PARIWISATA MASIH TERSEOK-SEOK

Pengembangan pariwisata di kab. Bandung barat terkesan masih terseok-seok, pemkab bandung barat masih menyempurnakan berbagai regulasi dan hal ini berpengaruh terhadap eksistensi dan perkembangan lokasi wisata.
Pemkab bandung barat hanya memiliki kewenangan mengelola dua objek wisata yaitu wisata alam maribaya dan situ ciburuy. Padahal secara geografis kondisi alamnya sangat potensial untuk dikembangkan.
Sektor pariwisata menyumbang kontribusi cukup besar ke kas daerah sebesar Rp. 5.9 miliar pada th. 2009 termasuk dari hotel dan restoran.
Selama th. 2009 pemkab menyusun rippda untuk menjadi petunjuk pemkab, instansi, investor dan masyarakat guna mengembangkannya.
Pengembang pariwisata juga diharuskan tetap menjaga keseimbangan ekosistem wilayah. Pariwisata dibagi dalam beberapa zona yaitu zona rimba, zona   rehabilitasi dan zona penyangga.
Wilayah utara sudah eksisting dan sudah terlalu rentan untuk dilakukan pembangunan karena berbenturan dengan perda konservasi kawasan bandung utara.
Eko wisata yang dikembangkan diantaranya : ekowisata (cipeundeuy, cisarua, lembang), agro wisata (gununghalu, parongpong, cikalongwetan, rongga, cililin), wisata danau (cipeundeuy, cisarua, cihampelas, padalarang), desa wisata (cikalongwetan, cililin, parongpong), wisata budaya (lembang dan cililin) serta geowisata (lembang dan cipatat).
Saat ini Rippda tengah disosialisasikan pariwisata ke bina marga pengairan serta pengembang lokasi wisata.
Kendala utama dalam mengembangkan pariwisata adalah minimnya infrastruktur dan penataan sekitar objek wisata. Pengembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan APBD tetapi perlu sharing anggaran bersama provinsi, pusat dan investor swasta.
Pengembangan lokasi wisata maribaya belum pernah dilakukan secara total, terakhir dilakukan saat masih bergabung dengan kab. Bandung yaitu pemagaran, rehabilitasi bangunan serta pembuatan bendungan cekdam. Fasilitas yang harus segera dibenahi diantaranya shelter berteduh, permainan anak dan bungalo.
Kepala Bappeda bandung barat menilai keberadaan objek daya tarik wisata berbasis alam yang ramah lingkungan telah sesuai dengan RTRW.