.

Projek ini memakan biaya Rp. 25.1 miliar dan biaya konstruksi Rp. 47.19 miliar. Sebagai prioritas majalaya menerima Rp. 4 miliar.

Opsi lain penanggulangan adalah pembangunan tanggul sepanjang 600 m, penyodetan sungai di wilayah pabrik dan pembuatan balai kambang   sebagai drainase.

BBWS citarum sendiri mengatakan pelurusan sungai masih menjadi solusi efektif pencegahan banjir karena mempercepat aliran sungai.

Mengenai rencana pembelian gunung wayang menurut gubernur masih wacana karena keputusan ada  pada pemerintah pusat.

JALAN TOL GEDEBAGE MAJALAYA

Minat investor khususnya dari luar negeri ataupun penanaman modal asing untuk berinvestasi di kab. Bandung masih cukup tinggi.

Beberapa daerah seperti majalaya, rancaekek, dayeuh kolot dan baleendah masih menjadi incaran.

Beberapa investasi yang mesih ditawarkan diantaranya proyek jalan tol gedebage-majalaya.

Peluang investasi di proyek jalan tol gedebage-majalaya sebesar Rp. 771 miliar, dengan biaya pembebasan lahan Rp. 16.788.000.000, biaya  rekayasa dan pengawasan Rp. 10.378.089.685 dan biaya konstruksi Rp. 718.903.402.

Tol ini akan dimulai dari simpang jalan tol padaleunyi (KM-27) dan pasteur-ujungberung (jalan tol lilngkar bandung) menuju arah tenggara yaitu kabupaten garut.

Pelaksanaan studi kelayakan oleh pemerintah kabupaten bandung sudah dimulai sejak th. 2005, sebagai dasar usulan bupati kepada menteri PU.

JALAN UTAMA TERGENANG AKIBAT BURUKNYA DRAINASE

Sejumlah jalan utama di wilayah karawang kota tergenang air setelah diguyur hujan, hal tersebut diakibatkan buruknya pemeliharaan jaringan saluran pembuangan air (drainase).

Sejumlah jalan utama yang tergenang diantaranya Jl. Tuparev (depan pasar johar), Jl. Jendral Ahmad Yani, Jl. Husni Hamid, dan Jl. Arif Rahman Hakim.

Warga mengeluhkan minimnya perhatian pemkab karawang terhadap pemeliharaan saluran buangan di jalan tersebut.

DPRD Kab. Karawang meminta pemkab menyiapkan langkah antisipatif terutama penanganan drainase.

DPRD juga menyarankan pemkab karawang agar menggunakan dana block grant selama dua bulan kedepan untuk antisipasi musim hujan.

Kondisi serupa terjadi di kota bekasi, warga mendesak pemkot agar segera memperbaiki sistem drainase, terutama di sekitar akses jalan utama dan jalan menuju perumahan. Banjir yang terjadi akibat drainase yang tidak berfungsi makin sering terjadi.

Saat hujan deras, rumah warga di pinggir jalan selalu kebanjiran akibat saluran air yang mampet.

PETANI PADAHERANG CEMASKAN AIR

Ratusan petani penggarap sawah di kec. Padaherang ciamis mengaku cemas persawahannya tergenang air dari sungai citanduy melalui beberapa anak sungainya.

Jika sampai sawahnya tergenang maka usaha menanami padi selama ini sia-sia.

Persawahan di padaherang hampir setiap tahun selalu tergenang air. Hal itu terjadi jika curah hujan tinggi sehingga air sungai citanduy dan beberapa anak sungainya meluap.

Mereka meminta pihak BBWS citanduy melakukan tindakan untuk memperkecil peluang terjadinya banjir di padaherang.

Kepala BBWS citanduy mengakui bahwa wilayah persawahan padaherang yang termasuk lumbung padi ciamis sering tergenang air dari sungai citanduy dan anak sungainya. Hal ini disebabkan kondisi persawahan berada di dataran rendah atau rawa.

Pihak BBWS selama ini telah melakukan upaya penanggulangan banjir yaitu th. 2008 BBWS citanduy menormalisasi saluran drainase di cirapuan  ciputrahaji dan cilentah. Th.2009 hal yang sama dilakukan di saluran drainase ciseel, cilisung dan maruyungsari.

PLTA CISOKAN LIBATKAN WARGA SEJAK AWAL

Pembangunan PLTA cisokan hulu perlu melibatkan masyarakat sejak awal, minimal melalui komunikasi yang intensif.

Pemerintah pusat juga bisa melibatkan lembaga legislasi yang menjadi bagian dari pemerintahan di kabupaten bandung barat.

Proses sosialisasi PLTA kepada warga sangat minim komunikasi kepada warga, jika masih terkendala biaya pemerintah pusat dan pemerintah pemkab bisa melakukan upaya sembari menunggu turunnya anggaran.

Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan kebingungan warga karena proyek ini dinilai berpengaruh besar terhadap faktor psikologis warga.

Sangat disayangkan sikap penyelenggara pembangunan PLTA yang belum pernah melibatkan DPRD.

General manager PT PLN hidro jawa Indra Pribadi mengatakan projek ini sebisa mungkin tidak merugikan masyarakat.

Upaya relokasi permukiman warga membutuhkan pertimbangan mendalam agar tidak ada yang dirugikan.

Penaksiran harga dan pembebasan tanah belum bisa dilakukan saat ini karena harus menunggu keputusan dari direksi baru PLN.

Akan ada verifikator hasil kajian yang terdiri dari gabungan pemkab dan PLN, anggarannya sudah termasuk dalam biaya pembangunan PLTA cisokan hulu.

Diharapkan awal tahun ini anggaran untuk verifikasi bisa turun dan hasil kajian sudah ada.

PLTA berkapasitas 1040 MW ini akan berdiri diatas lahan seluas 725 ha dan akan ada 12.000 jiwa yang terkena dampaknya.

Pertengahan 2010 nanti proyek akan dimulai dengan membangun jalan baru sepanjang 28 km untuk akses kendaraan berat.

1524 warga akan direlokasi ke desa ciangkrong tempat hunian baru yang disediakan PLN.

WATER PARK BELUM BEROPERASI

Pemkot banjar dinilai gamang bahkan bingung setelah wahana water park selesai. Pasalnya setelah selesai awal desember 2009 sampai sekarang masih  belum dioperasikan.

Harusnya begitu selesai pengelolanya sudah jelas sehingga bisa langsung dioperasikan (Koordinator Banjar Government Watch ).

Dikabarkan pemkot sedang mengadakan lelang untuk menentukan pengelola water park banjar.

Seharusnya semua usaha yang pembangunannya dibiayai negara dikelola oleh badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah seperti PDAM bukan oleh pihak ketiga.

Diharapkan pemkot berhati-hati menentukan pengelola objek wisata senilai Rp. 24 miliar drngan anggaran APBD kota banjar itu.

DPRD kota banjar pun meminta pemkot banjar berhati-hati, diharapkan pengelolanya yang profesional.

Walikota banjar menerangkan bahwa pengelolaan water park parunglesang untuk sementara dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Dinas PU dan PT. Waskita Karya terhitung sejak 1 februari 2010 mendatang.

Pengelolaan oleh 3 institusi tersebut masih sementara sampai pemenang lelangnya ditentukan.

Menurut Dinas PU pembangunan fisik sudah selesai dan sudah layak untuk dioperasikan. Apalagi sudah diadakan uji  coba beberapa kali melibatkan 80 orang. Sementara untuk pengoperasiannya diserahkan pada kebijakan walikota.

TANGGUL CIEUNTEUNG DIDANAI RP. 90 JUTA

Pemkab bandung mengalokasikan dana anggaran Rp. 90 juta untuk penyelesaian tanggul penahan banjir di Kp.Cieunteung baleendah sepanjang 100 m.

Namun upaya pemkab bersama pemprov jabar untuk menormalisasi sejumlah sungai belum bisa terwujud karena belum ada anggaran.

Dari 520 meter panjang tanggul penahan banjir di cieunteung baru dibangun 420 meter. Bahkan sebagian tanggul yang jadi juga belum diplester  sehingga rawan jebol.

Dengan adanya 100 meter tanggul yang belum dibangun menyebabkan luapan air sungai citarum tetap masuk ke Kp. Cieunteung.

Apalagi cieunteung merupakan pertemuan tiga sungai yakni sungai citarum, cisangkuy dan cikapundung.

Nantinya pembuatan tanggul akan ditindak lanjuti dengan membuat danau penampung (polder) dan pemasangan pompa air.

Pembangunan tanggul, pembuatan polder, maupun normalisasi sungai merupakan upaya jangka pendek. Untuk menangani banjir diperlukan berbagai berbagai upaya baik normalisasi, penghijauan, pembuatan polder dan lain-lain. Kalau hanya normalisasi atau pengerukan paling hanya bertahan 1 th.

Dengan normalisasi dan pembuatan polder setidaknya bisa menurunkan ketinggian banjir maupun luas genangan air.

Normalisasi beberapa sungai seperti ciguruwik dan cipariuk di cileunyi, sungai cigado di baleendah, maupun cimariuk di majalaya masih tertunda.

Rencananya pemkab bandung bekerja sama dengan PSDA jabar akan mengadakan normalisasi sungai-sungai tersebut.

Tetapi dalam APBD jabar tahun 2010 belum tercantum anggaran normalisasi sungai.

RATUSAN LAHAN PROJEK TOL BELUM JUGA DIBEBASKAN

Sekitar 553 lahan peruntukan jalan tol cikampek palimanan di kab. Majalengka belum dibebaskan, atau sekitar 60% dari luas lahan yang ada.

Proyek pembangunan jalan tol rencananya akan dimulai maret mendatang.

Luas lahan yang belum dibebaskan mencapai 3.042.934 m2 berada di wilayah desa kertawinangun, palasah, mekarjaya, kertajati dan jatiwangi.

Beberapa diantaranya adalah tanah kas desa dan seluas 55 ha milik perum perhutani yang berlokasi di desa mekarjaya.

Lahan-lahan tersebut akan dikaji ulang aspek yuridisnya dan bagi yang bersedia menerima ganti rugi akan segera dilakukan pembayaran.

Masih harus dilakukan musyaawrah dengan warga karena masih belum adanya kesepakatan harga antara panitia dan 22 pemilik lahan di sumberjaya.

Panitia akan mengadakan survey ulang terhadap tanah yang memotong jalan maupun saluran irigasi di setiap desa oleh pembangunan tol cikapa.

Tol cikapa nantinya akan melewati 5 kabupaten yaitu kabupaten purwakarta, subang, indramayu, majalengka dan cirebon.

Di kabupaten majalengka sendiri panjang tol mencapai 42 kilometer.

Untuk itu pemkab majalengka dan masyarakat petani harus mempersiapkan diri terkait rencana pembangunan bandara internasional kertajati, jalan tol cikampek palimanan dan jalan tol cileunyi-sumedang-dawuan.

Saat ini proses pembangunan sarana prasarana tersebut baru pada tahap pembebasan tanah.

Rencananya semua infrastruktur akan tuntas pada tahun 2015

BEDA PENDAPAT SOAL PASAR BANJAR

Silang pendapat antara dewan dan pemerintahan kota banjar kembali terjadi. Kali ini soal pembangunan pasar banjar di lingkungan jadi mulya hegarsari.

Menurut maket dinas PU kota banjar, pasar yang akan dibangun itu akan terdiri dari 2 lantai. Selain memenuhi tuntutan pasar semi modern juga karena lahan yang ada tidak mencukupi untuk pengembangan pasar setelah yang ada dibongkar.

Perencanaan pembangunan pasar dua lantai yang tahap pertama direncanakan akan memakan biaya lebih dari Rp. 22 miliar dilakukan hampir setahun.

Perencanaannya melibatkan beberapa konsultan, jika pemenang tender sudah ditentukan pemerintah tinggal menggarap sesuai rencana yang ditetapkan.

Namun ternyata DPRD kota banjar berkeinginan lain, dewan berharap pasar yang akan dibangun hanya satu lantai saja setelah berkomunikasi dengan para pedagang di pasar. Mereka khawatir jika mendapatkan kios di lantai atas dagangannya tidak akan laku.

Jika bangunannya satu lantai pedagang akan mempunyai kesempatan dan peluang sama untuk laku.

DPRD mengatakan perlunya pemerintah mempertimbangkan soal itu agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah.

KONDISI IRIGASI LEUWIKUYA DANGKAL & PINTU AIR RUSAK

Irigasi leuwikuya sudah mulai dangkal sehingga perlu segera dinormalisasi dengan pengerukan, irigasi juga tidak optimal karena pintu airnya rusak karena besinya dicuri.

Irigasi leuwikuya memanjang dari daerah aliran sungai DAS ciwidey sepanjang 22.1 km melintasi kec. Kutawaringin dan berakhir di desa pataruman  cililin kab bandung barat.

Irigasi leuwikuya rawan terhadap longsor sehingga air akan menggenangi rumah penduduk.

Tanah penahan kirmir irigasi sepanjang 4 meter ambrol dan belum diperbaiki.

Sedimentasi irigasi leuwikuya yang sudah parah akibat penggundulan hutan di daerah hulu seperti ciwidey dan pasirjambu.

Warga meminta agar Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat melakukan normalisasi daerah irigasi leuwikuya dan meminta agar dinas PSDA  memperbaiki pintu-pintu pengatur air yang rusak akibat besi-besinya dicuri.

9 ANAK CITARUM DINORMALISASI

9 anak sungai citarum di wilayah Kab. Bandung akan dinormalisasi mulai th.2010. Sebelumnya BBWS citarum akan melakukan studi mengenai sungai citarum secara menyeluruh mulai maret 2010.

Normalisasi dilakukan dari daerah Rancakasumba ke arah Talun, Majalaya. Diantaranya sungai cirasea, dan sungai cikaro, sehingga bisa menekan  banjir di majalaya dan sekitarnya.

Sungai yang akan dinormalisasi adalah sungai cikeruh, sungai cibeusi, sungai cimande, sungai cikijing, sungai citarik hulu, sungai citarum hulu, sungai cisangkuy hulu, sungai citalugtug dan sungai ciputat.

Studi akan dilakukan mengenai pengelolaan banjir di Jawa Barat termasuk menangani banjir di kab.Bandung yang disebabkan luapan sungai  citarum.

Kualitas sungai citarum sebagai daerah resapan air sudah menurun dari tahun ke tahun menyebabkan banjir yang membawa sedimen lumpur.

Projek normalisasi dibiayai dana pinjaman dari Bank Pembangunan Asia dan Japan International Cooperation Agency, diperkirakan mencapai nilai Rp. 20 miliar persungai.

Pemkab tetap memiliki kewajiban untuk menyediakan dana bagi pembebasan lahan, sedangkan dana pinjaman untuk normalisasi sungai dan  pembangunan waduk.

Hingga th. 2014 pemerintah akan membangun 14 waduk buatan, yaitu waduk cimeta, cikapundung, sukawana, cikukang, cipanengah 1, dan 2,  ciawiruka, gedebage, citarik, cibodas, cikitu, wakap, cibintinu, dan ciwidey.

Ke-14 waduk tersebut akan memakan lahan 41.9 ha dengan daya tampung 3.1 juta m3 air. Jika sungai citarum meluap maka airnya akan masuk ke waduk-waduk tersebut.

BBWS citarum menyatakan untuk menangani banjir di jawa barat khususnya di kabupaten bandung normalisasi akan diawali dengan studi yang komprehensif, juga mengenai penataan kawasan hulu citarum. Penanganan harus dilaksanakan secara menyeluruh.

Rambu Lalu Lintas Kabupaten Bandung

Jumlah rambu lalu lintas dan marka jalan di kab. Bandung masih jauh dari kondisi ideal.

Idealnya berjumlah 24.000 yang tersedia baru 25%, Hal tersebut diakibatkan minimnya dana alokasi untuk penambahan & perbaikan marka jalan.

Dana alokasi untuk penambahan marka jalan setiap tahunnya sebesar Rp. 100 juta.

Kabupaten Bandung Butuh Terminal Representatif

Kabupaten Bandung belum memiliki terminal representatif, belum memiliki terminal type A yang melayani penumpang bus antar kota antar provinsi.

Kepala Dishub ; usaha untuk menertibkan terminal agar sesuai fungsinya selalu gagal.

Saat ini Pemkab sedang berusaha membangun satu terminal terpadu di Kab. Bandung tepatnya di cileunyi. Kebutuhan lahan untuk terminal tipe A dengan konsep terpadu minimal seluas 5 ha.

PLTA CISOKAN TAK TERSOSIALISASI

Warga pemilik lahan yang akan tergena genangan pembangunan PLTA cisokan hulu di tiga desa di kec. Rongga, kab bandung barat belum mendapatkan sosialisasi perihal pembebasan tanah dan relokasi warga.

Warga juga belum memperoleh kepastian harga pembebasan lahan.

Baru sekali warga bertemu dengan pemborong tanah yang melakukan pengukuran terhadap luas bangunan dan tanah.

Warga hanya menginginkan agar tanah dan rumah mereka dibayar dengan harga yang layak. Karena lokasinya subur dan berbatasan dengan sungai cisokan.

Perihal pembebasan tanah warga seharusnya diberikan sosialisasi mengenai NJOP ataupun informasi mengenai ketentuan pembebasan lahan dan plafonnya  melalui SK bupati.

PLTA cisokan berada diantara dua wilayah yaitu kab. Bandung barat dan cianjur. Projek berada diatas lahan seluas 580 ha di bandung barat & 145 ha di cianjur.

Bupati bandung barat berharap agar projek pembangunan tersebut tidak merugikan masyarakat khususnya di kec.Cipongkor dan kec. Rongga.

Dalam grand design PLTA dengan kapasitas 1040 MW akan berdiri diatas lahan 725 ha dan akan ada 12.000 jiwa yang terkena dampaknya.

Pertengahan 2010 nanti mega projek ini akan diawali dengan membuat jalan baru sepanjang 28 km untuk akses kendaraan berat.

1524 jiwa warga akan direlokasi ke desa ciangkrong tempat hunian baru yang sudah disediakan PLN.

General manager proyek PLN Pembangkitan Hidro Jawa Indra Pribadi, akan selalu kooperatif dengan pemkab dan masyarakat dalam pembangunan PLTA cisokan hulu ini. Ia menjelaskan akan menggunakan tenaga kerja lokal sekitar 200 orang atau lebih untuk kegiatan pembangunan.

SEBAGIAN BESAR TANGGUL RAWAN AMBROL

Sebagian besar tanggul yang berada di wilayah kota bandung dan kabupaten bandung barat kondisinya rawan ambrol dan masih banyak tanggul di sepanjang aliran sungai yang belum dibangun kirmir untuk memperkuat konstruksinya.

Menurut DBMB Bandung barat potensi rawan ini disebabkan oleh kontur tanah yang labil dan pola konstruksi yang mulai rapuh.

Terdapat 400 bendung yang terletak di jaringan irigasi warga. Sebagian kondisinya cukup rawan ambrol dan rusak.

Perbaikan terus dilakukan secara bertahap mengikuti besaran anggaran yang dimiliki.

Wilayah kabupaten bandung barat memiliki potensi air yang besar. Jika terjadi kebobolan tanggul atau bendung irigasi akan berdampak besar terutama untuk sektor pertanian karena aliran air terputus.

Masyarakat akan membentuk kelompok untuk mengawasi dan memantau kelayakan bendung, tanggul dan kirmir yang ada di desanya.

Sementara itu hampir seluruh kirmir yang ada di kota bandung dibangun pada masa Bandung Urban Development Project. Belum ada kirmir baru yang dibangun rata-rata usia kirmir mencapai 20 tahunan sehingga tidak akan seoptimal semestinya.

Kirmir sungai citepus dibangun th. 1985 juga kirmir di sungai cicadas, cikapundung, cikakak, cikapundung kolot, cibeunying dan cidurian yang dibangun pada masa tak berjauhan dengan kirmir sungai citepus.

Kekuatan kirmir yang tak lagi optimal berbanding terbalik dengan koefisien run off air yang kian meningkat.

Oleh karena itu harus terus dipantau dan mewaspadai kondisi kirmir yang ada.

CIMAHI BELUM MEMILIKI RENCANA INDUK DRAINASE

Kota cimahi memang jarang terdengar mengalami masalah limpahan air berlebih. Akan tetapi bukan berarti cimahi bebas banjir, di sejumlah titik banjir selalu berulang setiap tahunnya.

Kejadian paling mengejutkan adalah jebolnya kirmir saluran irigasi bongkok sang penampung air buangan sungai cikendal selasa 5 januari.

Kota cimahi yang baru berusia 8 tahun masih berkutat dengan benang kusut rencana tata ruang wilayahnya.

Pemkot belum memiliki data mengenai volume air berlebih yang mengalir ke kota cimahi dan belum mengetahui desain penampang basah yang ekuivalen dengan volume air berlebih.

Dengan kata lain kota cimahi belum memiliki masterplan drainase kota.

Ketika lahan pertanian beralih fungsi menjadi permukiman warga dan pengembang tidak menyertai dengan penataan penampang basah dari saluran irigasi menjadi drainase.

Saat hujan datang genangan kerap terjadi di daerah kel. Melong, pasirkaliki, dan padasuka.

Aliran sungai kalimalang yang melewati ruas jalan tol dan menghubungkan cimahi dan bandung terjadi pendangkalan akibat sedimentasi dan pembuangan sampah oleh warga.
Sungai ini mengaliri dua daerah yang berbatasan dengan jalan tol. Jadi dibutuhkan koordinasi untuk menangani masalah ini.
Pendangkalan di sungai ciwaruga membuat air yang seharusnya mengalir berbalik kembali ke arah pemukiman warga. Penyebabnya adalah permukiman dan aksi buang sampah sembarangan.

52 Kirmir Sudah Keropos

DBMP kota bandung menerima 52 surat permohonan perbaikan kirmir atau tanggul dari warga. Permohonan terkait dengan kondisi kirmir yang sudah keropos di bagian bawah.

Kabid pemeliharaan dan pembangunan pengairan kota bandung Jaka Wahyu mengatakan hampir setiap hari DBMP menerima permohonan dari masyarakat untuk segera melakukan perbaikan kirmir. Warga mengkhawatirkan kondisi kirmir yang dinilai rawan jebol.

Indikasinya tempak dari bagian bawah kirmir yang sudah keropos bagian atas masih baik tetapi bagian bawah tergerus air sudah keropos.

Guna memenuhi permohonan warga DBMP berupaya menangani secara darurat yakni melakukan perbaikan di titik-titik yang dikeluhkan warga.

Untuk sementara kirmir yang mengkhawatirkan disuntik menggunakan material bangunan sebagai langkah antisipasi.

Sedangkan Kepala DBMP Iming Akhmad menjelaskan penyuntikan diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya longsor. Namun tidak dapat diprediksi kekuatan air yang mengalir. Kita upayakan tanggap darurat sebagai langkah antisipasi.

Saat ini DBMP belum dapat melakukan perbaikan kirmir secara keseluruhan akan ditangani dulu yang bisa diupayakan.

Umumnya kirmir di kota bandung sudah berumur tua sekitar 20 tahun. Beberapa lokasi dibangun pada tahun 1985. Dari sisi usia sudah terlalu tua dan mungkin kondisinya juga tidak lagi optimal. Makanya harus diwaspadai, warga dapat menginformasikan kepada DBMP apabila menemukan kirmir yang kondisinya memerlukan tanggap darurat.

RATUSAN BANGUNAN SUDAH BERDIRI DI BANTARAN SUNGAI

Sebelum berdiri bangunan PMC, jogging track, gedung golkar dan waterpark di bantaran sungai citanduy yang berada di wilayah kota banjar ternyata sudah  berdiri ratusan bangunan.

Bahkan puluhan diantaranya berdiri tepat di pinggir sungai sehingga mengganggu aliran sungai.

Bangunan tersebut diantaranya berada di sekitar desa jelat kec. Banjar, pasar banjar dan beberapa tempat lainnya.

RSU kota banjar, pendopo walikota banjar bahkan kantor BBWS berada di sungai citanduy.

Di parunglesang tak jauh dari terminal banjar berdiri PMC, jogging track dan waterpark yang letaknya berada di bantaran sungai citanduy. .

Kepala BBWS citanduy membenarkan soal banyaknya bangunan permanen di bantaran sungai. Namun bangunan tersebut dibangun sebelum peraturan tentang sempadan air dikeluarkan yakni peraturan Menteri PU dan perda.

Kepala Dinas PU banjar didampingi kabid bina marga mengakui di sungai citanduy sudah banyak berdiri bangunan yang terlihat sudah permanen.

Standar tepi sungai citanduy setelah berubah sekian lama belum juga ditetapkan itulah yang menjadi kelemahannya.

Pembangunan Bandara Internasional Kertajati Tertunda

Pembangunan bandara kertajati di kab. Majalengka tertunda, karena anggaran pembebasan lahan di tahun 2009 tidak terserap. Akibatnya anggaran  itu dianggap hangus ( kepala Bappeda Jabar ).

Anggaran Rp. 160 miliar itu untuk pembebasan lahan seluas 500 ha di kertajati hanya terserap kurang dari Rp. 10 miliar. Seharusnya pembebasan lahan itu sudah terlaksana.

Persoalannya karena antara masyarakat dan pemerintah tidak juga menemukan kata sepakat tentang harga tanah.

Anggaran yang trserap sedikit maka dianggap hangus dan masuk ke dalam sisa lebih penggunaan anggaran ( silpa ) APBD jabar.

DPRD menuding pemprov jabar tidak matang dalam perencanaan pembangunan kertajati. Padalah bukan rencananya yang tidak matang tetapi karena persoalan kesepakatan harga.

Pemkab majalengka mengakui alokasi anggaran yang sebelumnya telah tersedia pada APBD senilai Rp. 146 miliar sebagian besar kembali ke kas daerah akibat tidak terserap seluruhnya.

Anggaran pembebasan lahan untuk BIJB diperkirakan baru terserap sekitar Rp. 50 miliar dengan areal yang dibebaskan seluas kira-kira 4 ha. Dengan demikian anggaran yang tersisa saat ini tinggal Rp. 95 miliar. Target awal pembebasan lahan seluas 530 ha.

Lambatnya proses ganti rugi tanah akibat proses yuridis tanah selain itu kabupaten majalengka baru mendapat instruksi proses ganti rugi pertengahan 2009.

Pemkab majalengka hanya memiliki waktu 6 bulan untuk menuntaskan persoalan ganti rugi lahan seluas 530 ha.

Setelah aspek yuridis selesai ditelusuri proses negosiasi harga juga butuh waktu karena ada beberapa orang yang masih belum bersedia menerima uang ganti rugi akibat ketidaksesuaian harga. Namun demikian pemkab optimis ganti rugi lahan akan cepat selesai.

PEMKOT BANJAR TIDAK TAHU ATURAN SEMPADAN SUNGAI

Pembangunan Patromas Medical Centre (PMC) di sempadan sungai diakui karena ketidaktahuan pemkot banjar tentang aturan sempadan sungai.

Hal itu disampaikan walikota Banjar hadir pula kepala dinas pekerjaan umum dan sekda kota banjar.

Pemkot banjar sangat memahami rekomendasi yang dikeluarkan BBWS citanduy terhadap bangunan yang didirikan PMC. PMC pasti akan melaksanakan salah satu rekomendasi BBWS citanduy tersebut.

Walikota menjelaskan ketika ada investor yang bersedia berinvestasi membangun rumah sakit swasta di kawasan parunglesang, ia menyambut baik niat itu pasalnya di banjar memang memerlukan rumah sakit swasta untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang layak.

Belakangan ternyata pembangunan PMC dan sejumlah objek lainnya seperti jogging track, waterpark dan gedung golkar dipertanyakan karena berada dekat dengan sungai citanduy terutama untuk PMC.

Walikota menyatakan memahaminya, PMC pasti akan melaksanakan rekomendasi dari BBWS citanduy. Walikota juga berharap persoalan tersebut tidak akan sampai mengurungkan niat investor untuk berinvestasi di kota banjar karena menganggap kota banjar tidak kondusif

GARUT BANGUN KOMPLEKS OLAHRAGA DI CIATEUL

Pemerintah kabupaten garut mengapresiasi positif dan mendukung rencana pemerintah provinsi jawa barat dalam mengembangkan infrastruktur olahraga di seluruh jawa barat.

Garut sudah mencanangkan pembangunan kawasan olahraga yang diharapkan bisa menjadi salah satu sentra pembinaan olahraga di jabar.

Bupati garut menegaskan rencana pembangunan infrastruktur olahraga perlu mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat jabar.

Pemkab garut sudah menyiapkan lahan 12 ha di daerah ciateul untuk pembangunan stadion sepak bola dan beberapa gedung olahraga..

Pemkab garut siap melakukan sharing pendanaannya.

Infrastruktur olahraga di garut akan difokuskan kepada cabor sepakbola dan pencak silat. Khusus sepakbola potensi garut sangat besar terbukti banyak pemain persib berasal dari garut sementara pencak silat telah menjadi bagian dari masyarakat.

Olahraga di garut juga diharapkan bisa mendukung pengembangan kepariwisataan. Olahraga di garut juga diharapkan bisa mendukung pengembangan kepariwisataan.

Diharapkan tidak hanya prestasi olahraga yang meningkat tetapi juga berperan dalam peningkatan perekonomian daerah.

Mungkin saja kedepan garut bisa menjadi salah satu sentra pembinaan cabor unggulan. Dengan konsep pengembangan sentra pembinaan hal itu sangat dimungkinkan.

Dengan infrastruktur yang memadai mungkin saja garut pada tahun 2016 bisa menjadi salah satu tuan rumah peyelenggaraan PON jika terpilih nantinya.

Dinas Bina Marga Umumkan 121 Paket Lelang Senilai Rp 783 Miliar

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta jajaran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat segera melaksanakan lelang setelah DPRD Jabar menyetujui RAPBD Jawa Barat 2010. Untuk itu Panitia Pengadaan pada Dinas Bina Marga mengumumkan sejumlah paket lelang Jasa Pemborongan Konstruksi pada hari Rabu (6/1).

Jumlah paket yang akan dilelangkan sebanyak 121 paket. Nilai seluruh paket mencapai Rp 783 miliar. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi maka keseluruhan paket itu dilelang melalui Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE). "Ini merupakan tekad kami untuk lelang 100 persen via LPSE di tahun 2010," ujar Heryawan.

Sekretaris Pelaksana Harian LPSE Jawa Barat, Ika Mardiah menjelaskan, seluruh paket tersebut ditambah dengan 8 paket pengadaan barang lainnya akan dilelangkan menggunakan LPSE. Di samping itu terdapat lelang jasa konsultansi sebanyak 14 paket secara manual karena aplikasi LPSE untuk jasa konsultansi belum tersedia. Dari jumlah 14 paket konsultansi di Dinas Bina Marga tahun 2010, sebanyak 9 paket siap dilelang. Adapun pagu ke-9 pekerjaan konsultansi seluruhnya mencapai Rp 7.510.600.000.

Dinas Bina Marga Jawa Barat menjadi yang pertama melaksanakan lelang dengan menggunakan LPSE untuk tahun berjalan. " Ini merupakan kemajuan dan prestasi, karena tahun 2010 ini lelang sudah mulai pada awal Januari," tutur Ika.

Pekerjaan infrastruktur tidak hanya dilaksanakan Bina Marga, namun juga tersebar di sejumlah dinas, antara lain; Dinas Pemukiman dan Perumahan, Dinas PSDA dan Dinas ESDM khusus infrastruktur kelistrikan.