POLWIL SELIDIKI JEMBATAN AMBRUK

Polwil purwakarta akan mengadakan penyelidikan terkait ambruknya rangka baja jembatan cikao akibat tergerus banjir bandang sungai cikao pada jumat malam 25/12 lalu.

Pelaksana projek PT. Zildan Pratama Agung mengaku siap bertanggung jawab memperbaiki rangka jembatan yang bergeser akibat tersapu banjir bandang.

Jembatan cikao sepanjang 50 meter membentang diatas sungai cikao menghubungkan antara desa cikaobandung jatiluhur dan desa kadumekar babakan cikao.

Pembangunan jembatan berasal dari dana APBN dan APBD 2009 sebesar Rp. 6 miliar.

Pejabat pelaksana teknis Dinas Bina Marga Purwakarta Purnomo mengatakan secara teknis tidak ada masalah dengan ambruknya rangka jembatan cikao tersebut. Rangka tersebut belum secara utuh tersambung antara dua titik yang ada dan masih menyisakan sambungan sepanjang 10 meter. Sehingga begitu air sungai meluap langsung menggeserkan rangka baja jembatan.

Secara finansial tidak ada yang dirugikan akibat bergesernya rangka baja jembatan karena pihat pelaksana belum mencairkan dana anggaran dari pemda. Selain itu jembatan tersebut juga belum dapat dimanfaatkan masyarakat karena jalan tembus antara dua desa belum dibangun.

Kepala desa ciakobandung berharap pekerjaan jembatan segera dituntaskan agar pengerjaan jalan tembus antara dua desa di dua kecamatan itu dapat segera dilaksanakan.

Awalnya pemda mencanagkan pembangunan jembatan dahulu baru pada tahun berikutnya dibangun jalan yang menghubungkan antara dua kecamatan tersebut.

PROJEK LAMBAT DIRAMPUNGKAN

Sejumlah proyek pembangunan gedung-gedung prototype milik pemkab karawang terlambat dirampungkan. Tenggat waktu pembangunan dibatasi namun hingga batas akhir sejumlah bangunan masih belum selesai.

Para pemborong terancam dikenai denda maksimal 5% dari nilai proyek. Total nilai proyek tersebut sebesar Rp. 24 miliar.

Menurut kadis Cipta Karya Karawang diperkirakan baru 4 dari 12 bangunan yang selesai tepat waktu. Sementara sisanya baru dikerjakan 65-80% diperkirakan seluruh bangunan selesai pada Februari 2010.

Ada beberapa alasan keterlambatan yang akan dievaluasi pihak distarcip. Berkaitan dengan force majeur seperti bencana alam, dan adanya kemungkinan penambahan pekerjaan. Perkiraan sementara keterlambatan disebabkan kegagalan penetapan waktu kerja dari pemborong dan gangguan distribusi material.

Contoh keterlambatan pembangunan kecamatan jatisari disebabkan adanya perbaikan jalan di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan keterlambatan distribusi bahan material bangunan karena kendaraan pengangkut tidak bisa melintas.

Alasan lainnya adalah kurangnya tenaga pekerja dan libur hari raya, kalau dihitung terdapat 20 hari kerja tidak efektif sehingga keteteran.

Masa pengerjaan seharusnya sudah diselesaikan sejak 16 desember 2009 kemudian diperpanjang hingga 25 desember 2009. Namun pekerjaan masih belum selesai dan diperkirakan akan selesai pada bulan februari 2010.

BENDUNG WARU TAK KUNJUNG DIPERBAIKI

Para petani dan warga kec. Pangkalan dan tegalwaru kab. Karawang mengaku khawatir direndam banjir akibat derasnya arus sungai cigentis pasalnya bendung waru yang sempat ambrol beberapa puluh tahun lalu masih belum diperbaiki.

Bendung itu merupakan satu-satunya penahan kuat arus sungai sekaligus penyuplai air bagi lahan petani. Arus sungai semakin deras pada musim hujan sebaliknya di musim kemarau sungai menjadi kering. Saat musim hujan aliran sungai juga membawa material bebatuan, dikhawatirkan akan  menyebabkan banjir dengan dampak yang besar akibat tidak adanya bendung penahan.

Air sungai cigentis digunakan untuk menyuplai air ke alahannya. Namun tidak adanya bendung itu, air yang mengalir ka lehan menjadi sangat kecil.

Camat tegalwaru beberapa kai mengajukan perbaikan bendung waru dalam APBD tetapi selalu gagal. Padahal bendung waru tersebut selama 39 th tidak pernah diperbaiki dan ambrol diterobos arus yang kuat yang membawa materi bebatuan.

Perbaikan bendung waru telah diajukan berkali-kali bahkan sempat dicatat dalam Musrenbang 2008 & 2009 termasuk salah satu bendung yang akan akan diperbaiki.

Kepala Dinas Bina Marga Pengairan Karawang Yet Dimyati mengatakan dia belum menerima pemberitahuan adanya pembangunan proyek itu oleh Balai besar wilayah sungai citarum. Ia mengaku adanya keraguan terhadap niat perbaikan itu. Pasalnya beberapa kali mengajukan perbaikan sementara dengan bronjong selalu sulit untuk dikabulkan.

Terdapat 7 titik yang dilewati aliran sungai cigentis dari cigentis hingga tegaldanas, yang harus dipasangi bronjong. Saat itu diajukan bantuan seribu lembar bahan bronjong tapi hanya dikabulkan 100 lembar. Sebanyak itu tidak mungkin menahan arus sungai yang lebih kuat dari arus sungai citarum dan cibeet.

REHABILITASI IRIGASI CIHEA CIANJUR

Pemprov jabar menganggarkan dana untuk pembangunan irigasi cihea dalam sisrenbangda th. 2009 untuk dana APBN 2010. Rehabilitasi irigasi cihea cianjur dianggarkan senilai Rp. 43.87 miliar.
Bappeda Jabar mengatakan pada tahun 2009 serta beberapa tahun ke depan kebijakan pembangunan dan anggaranakan tetap diupayakan dalam kerangka peningkatan indeks pembangunan manusia.

WARGA TAGIH JANJI PERBAIKAN JALAN

Warga desa leuwiseeng kecamatan panyingkiran kab. Majalengka masih melakukan aksi blokir jalan diantara desa leuwiseeng - pasirmuncang dengan  memasang batu, drum dan pepohonan.

Aksi yang berlangsung sejak beberapa hari ini menyebabkan akses transportasi ke wilayah itu nyaris lumpuh.

Pemblokiran jalan tersebut akan dilakukan hingga pemerintah bersedia membangun kembali ruas jalan ke wilayahnya.

Kabid Bina Marga menyatakan ruas jalan leuwiseeng-Bonang-Jatiserang-Cijurey dan Pasirmuncang sepanjang 8.4 km tersebut akan segera dibangun.

Pembangunan jalan akan dilaksanakan melalui program peningkatan jalan bersama masyarakat (PPJBM). Dengan demikian pemerintah hanya mengalokasikan bantuan berupa aspal dan alat berat berupa setum. Sedangkan masyarakat mengerjakan lapisan batu bawah dan pondasi.

Program ini akan dilakukan untuk semua wilayah yang di daerahnya memiliki lokasi galian pasir. Jadi nanti warga dari lima desa serta pengusaha galian pasir menyediakan tenaga serta matrial, baik itu batu belah maupun pasir.

Pengerjaan pembangunan lewat program PPJBM ini menghemat anggaran lebih dari setengahnya, jika dibandingkan dikerjakan oleh pemerintah. Dua desa masing-masing leuwiseeng dan jatiserang sudah menyetujui program tersebut. Diharapkan desa-desa lainnya bisa mengikuti.

JEMBATAN SIPHON RUSAK DAN TERANCAM AMBROL

Jembatan siphon penghubung antara kab. Karawang dan kab. Bekasi mengalami kerusakan. Lubang pada jembatan semakin hari terus bertambah.Warga setempat mengkhawatirkan jembatan yang menghubungkan teluk jambe karawang dan cikarang barat bekasi itu akan ambrol.

Warga mengaku kerusakan sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Namun tidak pernah ada upaya perbaikan dari pemda karawang dan piha perusahaan jasa tirta II divisi I Tarum Barat. Padahal jembatan makin rusak parah dan sering dilintasi kendaraan besar juga.

Upaya perbaikan dilakukan warga secara swadaya oleh warga desa mulya jaya teluk jambe. Perbaikan berupa menutupi lubang-lubang jembatan dengan bebatuan agar kendaraan dapat melalui jalan.

Namun ternyata bebatuan yang menjadi penutup lubang malah menyebabkan banyak pengendara sepeda motor terjatuh pada malam hari karena tidak adanya penerangan jalan di titik tersebut.

Kendati jembatan sudah lapuk dan banyak kerusakan masih sering dimanfaatkan pengguna jalan. Dan sering dilalui truk bermuatan berat menuju kab. Bekasi karena dapat menghemat waktu perjalanan daripada melalui jalan besar. Hampir setiap hari banyak kendaraan memuat pasir melintasi  jembatan sepanjang 30 M tersebut.

PEMBANGUNAN WADUK CITEPUS SUKABUMI

Pemprov jabar menganggarkan dana untuk pembangunan waduk citepus sukabumi dalam sisrenbangda th. 2009 untuk dana APBN 2010. Telah dilakukan perencanaan detail waduk melalui APBD Provinsi Jawa Barat.
Untuk penyediaan air baku bagi domestik ibu kota pelabuhan ratu, irigasi seluas 132 ha, pariwisata, konservasi, PLTM serta pengendali banjir.

TUJUH TITIK TROTOAR DIBANGUN

Dari 127 Km jalan kota yang ada di cimahi, baru 20% memiliki trotoar. Keterbatasan lahan dan anggaran jadi salah satu kendalanya.

Kabid bina marga PU cimahi mengatakan keberadaan trotoar di cimahi sangat penting, untuk itu pemkot akan melakukan pembangunan trotoar secara bertahap.

Untuk th. 2010 telah disediakan anggaran Rp. 18 miliar, namun anggaran tersebut tidak hanya dikhususkan bagi trotoar tapi juga drainase.

Pembuatan trotoar akan dilakukan di beberapa titik dengan panjang keseluruhan mencapai 2 km.

Titik-titik tersebut adalah Jl. Amir mahmud, Jl. Gandawijaya, Jl. gedung empat, Jl. Stasiun, Jl. Mahar martanegara, Jl. Sriwijaya, Jl. Mintareja.

Dengan pembuatan trotoar pada 2009 ditambah pembangunan th. 2010 maka penambahan jumlah trotoar tersebut hanya mencapai 1.8%.

Jumlah keseluruhan trotoar yang akan dimiliki cimahi hanya menjadi 21.8% dari 127 km jalan kota yang ada.

Selain anggaran, kendalanya adalah keterbatasan lebar jalan. Kalau dibuat trotoar akan semakin sempit.

Solusi lain adalah dengan membuat trotoar di luar badan jalan meski harus dilakukan pembebasan tanah milik warga.

PEMBEBASAN TANAH PROYEK TOL CIPALI BARU 70%

Proses pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan jalan tol cikopo-palimanan subang baru mencapai 70% dan harus rampung paling lambat juli 2010.
Masih ada masalah harga pembebasan tanah dengan warga ( ketua P2T Subang ) ada juga warga yang keberatan tanah mereka dibeli sepotong-sepotong.
Wilayah Kab.Subang yang bakal terkena projek pembangunan tol cipali terdiri atas 19 desa yang berada di 8 kecamatan.
Rencananya di Subang akan dibangun 2 pintu masuk interchange jalan tol yakni desa kaliangsana kalijati & desa cisaga cibogo.
Panjang jalan tol cipali mencapai 116 km yang melintasi wilayah purwakarta, subang, indramayu, majalengka dan cirebon. Di Subang sendiri, tol cipali akan dibangun mulai dari desa karang mukti cipeundeuy hingga desa sumur barang cibogo sepanjang 43 km.
Tol cipali akan selesai pada th. 2014 mendatang.

PERBAIKAN WILAYAH SUNGAI CITANDUY

Petani palawija di ciamis selatan mengeluhkan debit air sungai citanduy yang kian menyusut.

Penanggulangan dengan cara penghijauan sekitar 40% seluruh luas daerah aliran sungai yang ada.

Cara lainnya dengan membuat tampungan air seoerti waduk atau embung atau dengan cara mengatur pengaturan pemakaian air secara proporsional.

Termasuk dalam perda sisrenbangda prov.jabar yang diajukan gubernur di jakarta

SISTEM DRAINASE RUSAK SEBABKAN BANJIR DI JALAN

Akibat sistem drainase masih buruk sejumlah jalan utama di kota bekasi terendam genangan air dengan ketinggian 30-50 cm setelah hujan. Sejumlah jalan yang tergenang adalah Jl. Pondok Gede, sebagian Jl. KH.Noer Alie, sebagian Jl. Caman Raya dan Jl. Jatimakmur Bekasi.

Banjir ini diduga karena tidak adanya sistem drainase yang baik di sekitar jalan yang menjadi perbatasan antara kota bekasi dengan jakarta timur.

Kepala Dinas Bina Marga & Tata Air mengakui sistem drainase di kota bekasi masih buruk.

Perbaikan saluran air kota bekasi akan menjadi prioritas dari program Dinas Bina Marga pada 2010 nanti.

Dinas Bina Marga Kabupaten Bekasi melakukan normalisasi sejumlah sungai dan saluran air dalam rangka minimalisasi dampak banjir selama musim hujan.

Normalisasi dilakukan di kali cikarang bekasi laut, kali bekasi, sungai citarum, kali ciherang, dan kali cikarang.

Normalisasi dilakukan dengan cara pengerukan lumpur pada sejumlah lokasi aliran air yang mengalami pendangkalan. Selain itu juga dilakukan penurapan pada bibir sungai. Projek ini diharapkan dapat meminimalisasi dampak banjir di wilayah kabupaten bekasi.

Menurut Syaifullah sebanyak 42 desa di 16 kecamatansetempat ini terancam musibah banjir. Wilayah tersebut mayoritas dilintasi sungai seperti kecamatan Tarumajaya, babelan, sukawangi, tambelang, tambun selatan, tambun utara, pebayuran, sukakarya, cikarang utara, cabangbungin, dan muaragembong.

JALAN CIMAHI MINIM PENERANGAN

Hingga kini kota cimahi masih kekurangan sekitar 3.073 titik penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang ruas jalan dan jalan publik.
Idealnya jumlah PJU untuk kota dengan luas 4.036,45 ha itu adalah 7000 titik.
Keberadaan PJU dinilai sangat penting karena menjadi salah satu faktor yang bisa mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan menurunkan angka kejahatan di malam hari.
Untuk memenuhi jumlah ideal PJU akan memerlukan waktu lama dan saat ini sudah mencapai target 50% dari jumlah ideal.
Pembangunan PJU akan terus dilakukan, pada th. 2010 target pembangunan PJU sekitar 250 titik.
Untuk membangun satu PJU memerlukan anggaran Rp. 2.8 juta (untuk PJU di permukiman) dan Rp. 15 juta (untuk PJU di jalan-jalan besar).
Melihat anggaran yang ada pembangunan fisik akan berkurang karena harus tetap fokus pada pemeliharaan PJU, saat ini ada 30% PJU rusak yang harus diperbaiki.
Kerusakan PJU seringkali pada bola lampunya, juga masih marak pencurian beberapa perlengkapan PJU. Bagian-bagian PJU yang biasanya jadi  sasaran pencuri adalah timer, kapasitor, serta tutup micro circuit breaker (MCB).
Titik PJU yang menjadi sasaran pencurian adalah yang terletak di jalan besar. PJU yang menjadi korban pencurian mencapai 75%.
Pemeliharaan PJU harus tetap jadi prioritas karena percuma terus melakukan pembangunan PJU tetapi yang lama masih banyak yang rusak.
Seluruh instansi terkait diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih intensif untuk menghindari aksi-aksi pencurian fasilitas publik.

PEMBANGUNAN TOL BOGOR RING ROAD

Pemprov Jabar mendukung pembangunan Tol Bogor Ring Road seksi II s/d seksi III tanpa jeda. Pemprov mengharapkan pembangunan seksi II , yang meliputi Kedung Halang - Yasmin, untuk segera dilaksanakan sampai dengan seksi III, yang meliputi Yasmin - Dermaga.
Peresmian Jalan Tol BRR Seksi I, Sentul - Kedung Halang, sepanjang 3.8 KM dengan total investasi Rp. 1.7 triliun, dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Pembangunan jalan tol ini dilakukan patungan antara PT. Jasa Marga dan BUMD PT. Jasa Sarana dengan bendera PT. Marga Sarana Jabar.
Beroperasinya jalan tol BRR dinilai sangat membantu kota bogor dalam mengurangi tingkat kemacetan di sepanjang jalan raya pajajaran depan terminal Baranang Siang.

TEROWONGAN BAWAH SUNGAI ( SIPHON )

Pemkot Bekasi mengusulkan dana sebesar Rp. 40.7 miliar untuk program pengendalian banjir th. 2010.

Dana tersebut akan lebih difokuskan untuk normalisasi sejumlah sungai, penurapan sungai, pembelian pompa kapasitas besar & perbaikan sistem drainase Kota Bekasi.

Kabid Tata air ; pemkot bekasi masih membutuhkan dana Rp. 15 miliar untuk pembelian pompa berkapasitas 4000 ltr yang akan diajukan pada APBD 2010 untuk mengatasi banjir di sejumlah perumahan di kota bekasi.

Untuk mengurangi banjir tahunan pemkot bekasi akan membangun siphon ( terowongan bawah sungai )untuk memisahkan aliran air kali bekasi dengan kali malang yang akan dilaksanakan juni 2010.

Kabid Bina Marga mengatakan perbaikan infrastruktur akan menjadi program prioritas pada tahun depan.

JALAN LINGKAR SELATAN CIAMIS

Status jalan Lingkar Selatan Ciamis yang tidak jelas mengakibatkan tidak adanya perbaikan pada jalan tersebut. Pemkab Ciamis telah menyerahkan masalah kepada provinsi jabar, akan tetapi pihak provinsi belum menerima penyerahan tersebut. Diharapkan persoalan status jalan tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2010.
Untuk menyelesaikan masalah ini, perlu ada kepedulian dari pihak kabupaten dan juga provinsi. Kabid Binamarga, Supena Dipraja, mengungkapkan bahwa diperkirakan perbaikan jalan akan menelan biaya Rp. 25 miliar dan hal tersebut menjadikan pemeliharaan jalan tersebut kurang maksimal. Pemprov diminta untuk lebih cepat tanggap dalam menangani persoalan perubahan status jalan lingkar selatan yang rusak parah ini.
Pemkab Ciamis telah mengajukan permintaan agar jalan lingkar selatan ini menjadi jalan provinsi, karena apabila tetap menjadi jalan kabupaten, maka Pemkab Ciamis tidak akan sanggup mengelola perbaikan jalan. Alokasi belanja publik Pemkab Ciamis sangat minim. Untuk Dinas Bina Marga hanya dialokasikan 40 miliar, sementara biaya perbaikan jalan mencapai Rp. 25 miliar.
Pemprov harus ikut memberikan anggaran untuk pemeliharaannya ( pemeliharaan ditanggung bersama ).

BAROS JADI PUSAT KEGIATAN KOTA

Cimahi selatan akan dijadikan pusat kegiatan kota baru di kota cimahi. Wilayah Baros ini akan berfungsi sebagai pusat layanan kota kedua. Baros sebagai pusat kegiatan kota baru dan juga salah satu upaya antisipasi terbatasnya daya dukung pusat kota yang saat ini telah mengalami titik jenuh.

Kepala Bappeda menyatakan pemilihan kawasan ini karena memiliki akses yang mudah dijangkau oleh para pengunjung dari luar kota.

Pusat kegiatan cimahi selatan fokus di baros dan cibeureum yang menjadi poros perkembangan pusat kota di wilayah cimahi selatan.

Upaya pengalihan pembangunan ke wilayah selatan juga untuk melindungi kawasan bandung utara sebagai kawasan resapan air dan sebagai kawasan strategis provinsi jawa barat.

Baros akan menjadi titik perwujudan konsep cimahi cyber creative city dan mengembangkan perdagangan dan jasa di wilayah tersebut.

DPRD cimahi sangat mendukung wacana menjadikan cimahi selatan sebagai pusat perkembangan kota.

PELEBARAN JALAN RAYA LEUWILIANG JASINGA

Pelebaran jalan raya Leuwiliang Jasinga dianggarkan senilai 87.3 miliar dan dialokasikan dalam APBN 2010 yang diajukan kepada Gubernur Jawa Barat dalam Sisrenbangda yang diajukan ke Sappenas.

REHABILITASI IRIGASI CIKARANGGEUSAN SUKABUMI

Pemprov jabar menganggarkan dana untuk pembangunan irigasi cikaranggeusan sukabumi dalam sisrenbangda th. 2009 untuk dana APBN 2010.

Rehabilitasi irigasi cikaranggeusan dianggarkan senilai Rp. 40.38 miliar.

Bappeda Jabar mengatakan pada tahun 2009 serta beberapa tahun ke depan kebijakan pembangunan dan anggaranakan tetap diupayakan dalam kerangka peningkatan indeks pembangunan manusia.

PELEBARAN JALAN RAYA CINERE DEPOK

Masih diadakan studi kelayakan oleh Bappeda Depok untuk pelebaran jalan raya meruyung-cinere.
Jalan raya cinere nantinya akan dibuat dua jalur dengan separator sebagai pembatasnya.
Kepala Dinas PU mengatakan beberapa ruas jalan rusak berat.
Jalan raya cinere yang lebarnya semula 8 M akan dilebarkan menjadi 24 M.
Projek ini terhambat belum adanya kesepakatan ganti rugi tanah.

BIOSKOP

DPRD & pemkot cimahi akan kembali mengajukan permohonanpengambil alihan pengelolaan gedung bioskop rio di jl. alun-alun timur cimahi.

 Diharapkan gedung bersejarah itu dapat digunakan sebagai gedung kesenian atau wadah kegiatan industri kreatif di kota cimahi. Selama ini bioskop rio belum menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai gedung bersejarah.

Kondisinya saat ini terkepung para PKL di alun-alun kota membuatnya tampak kumuh dan mati.

UU No.9/2001 tentang pembentukan kota cimahi mengatur soal ketentuan penyerahan aset-aset kabupaten induk dan provinsi yang ada di cimahi kepada pemkot cimahi.

Pemkot cimahi siap menganggarkan dana untuk penataan kawasan gedung bersejarah itu termasuk melakukan pendekatan terhadap para PKL.

Menurut kepala bagian pengelolaan aset pemkot cimahi surat permohonan pengambil alihan pengelolaan gedung bioskop Rio telah dilayangkan  th. 2008 lalu. Namun ditolak oleh gubernur jabar dengan alasan gedung tersebut tengah dikelola PD kerta wisata.

Saat ini disekeliling bioskop rio telah dibangun 16 kios dengan ukuran bervariasi yang menutupi sekeliling bangunan bioskop. Walikota cimahi sudah mengajukan keberatan jika gedung bioskop tersebut dijadikan pertokoan.

Gedung bioskop rio adalah bangunan berkesenian para perwira kompeni belanda pada th. 1937 yang didirikan oleh Yvonne Francoise Bell luasnya sekitar 100 tumbak dan setelah kemerdekaan berfungsi sebagai bioskop yang memutar film-film produksi indonesia.

RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BEKASI

Ruang Terbuka Hijau di kota bekasi dari tahun ke tahun mengalami penyusutan sekitar 12% sesuai data dari bappeda Kota Bekasi.

Kepala BPLH kota bekasi menyayangkan ratusan pohon yang ditebang karena pelebaran jalan.

Kepala Bappeda mengatakan RTH di kota sebagian besar dialih fungsikan oleh masyarakat.

Badan pengandali dampak lingkungan menyatakan minimnya ruang terbuka hijau ini mengakibatkan anomali cuaca & siang hari panas menyengat.

PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN

Proses pembentukan kabupaten pangandaran cukup panjang Gubernur Jawa Barat merekomendasikan usulan ini ke Depdagri.Kemudian Tahap uji kelayakan oleh pemerintah pusat yakni Dewan Pertimbangan Ekonomi Daerah DPOP.

Sehingga tidak mungkin tercapai pada tahun 2009 ini, rencananya diresmikan th. 2011.

DPRD meminta presidium pembentukan kabupaten pangandaran dan pemkab ciamis.

Bupati Ciamis sudah memberi persetujuan pembentukan kabupaten pangandaran

PELABUHAN PENDARATAN IKAN DI CIKIDANG CIAMIS

Para nelayan mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dan pemkab ciamis karena pembangunan masih belum rampung. Sedangkan anggaran APBN dan pemkab ciamis sudah habis 40 miliar dari rencana 115 miliar.

Wakil  Bupati Ciamis mengharapkan agar nelayan bersabar karena pembangunan terbentur masalah dana.

Bupati Ciamis berharap PPI cikidang bisa segera usai. Kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar 6 miliar (Dinas kelautan ciamis bidang penangkapan Ason Warson)

PEMBANGUNAN JEMBATAN CISULUHEUN & CIKUYA KAB. MAJALENGKA

Mekanisme pelaksanaan proyek tidak sesuai aturan, proses lelang masih berlangsung, anggaran belum disetujui dewan, pembangunan sudah dilaksanakan.
Ketua komisi C DPRD mengajak pemkab majalengka melakukan konsultasi ke biro keuangan & hukum pemprov Jabar.
Kadis Kimpraswil Majalengka & Kabid Binamarga Kimpraswil Kab Majalengka mengatakan belum terjadi penandatanganan kontrak, dan tidak mengetahui jembatan tersebut sudah dilaksanakan.

WARGA MINTA TANGGUL 600 METER

Warga cieunteung baleendah berharap agar pembangunan tanggul di bantaran sungai citarum dilanjutkan. Dari 600 M yang dibutuhkan saat ini baru  terealisasi 410 M.

Warga sudah mengajukan proposal ke BBWS citarum dan kepala bag.sosial kab bandung untuk mendapat bantuan dana pembangunan tanggul.

Warga berharap kualitas tanggul diperbaiki agar tanggul diplester hingga memperkecil kemungkinan rembesan air dari dinding tanggul. Saat ini tingi pondasi hanya 50 cm idealnya sekitar 1 M.

Untuk membangun tanggul sepanjang 240 M dibutuhkan dana Rp. 70-80 juta jumlah dana itu minimal kerena pengerjaannya murni dilakukan warga.

Kepala seksi operasional BBWS citarum mengatakan BBWS tidak mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan tanggul. Untuk membangun tanggul di cieunteung dananya diambil dari pos operasional.

PEMBANGUNAN WADUK CIPANAS MAJALENGKA

Pemprov jabar menganggarkan dana untuk pembangunan waduk cipanas majalengka dalam Sisrenbangda Th. 2009 untuk dana APBN 2010.

Melalui APBD pemprov jabar telah dilakukan perencanaan detail waduk ( pra Feasibility Study dan Feasibility Study )

SEMUA KECAMATAN AKAN MEMILIKI EMBUNG AIR

Sembilan titik dipersiapkan Pemkot Cimahi untuk membangun embung-embung dan bangunan penampungan air lainnya.

Pembangunan embung diharapkan akan jadi solusi untuk mengatasi kekeringan dan banjir yang kerap terjadi di cimahi. Pembahasan pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya terungkap dalam Musrenbang RPJMD kota cimahi th. 2007-2012.

Rencananya embung-embung itu akan dibangun di seluruh kecamatan. Lokasi pembangunan 9 titik embung-embung itu akan dibangun di seluruh kecamatan.

Lokasi pembangunan 9 titik embung dan bangunan penampungan air lainnya diantaranya di kel. Baros, cipageran, cigugur tengah / cilember, cibabat, citeureup, padasuka/setiamanah, leuwigajah, utama dan melong.

Saat ini yang sudah hampir selesai adalah embung di kel. Melong, cibeureum. Sementara yang lainnya akan dibangun secara bertahap.

Kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan embung-embung adalah ketersediaan lahan strategis.

Pembangunan embung harus dilakukan di daerah yang berdekatan dengan daerah aliran sungai. Selain itu pembangunannya pun dikonsentrasikan pada daerah kering.

Embung-embung itu nantinya akan dilengkapi teknologi sistem saringan air.

POLUSI CAHAYA MAKIN MENGANCAM OBSERVATORIUM BOSCHA

Pemerintah diminta segera membuat regulasi yang mengatur penataan lampu bangunan sehingga polusi cahaya disekitar bosscha bisa ditekan.

Direktur Bosscha Hakim L. Malasan menyatakan Bosscha aman dengan gempa namun tidak aman dengan manusia.

Meski telah ditetapkan sebagai cagar budaya berbagai aktivitas manusia justru semakin mendekat ke lokasi Bosscha. Banyaknya cahaya menyebabkan polusi cahaya di langit bosscha makin meningkat. Sehingga kalau kita meneropong mengambil data bintang lampu-lampu juga kut masuk ke data bintang.

Salah satu penyebabnya hingga kini pemerintah belum punya regulasi yang mengatur penataan lampu bangunan agar tidak mengganggu lingkungan.

Gangguan dari manusia lebih mengancam dibanding alam. Gempa tasikmalaya kemarin tidak mengurangi produktivitas dan aktivitas observatorium bosscha gempa memang menyebabkan kerusakan bangunan tetapi tidak sampai merusak teleskop.

Pondasi teleskop sudah memenuhi fondasi tahan gempa yang mengandung pasir besi.

Sejak berdiri tahun 1923 observatorium bosscha sudah hidup berdampingan dengan patahan lembang yang menurut prediksi ilmuwan menyimpan potensi gempa hingga 7 scala richter di kota bandung.

Teleskop refraktor ganda zeiss dipasang tidak menempel dilantainya tetapi ditopang oleh pondasi yang membiarkannya menggantung. Dengan demikian saat terjadi guncangan teleskop bisa bergerak mengikuti guncangan tersebut.

Data seismograf tetap diperhatikan, bosscha juga memiliki alat untuk mendeteksi tsunami. Adanya alat-alat multi disiplin ini bisa menjadi early warning system.

Patahan lembang memang salah satu patahan aktif yang terus dipantau hingga sekarang. Nilai pergerakan maksimal hasil pemantauan seharusnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan kekuatan seperti apa yang harus dimiliki disana.

Bangunan baru harus memenuhi persyaratan tersebut sementara bangunan lama yang ada harus diperiksa.

SEBAGIAN BESAR TANGGUL RAWAN AMBROL

Sebagian besar tanggul yang berada di wilayah kota bandung dan kabupaten bandung barat kondisinya rawan ambrol dan masih banyak tanggul di sepanjang aliran sungai yang belum dibangun kirmir untuk memperkuat konstruksinya.Menurut DBMB Bandung barat potensi rawan ini disebabkan oleh kontur tanah yang labil dan pola konstruksi yang mulai rapuh.

Terdapat 400 bendung yang terletak di jaringan irigasi warga. Sebagian kondisinya cukup rawan ambrol dan rusak. Perbaikan terus dilakukan secara bertahap mengikuti besaran anggaran yang dimiliki.

Wilayah kabupaten bandung barat memiliki potensi air yang besar. Jika terjadi kebobolan tanggul atau bendung irigasi akan berdampak besar terutama untuk sektor pertanian karena aliran air terputus.

Masyarakat akan membentuk kelompok untuk mengawasi dan memantau kelayakan bendung, tanggul dan kirmir yang ada di desanya.

Sementara itu hampir seluruh kirmir yang ada di kota bandung dibangun pada masa Bandung Urban Development Project. Belum ada kirmir baru yang dibangun.

Rata-rata usia kirmir mencapai 20 tahunan sehingga tidak akan seoptimal semestinya.

Kirmir sungai citepus dibangun th. 1985 juga kirmir di sungai cicadas, cikapundung, cikakak, cikapundung kolot, cibeunying dan cidurian yang dibangun pada masa tak berjauhan dengan kirmir sungai citepus.

Kekuatan kirmir yang tak lagi optimal berbanding terbalik dengan koefisien run off air yang kian meningkat.

Oleh karena itu harus terus dipantau dan mewaspadai kondisi kirmir yang ada.

PETANI PADAHERANG CEMASKAN AIR

Ratusan petani penggarap sawah di kec. Padaherang ciamis mengaku cemas persawahannya tergenang air dari sungai citanduy melalui beberapa anak sungainya.

Jika sampai sawahnya tergenang maka usaha menanami padi selama ini sia-sia.

Persawahan di padaherang hampir setiap tahun selalu tergenang air. Hal itu terjadi jika curah hujan tinggi sehingga air sungai citanduy dan beberapa anak sungainya meluap.

Mereka meminta pihak BBWS citanduy melakukan tindakan untuk memperkecil peluang terjadinya banjir di padaherang.

Kepala BBWS citanduy mengakui bahwa wilayah persawahan padaherang yang termasuk lumbung padi ciamis sering tergenang air dari sungai citanduy dan anak sungainya. Hal ini disebabkan kondisi persawahan berada di dataran rendah atau rawa.

Pihak BBWS selama ini telah melakukan upaya penanggulangan banjir yaitu th. 2008 BBWS citanduy menormalisasi saluran drainase di cirapuan ciputrahaji dan cilentah. Th.2009 hal yang sama dilakukan di saluran drainase ciseel, cilisung dan maruyungsari.

PEMBANGUNAN PELABUHAN DI JABAR YANG TAK KUNJUNG USAI

Pelabuhan Cilauteureum Garut belum selesai membutuhkan dana 54 miliar (Haidir ).
Pelabuhan Jayanti di Cianjur baru 20% butuh dana 20 miliar ( Ahmad Tantan Sofawie ).
Pelabuhan Pamayangsari Tasikmalaya baru 15 % sejak dimulai tahun 2007 membutuhkan 30 miliar ( Budi Utarma ).
Pelabuhan ratu akan menjadi pelabuhan samudera masih terbentur masalah pembebasan tanah ( Kadis Perikanan & Kelautan Jabar ).
Pengembangan Pelabuhan Cisolok Sukabumi terkatung-katung butuh 60 miliar baru terserap 20 miliar di th. 2008 ( Kadis Perikanan Sukabumi ).

TANAH DI ARCAMANIK MILIK KABUPATEN BANDUNG

Tanah seluas 66.5 ha di arcamanik kota bandung sampai kini masih milik sah kab. Bandung.

Rencana pemprov jabar untuk membangun SOR terpadu di tanah tersebut harus dengan memberi kompensasi kepada kab. Bandung.

Akibat perluasan kota bandung pada 1986 tanah tersebut masuk wilayah kota bandung, namun statusnya masih milik kab. Bandung.

Sejak 1980-an sudah ada kesepakatan antara pemkab bandung dan pemprov jabar berupa kompensasi kepada pemkab bandung.

Namun setelah 20 tahun pemprov jabar belum mematuhi ketentuan tersebut bentuk kompensasi yang akan diberikan juga belum jelas.

Saat ini sebagian besar tanah tersebut digunakan untuk lapangan golf dan arena pacuan kuda.

Komisi A DPRD kab. Bandung akan menindak lanjuti dan memperjelas bentuk kompensasi dari pemprov jabar kepada pemkab bandung.

MASYARAKAT MINTA KOMPENSASI

Warga desa tanggulun kec. Ibun yang rumahnya akan dilalui projek normalisasi sungai citarum meminta kepastian bakal memperoleh kompensasi.
Normalisasi dilakukan paguyuban pengusaha tekstil majalaya dan pemkab bandung.
Yang penting harus jelas berapa jumlahnya, dan harus jelas ada kompensasinya. Panjang aliran sungai citarum di kec. Ibun yang akan dilakukan pengerukan mencapai 500 M.
Selain rumah warga terdapat tanah pemakaman dan bangunan pabrik yang juga akan terkena dampak pembongkaran.
Camat masih terus melakukan sosialisasi dengan warga untuk membicarakan rencana pembongkaran tersebut.
Sebanyak 44 pengusaha tekstil di kec. Majalaya menggalang dana untuk pengerukan sungai citarum mulai november 2009 lalu.
Awalnya pengerukan dilakukan sepanjang 300 M namun kemudian diperpanjang menjadi 8 KM mulai dari perbatasan kec.majalaya - kec.ciparay hingga perbatasan majalaya - solokanjeruk tepatnya dari jembatan patrol hingga Kp.Gandok dan balekambang.

KOMPENSASI SPORT JABAR MASIH BELUM JELAS

Pemerintah kabupaten bandung belum memutuskan tentang kompensasi yang akan dirundingkan dengan pemprov jabar terkait pembangunan sport jabar di arcamanik kota bandung.
Bentuk kompensasi masih harus dirundingkan lebih dulu dengan anggota DPRD kab. Bandung.
Dalam waktu dekat pemkab bandung akan mengadakan pertemuan kembali dengan DPRD kab. Bandung untuk membahas masalah kompensasi itu.
Setelah mendapatkan kesepakatan dengan DPRD kab. Bandung baru akan mengajukan konpensasi.
Pemkab dengan disorda melakukan perundingan tentang pelaksanaan teknis pembangunan oleh pemprov jabar.
MoU mutlak diperlukan untuk menjaga kesepakatan tersebut.
Untuk membahasnya dengan pemprov jabar pemkab bandung akan diwakili oleh bagian hukum.

UPDATE PERBAIKAN WILAYAH SUNGAI CITARUM

Keberlangsungan program pembersihan daerah aliran sungai citarum akan diupayakan terus berjalan walaupun terdapat pergantian kepemimpinan  Pangdam III Siliwangi.

Kondisi DAS citarum sangat mengkhawatirkan karena polusi sampah industri dan rumah tangga menyebabkan air di kawasan itu tercemar.

Warga kecamatan majalaya mengharapkan pemerintah memaksimalkan gerakan penghijauan lahan gundul di hulu sungai citarum.

Penghijauan di hulu sungai citarum mutlak diperlukan agar wilayah tersebut menjadi daerah resapan air.

Warga pernah mengusulkan pembuatan embung/ danau buatan seluas 5 ha di kp.balekambang desa sukamaju kecamatan majalaya tapi belum  terealisasi sampai sekarang.

Pasca gempa kondisi tegakan tanah di sungai citarum berkurang drastis. Jadi kalau curah hujan tinggi banjir akan semakin parah.

IPAL DI RANCAEKEK MUTLAK DIWUJUDKAN 2010

Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kec. Rancaekek harus diwujudkan pada tahun 2010.

Keberadaan IPAL sangat mendesak untuk menyelesaiakan permasalahan limbah pabrik di rancaekek.

Dengan IPAL limbah pabrik dapat diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke sungai dan persawahan.

Peninjauan dan klarifikasi kembali izin pabrik di kec. Rancaekek juga seharusnya dilakukan.

Sedikitnya terdapat 22 pabrik di sekitar wilayah rancaekek dan pabrik-pabrik tersebut hingga kini tidak memiliki IPAL.

Hal tersebut mengakibatkan 400 ha lahan pertanian di empat desa di kec. Rancaekek hingga saat ini tercemar limbah cair.

Untuk itu pemantauan kinerja kerja yang dibentuk pemprov jabar tetap diperlukan.

Sebelumnya gubernur jabar membentuk kelompok kerja melalui BPLH jabar namun hingga saat ini belum ada perkembangan berarti.

PROJEK TAK PRIORITAS DITUNDA

Anggaran sejumlah projek yang tidak prioritas ditunda untuk menutup defisit APBD 2010 dan peningkatan anggaran pendidikan hingga 20%.

DPRD jabar memutuskan hal itu karena APBD 2010 mengalami defisit akibat kesalahan perhitungan Silpa 2009 & koreksi dari Depdagri.

Projek tersebut bukan sama sekali tidak dilakukan hanya menunda kegiatan fiskal sementara DED tetap bisa dilakukan melalui APBD murni.

Untuk menutup kekurangan anggaran Bangar dan TAPD sepakat mengurangi belanja pegawai.

Terkait anggaran bandara kertajati dipastikan tahun ini mencapai Rp. 50 miliar dari sebelumnya Rp. 26 miliar setelah mendapat penjelasan dari Bupati Majalengka tentang kesiapan masyarakat yang tanahnya akan dibebaskan serta kunjungan kerja komisi A ke kertajati.

Sebelumnya pemprov jabar mengajukan anggaran Rp. 80 miliar untuk kertajati karena sesuai dengan prediksi daya serap anggaran namun dalam APBD murni 2010 baru bisa dianggarkan Rp. 50 miliar. Sisanya akan dianggarkan dalam APBD perubahan sekitar september-oktober mendatang.

PENYEBAB TERTUNDANYA BANDARA KERTAJATI & TOL SOROJA

DPR jabar meminta pemprov segera membereskan soal komunikasi dengan warga yang lahannya akan dijadikan lokasi pembangunan bandara  kertajati di kab. Majalengka dan tol soreang pasirkoja di kab. Bandung.

Komunikasi yang baik akan mencegah terjadinya penyusupan spekulan tanah yang hanya membuat proses pembangunan terhenti di tengah jalan.

Jika tidak ada penyelesaian serius masyarakat jabar akan dirugikan karena pembangunan dua proyek tersebut dapat menggeliatkan perekonomian.

Keberadaan bandara kertajati sudah lama dinantikan masyarakat jabar karena akan membuka akses perekonomian di majalengka, sumedang dan kuningan bahkan brebes jawa tengah.

Eksekutif harus memiliki rencana pembangunan yang matang. Karena tertundanya dua proyek tersebut disebabkan pemprov jabar tidak memiliki perencanaan pembangunan yang komprehensif.

Pemprov dinilai hanya memperhitungkan soal pembayaran pembebasan lahan tapi aspek sosial masyarakat yang lahannya dipakai diabaikan. Ini pendekatan salah, pembebasan lahan bukan sekedar projek tapi terkait dengan masa depan warga yang lahannya dibebaskan.

Harga tanah yang terus meningkat menyebabkan pemikiran masyarakat mengenai tanah berubah.

Pemprov jabar harus memikirkan skema baru yang mengadopsi pendekatan sosial. Masyarakat tidak hanya dibayar ganti rugi tanah tetapi diberi benefit lain yang akan membantu kehidupan mereka selanjutnya.

Contohnya di malaysia saat membangun jalan dan jembatan sudah menerapkan pendekatan sosial. Pemerintah setempat tidak hanya memberi  ganti rugi tanah tetapi memberi insentif lain seperti melibatkan warga dalam kepemilikan saham.

LAHAN TERBATAS RUANG TERBUKA HIJAU MINIM

Hingga akhir th. 1009 Ruang Terbuka Hijau di Cimahi baru mencapai 15% karena terkendala ketersediaan lahan. Walikota menyatakan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Cimahi cukup berat.

Undang-Undang tentang penataan ruang menyatakan luas Ruang Terbuka Hijau setidaknya 30% dari luas wilayah kota.

Dalam upaya memenuhi Ruang Terbuka Hijau pemkot cimahi menggandeng instansi lain yang memiliki lahan terbuka hijau salah satunya adalah TNI.

Kepala KLH Cimahi mengatakan hingga saat ini mereka telah melakukan penanaman pohon pada lahan seluas 10 ha.

SOR TERPADU ARCAMANIK DIBANGUN TH. 2010

Pada th. 2010 jawa barat akan memiliki SOR terpadu yang dibangn diatas lahan milik pemprov jabar seluas 15 ha, berlokasi di arcamanik bandung.
Pembangunan areal SOR yang akan berdiri di gelanggang pacan kuda ini dimulai th. 2010 dan ditargetkan selesai th. 2012 ( Gubernur Jawa Barat ).
Pembangunan SOR terpadu ini menelan biaya sebesar Rp. 170 miliar dan akan dijadikan pusat latihan 17 cabang olahraga dan pertandingan beberapa cabang olahraga terpadu.
Sebagai pengganti gelanggang pacuan kuda akan dipindahkan ke jatinangor dengan sarana dan bangunan yang lebih baik. Pada tahun 2010 nanti gelanggang pacuan kuda sudah bisa dipergunakan.
Provinsi jabar serius meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Mulai th. 2008 membentuk dinas pemuda dan olahraga, kemudian mulai th. 2009 & 2010 mencanangkan pembangunan stadion olahraga di kota-kota besar di jawa barat antara lain Bandung, Cirebon, Karawang & Kota Bogor.
Perbaikan berbagai sarana olahraga dalam rangka menyongsong jawa barat sebagai tuan rumah 11 cabang olahraga pada SEA GAMES 2011 terus digelar.
Salah satunya dengan membangun SOR Arcamanik. Di SOR ini juga nantinya akan dibangun lapangan sepakbola di tengahnya.
Gubernur optimis proses pembangunan SOR dapat berjalan lancar dengan dukungan warga kota bandung & warga jawa barat umumnya

PEMPROV DINILAI TAK SERIUS BEBASKAN LAHAN

Pemprov jabar dinilai tak serius dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bandara kertajati majalengka.

Pasalnya anggaran pembebasan lahan tidak terserap di 2009 seharusnya bisa dianggarkan kembali di 2010. namun hal itu tidak dilakukan pemprov.

Terjadi perdebatan pemprov jabar dan pemkab majalengka tentang perubahan nilai anggaran untuk pembebasaan lahan th.2010 dari 26 miliar menjadi 50 miliar yang menurut anggota badan anggaran tidak sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurut bupati majalengka anggaran Rp. 160 miliar untuk pembebasan lahan pada 2009 hanya terserap 3.4 miliar dan hanya bisa membebaskan lahan seluas 7.6 ha. Hal itu disebabkan verifikasi tanah membutuhkan waktu lama.

Untuk pembahasan kertajati harus dilakukan pembicaraan lintas komisi, badan anggaran bersama pemprov jabar dan pemkab majalengka.

PEMPROV JABAR SIAP BUAT MOU PEMBANGUNAN SPORT

Pemprov jabar akan membuat nota kesepahaman dengan pemkab bandung, terkait status lahan untuk pembangunan SPORT jabar di arcamanik.

Kepala disorda jabar mengungkapkan nota tersebut akan memperjelas status kepemilikan lahan dan apa kompensasi yang diterima kab.bandung.

Kompensasi yang akan diterima pemkab bandung adalah pengembangan infrastruktur sarana olah raga yang akan dibarengi  pembangunan infrastruktur lainnya seperti akses jalan.

Gubernur memiliki kebijakan untuk mengembangkan sarana olahraga seperti SPORT arcamanik dan akan membantu pengembangan kawasan Jalak Harupat. Ada rencana jangka panjang mengembangkan kawasan jalak harupat menjadi kawasan pembinaan olahraga.

Pembangunan akan dilakukan bertahap, akses jalan tol soroja menjadi salah satu pembangunan infrastruktur yang berbarengan dengan pengembangan si jalak harupat.

Pembangunan SPORT akan menjadi tonggak pengembangan sarana olahraga di wilayah lain di jabar termasuk kab. Bandung.

Bupati Bandung menyatakan tidak ada masalah dengan rencana pembangunan SPORT jabar tetapi dia ingin agar administrasi aset itu diselesaikan. Salah satu pilihan untuk penyelesaian aset tersebut adalah tukar guling.

Secara dokumen tanah di arcamanik tersebut masih milik kab. Bandung. Namun pemkab bandung tidak akan menghalangi pembangunan SPORT jabar hanya kompensasinya harus jelas. Selain itu ada kesepakatan antara pemprov jabar dan pemkab bandung.

Pemprov jabar  berencana untuk kembali mengucurkan dana bantuan pembangunan lanjutan bagi kab. Bandung. Rencana bantuan keuangan sebesar Rp. 42 miliar diajukan pada APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2010.

Dana tersebut mencakup untuk bantuan pembukaan dan penutupan Porda Jabar 2010 yang akan dilaksanakan di stadion jalak harupat.

Selama ini anggaran kerap jadi kendala tetapi setelah ada kepastian dari pihak pemprov sudah tidak ada lagi ganjalan.

Hingga saat ini pemkab bandung sedang melakukan pembangunan lokasi cabang olahraga sofbol, bisbol, panahan dan hoki.

Selain itu juga disiapkan sarana infrastruktur dan pendukung lainnya di sekitar kompleks stadion di jalak harupat.

Sekitar 95% tempat pertandingan sudah dapat dipergunakan saat porda jabar 2010 pada juli mendatang.

PEMKAB KARAWANG SIAPKAN LAHAN 15 HA UNTUK PEMBANGUNAN SOR

Rencana Disorda Jawa Barat untuk membangun infrastruktur olahraga di beberapa wilayah disambut Pemkab Karawang. Setidaknya 15 ha lahan telah tersedia di kab. Karawang yang dapat dialokasikan bagi pembangunan sarana olahraga tersedia di kab. Karawang yang dapat dialokasikan bagi pembangunan sarana olahraga.

Ketua KONI karawang mengatakan sarana dan prasarana olahraga di kab. Karawang masih relatif minim.

Pemkab Karawang memiliki beberapa fasilitas sarana olahraga yang termasuk kategori bak, diantaranya : sirkuit sepatu roda di lapangan karangpawitan yang bertaraf nasional, situ cipule untuk olahraga dayung dengan lintasan 1.5 km dan stadion singaperbangsa layak untuk sepakbola profesional tingkat nasional,  serta GOR adiarsa untuk bola basket atau bola voli.

KONI karawang beserta Disdikpora & Bappeda diundang rapat pembahasan terkait masalah pembangunan SOR di kantor Disorda Jawa Barat.

Program tersebut hanya diberikan pada satu kabupaten atau kota di tiap bakorwil. Karawang sendiri berada di bawah bakorwil purwakarta yang meliputi Subang, Purwakarta dan Bekasi.

Pemkab karawang sendiri memiliki lahan seluas 15 ha yang hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal dan sehari-hari hanya digunakan warga bermain sepakbola dan selebihnya berupa area persawahan.

PEMBANGUNAN SOR DI KOMPLEKS JALAK HARUPAT KAB. BANDUNG

Pemprov mengalokasikan dana Rp. 50 miliar untuk pembangunan sarana olahraga di kompleks stadion jalak harupat. Selama ini pengembangan kawasan si jalak harupat belum tersentuh bantuan anggaran propinsi namun pada 2010 mendatang akan mendapat bantuan 50 miliar.
Gubernur atas nama masyarakat jawa barat berharap agar jawa barat dapat menjadi tuan rumah PON 2016 mendatang.

JABAR SIAPKAN 4 STADION BARU UNTUK PON 2016

Pemprov jabar sangat serius menjadi tuan rumah PON 2016. Sejumlah sarana olahraga bakal segera dibangun untuk mendukungnya, diantaranya adalah dengan membangun Sarana Pembinaan Olahraga Terpadu (SPORT) Jabar seluas 15 ha di arcamanik dan gedebage.

Selain itu di empat kota Bandung, Cirebon, Karawang dan Bogor juga akan dibangun stadion sekelas Jalak Harupat  ( gubernur jabar ).

Pemprov jabar akan menggelontorkan dana sebesar Rp. 300 miliar untuk SOR 2010 mendatang dan tahun 2009 baru bisa dilakukan Rp. 11 miliar.

Gubernur atas nama masyarakat jawa barat berharap agar jawa barat dapat menjadi tuan rumah PON 2016 mendatang.

JABAR ALOKASIKAN RP. 300 MILIAR BANGUN SOR GEDEBAGE

Pemprov jabar menegaskan komitmennya untuk membantu pemkot bandung dalam membangun Sarana Olahraga (SOR) gedebage di kawasan gedebage.

Pemprov mengalokasikan dana Rp. 300 miliar pad APBD Jabar 2010 untuk pembangunan sentra pembinaan olahraga tersebut sebagai persiapan menjadi tuan rumah SEA GAMES 2011 dan PON 2016.

Menurut gubernur jabar pada tahun 2009 baru terserap Rp. 11 miliar. Selain di gedebage pembangunan sentra pembinaan olahraga jabar tersebut dibangun pula di kawasan arcamanik di lahan yang saat ini digunakan untuk pacuan kuda.

SOR arcamanik rencananya bisa digunakan untuk SEA GaMES 2011, sementara SOR gedebage akan mulai pembangunannya 2010 mendatang. Anggaran untuk SOR arcamanik akan menelan biaya Rp. 150 miliar.

SOR gedebage dimulai perletakan batu pertamanya pada 2010 mendatang, targetnya bisa digunakan untuk pembinaan 20 cabang olahraga dan jadi fasilitas pertandingan PON 2016.

Pemprov jabar juga mengalokasikan dana Rp. 50 miliar untuk pembangunan sarana olahraga di kompleks stadion si jalak harupat soreang kab. Bandung.

Pemprov jabar juga mengalokasikan anggaran pembangunan SOR di cirebon, bandung, bogor dan karawang sebagai upaya meningkatkan  pengembangan sarana olahraga di daerah.

Proses lelang tender pembangunan SOR gedebage sudah sesuai prosedur demkian juga dengan pengumuman pemenang lelang sudah mengikuti aturan.

Peserta lelang dengan penawaran terendah diajukan PT. Adhi Karya dan PT. Pembangunan Perumahan.

KUNJUNGAN GUBERNUR JAWA BARAT KE BELGIA

Kunjungan kerja gubernur jawa barat 11-16 oktober 2009 ke Belgia sebagai kunjungan balasan putera mahkota Belgia Pangeran Phillipe Nov'08.

Gubernur didampingi ketua tim PKK jabar Netty Heryawan, asisten perekonomian pemprov jabar Wawan Ridwan, Anggota DPRD jabar Awing Asmawi, kepala BKPPMD Iwa Kartiwa, kepala kerjasama luar negeri pemda jabar Lessy Anggraeni, kadis energi & sumber daya mineral jabar Thahir Sastrodiningrat, wakil ketua kadin jabar Yusuf Suhyar.

Dalam pertemuan turut hadir gubernur wilayah flanders Paul J.Cornelius Breyne, gubernur wilayah antwerpen Cathy Berx dan gubernur wilayah  brabant wallon Marie Jose Caldy.

Belgia mengungkapkan ketertarikan kerjasama investasi dengan pemda jabar di bidang energi, transportasi, industri pengelolaan air bersih, tekstil dan garmen (saat ini belgia bari investasi USD 22 juta di industri tenun).

Kesepakatan kerjasama dengan gubernur west flanders Paul J.Cornelius Breyne di bidang coklat, pertambangan dan energi.

Potensi investasi di jabar di bidang pertanian, pertambangan & energi ( sumber panas bumi geothermal ).

Belgia siap investasi Rp. 1.5 triliun  untuk eksplor proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi  / geothermal (kadis energi & sumber daya mineral  ).

Mengundang pengusaha belgia untuk mengikuti  west java international expo di bandung 8-12 Nov 2009.

Saat kunjungan Pangeran Phillipe ke bandung dalam rangka peresmian bangunan PT. Deleexlama & PT. Bekaert Indonesia di Purwakarta &  teluk jambe Karawang.

Saat kunjungan Belgia ke Jabar dilakukan kerjasama teknologi air bersih dengan PDAM, kerjasama teknologi elektronik dengan LEN, kerjasama transportasi dengan PT. KAI dan kerjasama teknologi dengan ITB.

UPDATE PROYEK FLY OVER LANGENSARI & WATERPARK BANJAR

Walikota Banjar dan anggota DPRD Banjar berbeda pendapat soal pengelolaan objek wisata waterpark.

Walikota mengatakan wahana wisata akan dikelola pihak ketiga atau perusahaan diluar pemkot melalui pola bagi hasil.

DPRD berpendapat melalui pola bagi hasil tersebut yang diuntungkan hanya pengelola saja sementara pemerintah yang menggelontorkan dana dari APBD  tidak akan memperoleh untung.

Anggota DPRD Banjar mengadakan sidak dan mencatat ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.

Pada proyek situ leutik desa cibeureum terlihat area rekreasi airnya terlalu sempit.

Pada proyek fly over langensari DPRD meminta agar lahan dibawah jembatannya tidak dimanfaatkan pihak tertentu seperti area permukiman atau area  perdagangan.

Kabid Bina Marga Ojat Sudradjat memberikan respons positif ; pemkot banjar tidak akan memberikan peluang pemanfaatan terowongan fly over untuk  bermukim atau area berjualan.

ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD TIDAK TERSERAP TH.2010

RAPBD Kota Bandung masih mengalami defisit sekitar Rp. 250 miliar namun angka ini belum final, kemungkinan pemangkasan pos anggaran masih bisa terjadi selama RAPBD belum disahkan menjadi APBD.

Berkurangnya defisit ini hasil kerja pansus dalam melakukan efisiensi dengan memangkas kegiatan yang bobot prioritasnya tidak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam RAPBD 2010 Kota Bandung tidak terdapat pos bantuan walikota khusus, hal ini karena belum ada evaluasi mengenai keberhasilan program yang telah berjalan selama ini.

Mengenai rencana pembangunan gedung DPRD kota Bandung hampir dipastikan alokasi anggarannya tidak dapat terserap pada th.2010.

DPRD mendapat alokasi Rp. 46 miliar, dengan peruntukkan pembangunan gedung DPRD Rp. 21 miliar.

Pembangunan gedung DPRD dinilai perlu karena saat ini DPRD Kota Bandung belum memiliki gedung sendiri, gedung yang ada saat ini merupakan gedung milik eksekutif.

Jika DPRD telah memiliki gedung sendiri tidak akan ada lagi rapat di hotel, namun rencana tersebut masih jauh dari realisasi.

Tanah di Jl. Cianjur Kota Bandung yang semula akan jadi lokasi pembangunan gedung DPRD belum dibebaskan. Dengan demikian anggaran pembangunan tersebut tidak akan terserap pada th. 2010.

GREEN BELT DILUNCURKAN OLEH 4 KEPALA DAERAH

Empat kepala daerah kawasan bandung raya meluncurkan program green belt pada rabu 23 desember yakni program menanami wilayah disepanjang perbatasan yang saling berdampingan dengan pohon pelindung & produktif sehingga seperti sabuk hijau.

Keempat kepala daerah itu adalah walikota bandung Dada Rosada, Bupati bandung Obar Sobarna, Bupati Bandung barat Abubakar & wakil walikota cimahi Eddy Rachmat.

Plh. Bappeda kota bandung Cucu Nurdin menjelaskan program akan dilaksanakan dalam 4 tahap. Tahap 1 disekitar curug dago, perbatasan kotabandung dengan bandung barat. Tahap 2 di kec. Bandung kulon berbatasan dengan kota cimahi, tahap 3 di kec. Panyileukan dengan kab. Bandung dan tahap 4 di kec. Ujungberung yang merupakan perbatasan kota bandung dengan kab. Bandung.

Tahap pertama ditanam 2400 pohon produktif dan pelindung. Permasalahan lingkungan tidak bisa diselesaikan satu pihak saja tetapi membutuhkan kerjasama serta komitmen bersama seluruh masyarakat.

Kabupaten bandung memiliki peranan penting dalam pasokan air ke beberapa daerah sekitarnya. Daerah yang memanfaatkan sumber air baku wilayah ini adalah kota bandung, kab. Karawang dan daerah lainnya. Untuk itu pemkab bandung setiap tahun mengalokasikan anggaran sekitar  Rp. 3.5 -4 miliar untuk program penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis.

Program ini diharapkan tidak hanya jadi seremoni tetapi bisa menjadi komitmen bersama baik pemerintah maupun masyarakat.

Kota cimahi sendiri pada th. 2010 menargetkan penanaman sekitar 5000 pohon.

Diharapkan seluruh elemen masyarakat menyadari pentingnya penghijauan dan pelestarian lingkungan.

GREEN BELT JANGAN HANYA SEREMONIAL

Rencana pembuatan green belt yang digagas Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat & Kota Cimahi mendapat tanggapan positif.

Namun rencana penanaman pohon di daerah perbatasan ini diharapkan tidak berhenti pada tahap seremoni tetapi idealnya juga digencarkan  penanaman pohon di dalam kota.

Pelancaran program tersebut rencananya dilaksanakan di daerah dago bandung.

Pemerintah juga tidak boleh melupakan perlunya penanaman pohon di dalam kota terutama di kawasan yang cenderung panas.

Penghijauan akan dilakukan di titik-titik yang telah ditentukan dan sepakat dicanangkan pada tanggal 23 desember nanti dengan kabupaten dan  kota tetangga.

Dengan demikian selain berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) pohon tersebut juga memberikan manfaat lainnya.

Kalau luas kota bandung saja mencapai 16.7 ha, artinya panjang batas kota sekitar 167 km, dan semuanya akan ditanami pada daerah perbatasan  baik di bagian utara, timur, barat dan selatan

Walikota bandung berharap dengan langkah ini luas RTH kota bandung akan bertambah sesuai dengan amanat UU No.26/2007 tentang tata ruang yang mewajibkan setiap daerah menyediakan 30% dari luas wilayahnya untuk RTH.

REVISI PERDA RTRW MOLOR

Penetapan revisi Perda RTRW kota bandung dipastikan molor dari waktu yang ditetapkan undang-undang dan tidak akan ditetapkan sebelum april 2010.
Ketua badan legislatif daerah DPRD kota bandung mengungkapkan pembahasan revisi RTRW masuk dalam pembahasan triwulan kedua 2010.
Perda tersebut baru akan dibahas lagi pada mei 2010 yang telah melewati batas waktu.
Rancangan revisi RTRW tersebut sedang dalam tahap finalisasi dan masih akan menunggu rekomendasi gubernur.
DPRD juga menyoroti mengenai kondisi ruang terbuka hijau (RTH) di kota bandung. Ia berharap pengajuan RTH pada revisi RTRW dibuat integral  dan komprehensif.
Persoalan RTH harus disusun secara sistematis hingga 30% RTH dapat diwujudkan sesuai dengan RPJP kota bandung.
Pemkot harus menetapkan secara jelas posisi dan lokasi yang diperuntukkan sebagai RTH. Karena selama ini pada perda RTRW sebelumnya  penetapan lokasi RTH belum pernah ditetapkan secara jelas.
Permintaan tersebut mengacu pada revisi sebelumnya, ketika pemkot merubah peruntukan punclut dari kawasan lindung menjadi budi daya begitu pula kawasan Babakan siliwangi

ATASI BANJIR PEMERINTAH AKAN BANGUN 12 WADUK

Untuk mempercepat penanggulangan banjir pemerintah akan melakukan normalisasi anak-anak sungai citarum dan membangun 12 waduk kecil mulai  tahun 2010 - 2014.

Proyek dibiayai dana pinjaman dari Bank Pembangunan Asia & Japan International Cooperation Agency (JICA). Penanganan sungai citarum sangat strategis untuk keperluan irigasi pertanian, pembangkit listrik, dan air minum PDAM DKI jakarta.

Sungai citarum memiliki potensi sumber air 13 miliar m3 perthun dan baru dimanfaatkan 7.5 miliar m3 untuk irigasipertanian, industri dan air baku PDAM.

Sungai citarum mampu mangairi 296.000 ha sawah di kab. Bandung dan memasok air PDAM DKI jakarta sebanyak 400 juta m3/tahun dan kepentingan industri 250 juta m3 / tahun.

Pemerintah melalui BBWS citarum akan melakukan normalisasi 9 anak sungai citarum dari daerah rancakasumba ke arah talun, majalaya seperti sungai cisarea dan sungai cikaro sehingga bisa menekan banjir di majalaya.

Hingga th. 2014 pemerintah akan membangun 12 waduk buatan yaitu waduk cimeta, cikapundung, sukawana, cikukang, cipanengah 1 & 2, ciawiruka, gedebage, citarik, cibodas, cikitu, wakap, cibintinu, ciwidey dengan total pemakaian lahan seluas 41,9 ha dengan daya tampung 3.1 juta m3 air.

Dana pinjaman dari ADB & JICA merupakan tanggung jawab pemerintah pusat sedangkan pemkab bandung hanya diminta bantuan melaksanakan pembebasan tanah.

Dana pinjaman tersebut mencapai $870 juta atau sekitar Rp. 8.7 triliun sampai th. 2017.

Sebelumnya DPRD Kab. Bandung sempat keberatan dengan dana pinjaman tersebut karena akan memberatkan pemerintah.

BRANDGANG AKAN DINORMALISASI

Dinas bina marga akan mengoptimalkan sejumlah brandgang (saluran air tetapi lebih besar dari drainase) buatan belanda di wilayah bandung.Sejumlah brandgang itu antara lain di Jl. Hasanuddin dan taman cibeunying utara.

DBMP juga akan melakukan normalisasi sejumlah gorong-gorong yang menghubungkan antar-brandgang yang dilakukan secara bertahap dengan mengeruk sedimentasi dan memperlebar brandgang.

Normalisasi brandgang ini sebagai upaya untuk mengurangi banjir cileuncang di kota bandung. Namun terbatas pada brandgang yang masih terbuka dan berada di jalan kalau yang sudah masuk wilayah perumahan tidak bisa dilakukan normalisasi.

Brandgang oleh belanda dimaksudkan sebagai anak sungai yang mengalirkan air dari drainase dan saluran pembuangan warga.

Wilayah yang memiliki brandgang tersebar di bandung lama antara lain kec. Coblong, bandung wetan, sumur bandung, sebagian cidadap, sukajadi dan cicendo.

Dalam perkembangannya brandgang yang mestinya mengalirkan air justru tidak berfungsi secara optimal karena telah berubah menjadi lahan  untuk bisnis, seperti toko, tempat parkir, WC dan halaman bahkan ada yang di bagian atas brandgang telah berdiri bangunan semi permanen,  permanen ataupun non permanen.

Saluran yang semestinya berfungsi sebagai tempat penggelontoran air dari drainase dan saluran pembuangan warga serta kali kecil untuk mengalirkan air ke sungai telah beralih fungsi yang mengakibatkan air tersendat. Akibatnya air kembali ke jalan dan terjadilah cileuncang.

PALAGUNA MASUK REVISI RTRW

Distarcip kota bandung diminta memasukkan perubahan peruntukkan gedung lapaguna dalam rancangan revisi perda RTRW. Lahan bekas gedung tersebut akan digunakan menjadi ruang terbuka hijau / RTH.

DPRD kota bandung mempertimbangkan untuk mengirimkan surat resmi kepada DPRD provinsi jabar sebagai bentuk dukungan rencana pemkot bandung tersebut.

Pada awalnya lokasi palaguna diperuntukkan sebagai perdagangan, namun seiring munculnya rencana menjadikan RTH maka DPRD kota bandung berupaya agar rencana tersebut dapat diwujudkan apalagi saat ini RTH kota bandung belum mencapai 30%.

Rencana tersebut harus menanti persetujuan gubernur sebab lokasi gedung palaguna tersebut merupakan aset provinsi jawa barat.

Terkait keinginan gubernur menjadikan gedung bekas palaguna sebagai perpustakaan, diusulkan kepada gubernur agar menggunakan gedung swarha disamping Mesjid Agung sebagai perpustakaan untuk melengkapi fasilitas masjid agung.

BANYAKNYA MAL / PUSAT PERBELANJAAN BUAT APA?

Hampir semua pusat perbelanjaan di kota bandung dibangun di pusat kota.
Pembangunan mal-mal di kota bandung secara teoritis semestinya selaras dengan penetapan 2 pusat primer wilayah alun-alun dan gedebage dan terbagi lagi dalam 6 pusat sekunder mulai dari tegallega hingga ujungberung.
Kepala Distarcip kota bandung mengakui peliknya persoalan mal. Investor cenderung mencari tempat-tempat yang ramai dan strategis.
Kawasan timur bandung misalnya masih sepi investasi karena dianggap tidak menguntungkan. Padahal kawasan ini yang digadang-gadang menjadi proritas pengembangan kota di masa depan.
Mal bukan semata-mata soal pemenuhan kebutuhan melainkan lebih banyak kepada soal gaya hidup (lifestyle).
Menurut BPMPPT kota bandung izin pembangunan mal di tengah kota sudah tutup. Sekarang lebih diarahkan ke bandung timur sejalan dengan kebijakan pemkot bandung.
Pemberian izin beroperasinya mal didasarkan pada peruntukan lahan yang telah disusun dalam RDTRK

JEMBATAN CIJAMBE AMBLES

Jembatan cijambe di kec. Warungdoyong kota sukabumi ambles. Jembatan tersebut tidak mampu menahan gerusan air sungai yang meluap.

Jembatan tersebut merupakan lintasan jalan yang cukup padat yang kerap dilalui ratusan kendaraan roda dua dan roda empat. Warga sudah melaporkan perbaikan tersebut namun belum ada upaya perbaikan dari pihak pemerintah.

Gejala gerusan tanah sudah dirasakan warga sejak 2 hari lalu. Kerusakan jembatan terus melebar hingga merusak badan jalan. Jika tidak segera diantisipasi warga mengkhawatirkan jembatan tersebut terputus.

Kerusakan badan jalan sangat mengganggu aktivitas pengguna kendaraan dan untuk menghindari korban jiwa warga memagari lubang dengan batu besar.

Kepala Dishub kota sukabumi membenarkan adanya kerusakan jembatan disana dan berharap agar dinas terkait segera memperbaiki  jembatan tersebut. Bila kerusakan dibiarkan semakin parah, dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan warga.

STUDI BANDING TAMAN & SEMPADAN SUNGAI

Rombongan Pemkot Bandung dipimpin langsung walikota Dada Rosada melakukan studi banding ke kota surabaya meninjau taman bungkul.

Semula tamn bungkul di Jl. raya darmo surabaya ini bekas areal SPBU, yang membuat nyaman taman dilengkapi sejumlah fasilitas seperti pos polisi, jogging track, skateboard park, aneka warung & jajanan, toilet umum, arena pagelaran, tempat parkir, tempat ibadah, hotspot dan air siap minum.

Tak hanya areal SPBU pemkot surabaya pun menyulap lahan di sempadan sungai sebagai taman. Inilah pemandangan yang sulit ditemui di kota bandung.

Pemkot surabaya berani membongkar 20 SPBU karena dianggap berada di lokasi yang salah kemudian dikembalikan ke fungsi semula yaitu sebagai ruang terbuka hijau. Untuk mengembalikan fungsi sungai pemkot surabaya menggusur bangunan liar yang berada di sempadan sungai. Pabrik pun direlokasi agar tidak mencemari air. Pemkot bandung juga melakukan kunjungan ke kota solo. Mereka terkagum-kagum atas keberhasilan pemkot solo dalam merevitalisasi pasar tradisional dan menata pedagang kaki lima. Kota solo mampu meraup PAD Rp. 18 miliar pertahun dari 41 pasar tradisional yang dimiliki. Sementara kota bandung hanya mampu menangguk Rp. 7 miliar dari 38 pasar tradisional yang dikelolanya.

Pemkot surakarta bisa membebaskan lahan dari bangunan liar di sempadan kali anyar dan sungai bengawan solo. Dari 4.400 bangunan sekitar 1.751 diantaranya telah dibebaskan. Warga dengan sukarela pindah meski ganti rugi yang diterima hanya Rp. 20 juta dengan rincian Rp. 12 juta untuk membeli lahan dan Rp. 8 juta untuk bangunan.

Kepala dinas pertamanan kota bandung mengatakan akan segera membuat rencana bagi sejumlah taman di kota bandung ketika studi banding ke taman bungkul surabaya.

TREK SEPATU RODA GOR SAPARUA

Pemerintah Kota Bandung menganggarkan dana untuk membuat lintasan sepatu roda di GOR saparua.
Fasilitas ini akan digunakan karena saat porda nanti Kota bandung akan menjadi tuan rumah cabor sepatu roda.
Pembangunannya bersamaan dengan dibangunnya SOR pajajaran, GOR Bandung & SOR lodaya.

PEMBANGUNAN WATERPARK CIBIRU

Kota Bandung akan memiliki tempat rekreasi baru yaitu waterpark yang akan dibangun di cibiru.
Fasilitas ini akan berdiri sekitas satu tahun mendatang diatas lahan seluas 4 ha.
Lokasi di Jalan Raya Bumi Panyileukan dekat bundaran cibiru (Kepala Badan Penanaman Modal).
Pengembang waterpark cibiru yakni PT. Melsindo Pratama.

JALAN LAYANG TOL PASTEUR CIBIRU BANDUNG

Jalan tol untuk menguraikan kemacetan pada 2010-2011, pembebasan lahan tahun depan ( kepala Bappeda kota Bandung ).

Jalan tol terbentang dari pasteur-diponegoro-ujungberung-cibiru-pintu tol gedebage-pintu tol cileunyi.

Pembangunan jalan layang solusi ideal mengatasi kemacetan kota bandung selain pembangunan subway (kasatlantas polwiltabes bandung ).

Pemerintah harus membenahi sistem transportasi angkutan umum, halte & transportasi masal bisa jadi solusi.

PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SUKABUMI

Pembangunan jalan lingkar sukabumi salah satu cara mengurangi beban & pusat kegiatan ekonomi.

Pembangunan jalan ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan pusat kegiatan ekonomi di bagian selatan.

Potensi ekonomi akan tergarap maksimal jika didukung infrastruktur andal sehingga pembangunan tol ciawi-sukabumi harus segera direalisasikan.

TRANS METRO BANDUNG

Bulan pertama pengoperasian mengalami kerugian 52 juta tapi tetap akan dioperasikan ( Dada Rosada ).
Pada prinsipnya TMB merupakan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi hanya untuk mengatahui penyebab utama tidak tercapainya target pendapatan.
Kepala Dishub Kota Bandung mengatakan :
* Evaluasi dari total target 86 juta baru tercapai 34 juta (40%)
* Penyebab utama masih belum optimalnya jumlah shelter dari 32 baru tercapai 15 shelter
* Lokasi shelter terjauh antara gedebage-samsat berjarak 4 KM
Ketua Kadin Bandung mengatakan Break Event Point  tidak akan terealisasi pada th-1 diperkitrakan tercapai pada th-3.
Warga Bandung optimis dengan beroperasinya moda transportasi masal TMB & berharap konsisten dalam pelaksanaannya.

CIMAHI UTARA DAN SELATAN JALUR EVAKUASI BENCANA

Wilayah cimahi selatan dan utara akan dijadikan jalur evakuasi bencana. Hal tersebut dipersiapkan sebagai antisipasi jika terjadi bencana di Cimahi. Rencana itu tertuang dalam revisi RTRW kota cimahi 2010-2030.

Kepala Bappeda cimahi menyatakan berdasarkan studi yang dilakukan pemprov jabar pembuatan jalur evakuasi untuk antisipasi jika gunung tangkuban perahu meletus. Hal lainnya yang terkait bencana di cimahi adalah longsor dan banjir.

Ada 2 alternatif jalur evakuasi bencana yaitu cibogo di daerah selatan dan daerah cipageran di utara cimahi.

Pembangunan jalur evakuasi tersebut tidak hanya dilakukan pemkot cimahi tetapi seluruh wilayah di Indonesia seperti tertuang dalam UU No. 26/2007 tentang penataan ruang.

Konsep jalur evakuasi bencana akan menggunakan jalur jalan yang sudah ada. Sementara untuk lokasi evakuasinya pemkot berencana menggunakan ruang terbuka hijau yang terkonsentrasi di suatu wilayah.

PENINGKATAN KAPASITAS BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA

Gubernur Jabar meminta pemerintah pusat meningkatkan kapasitas bandara husein agar bisa didarati pesawat lebih besar. Peningkatan ini merupakan kebutuhan jawa barat sebelum terealisainya bandara internasional jabar di majalengka. Sekjen Dephub melakukan pembahasan  tersebut dengan gubernur jabar, anggota dephub, bappenas, angkasa pura & pemkot bandung.
Ketua kadin jabar mendukung kebijakan gubernur jabar untuk peningkatan kapasitas bandara.

PEMBANGUNAN JALAN RAYA CIAWI SINGAPARNA

Pembangunan jalan tembus yang menghubungkan ciawi singaparna kab.tasikmalaya akan dilanjutkan setelah terhenti selama 5 tahun terakhir ini.

Kabupaten tasikmalaya mendapatkan dana bantuan ad hoc dari pemerintah pusat sebesar Rp. 12.8 miliar.

Pembangunan jalan cisinga termasuk prioritas infrastruktur di daerah kab. Tasikmalaya.

JALAN LINGKAR JADI PRIORITAS

Kemacetan di semua ruas jalan kota cimahi sudah pada kondisi sangat parah.
Pemkot Cimahi memprioritaskan pembangunan jalan lingkar utara cimahi walaupun saat ini belum ada dana untuk pembebasan dana.
Walikota Cimahi mengatakan rasio kemacetan di cimahi sudah mendekati angka 1 padahal angka ideal adalah 0.5.
Tahun depan prioritas untuk pembangunan jalan lingkar utara cimahi yang menghubungkan jl. pesantren cibabat ke kel. Pasir kaliki untuk memecah kemacetan di jl. raya cibeureum.
Direktur Bina Marga Dep. PU menyatakan dukungan regulasi sangat penting ntuk menjamin pembangunan infrastruktur dan menyarankan agar Pemda berpikir untuk memenuhi kebutuhan transportasi 50 th kedepan dengan merencanakan membuat jalan baru.

70% JALAN KABUPATEN RUSAK

Warga kab. Bandung barat merasa terganggu dengan banyaknya jalan yang rusak.

Dinas Bina Marga mencatat sekitar 70% jalan kabupaten di kab. Bandung barat dalam keadaan rusak dan sebagian besar terjadi di bagian selatan.

Kadis Bina Marga mengatakan dari total 478.2 km jalan berstatus milik kabupaten, sekitar 169 km rusak dan 153 km tergolong rusak berat. Sementara 86.72 km  lainnya tergolong baik dan 69.48 km lagi termasuk sedang.

Di kab. Bandung barat terdapat sepanjang 50.78 km jalan nasional dan sekitar 42.08 km jalan milik provinsi.

Jalan negara bisa dibeton tapi jalan kabupaten tidak bisa karena ketentuan pembangunannya hanya kelas 3, hal ini yang menyebabkan jalan cepat rusak.

Dari ketentuan tonase kualitas kelas 3 hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan berat 6-12 ton. Tetapi kenyataannya jalan masih banyak dilewati  kendaraan berat dengan muatan puluhan ton, hal ini tidak bisa disalahkan karena untuk menunjang kebutuhan industri kab. Bandung barat.

Perbaikan keseluruhan jalan baru bisa dilakukan bila anggaran tersedia minimal 10% dari pendapatan domestik regional bruto daerah.

Diharapkan tahun ini bisa memperbaiki 46 km jalan prioritas wilayah selatan dengan memakai anggaran Rp. 20 miliar.

PEMPROV SIAP FASILITASI ASET MULAI AWAL JANUARI 2010

Wagub Jawa Barat menyatakan pemprov Jabar siap fasilitasi pelimpahan aset kab. Bandung ke kab. Bandung Barat awal januari 2010 nanti.

Salah satu aset yang jadi prioritas adalah RSUD tipe C cililin yang hingga kini terbengkalai pembangunannya. Dinkes provinsi dan dinkes kedua kabupaten terkait akan diajak duduk bersama untuk menuntaskan aset daerah pemekaran itu.

Kondisi bangunan RS kini tidak terurus meski tidak bertambah rusak akibat gemba bumi beberapa waktu lalu.

RSUD cililin harus segera diserahkan dari kab. Bandung ke kab. Bandung barat, hal ini menyangkut pelayanan publik yang bisa melayani warga di pelosok desa.

Bupati bandung barat mengungapkanrasa terima kasihnya atas perhatian pemprov jabar terhadap persoalan serah terima aset ini. RSUD cililin ini merupakan salah satu objek potensial yang patut mendapat perhatian pemprov jabar.

Pelaksanaan serah terima aset harus segera ditangani agar tidak terkatung-katung, terutama dari sisi pembiayaan karena harus melanjutkan pembangunan bangunan rumah sakit yang belum rampung.

Pembangunan RSUD memerlukan anggaran sebesar Rp. 39 miliar dan baru rampung sepertiganya atau memakan biaya sekitar Rp. 18 miliar.

CIKAPALI HARUS CEPAT DITUNTASKAN

Kepala Bappeda Jabar meminta kepada tim 9 kab. Cirebon untuk segera menyelesaikan sengketa pembebasan lahan di area pesantren ciwaringin agar  pembangunan tol cikampek-palimanan sepanjang 116 km bisa segera diselesaikan.

Pembangunan jalan tol trans-jawa tersebut terhambat pembebasan tanah milik 40 KK lagi di ciwaringin, yang masih belum sepakat tinggal 3 KK lagi.

Perundingan harga belum terjadi karena peta rincian belum dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, karena waktu pengukuran tanah warga tidak hadir.

Selain jalan tol cikampek-palimanan dan kanci-pejagan ada sepuluh jalan tol lain yang harus segera diselesaikan yaitu ; Tol bogor ring road masih dalam proses konstruksi, tol cikarang-tanjung priok kontraknya sudah dilakukan sejak januari 2007, to ciawi-sukabumi yang penandatanganan kontraknya 21 juli 2006, tol sukabumi-ciranjang sedang renegosiasi dalam tender, tol ciranjang-padalarang ditandatangani juli 2006, tol cimanggis-cibitung ditandatangani mei 2006, dan yang belum ada kontraktornya tol cisumdawu, soreang-pasir koja, tol depok-antasari dab tol dalam kota.

Khusus untuk jalan tol yang sudah tanda tangan kontrak sejak tahun 2006 harus segera diselesaikan.

KANTOR DEPAG KBB DIBANGUN TAHUN DEPAN

TH. 2010 kab. Bandung barat memiliki kantor depag yang terpisah dari kabupaten induk.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan agama sudah mendesak sehingga depag harus segera memiliki kantor sendiri. 

Di kab. Bandung barat terdapat 6000 pondok pesantren dan juga terdapat 300.000 santri, pengajar, pengelola pesantren dan sekolah keagamaan untuk diperhatikan kualitas pendidikan dan kesejahteraannya.

Bupati bandung barat menyatakan dukungannya untuk pendirian kandepag kab. Bandung barat.

Keberadaan kandepag dinilai lebih mampu mendorong tercapainya visi misi daerah yang salah satunya adalah wilayah yang agamis.

PROYEK KANTOR SETDA BERJALAN LAMBAT

Dinas Cipta Karya & Tata Ruang Bandung Barat harus bersiap melakukan pemutusan kontrak terhadap pengembang pembangunan projek kantor Setda di Jl. Raya Tagog Padalarang.

Hal itu disebabkan masa anggaran dana hibah dari pemerintah pusat akan segera berakhir bulan ini padahal pembangunan baru terlaksana 55%.

Sisa pembangunan yang belum terwujud harus dialihkan kepada pengembang baru melalui tender sesuai dengan Keppres No. 80/2007.

Pembangunan kantor yang tidak sesuai dengan target harus mendapatkan perhatian serius jangan terlalu sibuk dengan kepindahan ke prodomo.

DPRD komisi C telah mengagendakan peninjauan terhadap lokasi pembangunan kantor setda di tagog untuk menyikapi keterlambatan tersebut.

Setelah meninjau lapangan para anggota komisi C tersebut akan mengunjungi Dinas Cipta Karya serta Bappeda Bandung Barat. Mereka akan membahas kendala  yang dialami dalam projek tersebut.

DPRD menyesalkan tidak terserapnya dana hibah dari pemerintah pusat tersebut.

RUSUN AKAN DIBANGUN DI 10 TITIK

Sepuluh titik kawasan di kota cimahi akan dibangun menjadi perumahan vertikal. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang disertai tingginya angka permintaan akan rumah tinggal membuat perumahan vertikal menjadi solusi alternatif yang sesuai dengan kondisi kota cimahi yang hanya memiliki luas 4.036.45 ha.

Hingga kini baru 3 titik di kota cimahi yang telah dibangun perumahan vertikal (rusun) yaitu di kel.cigugur, kel.baros dan kel.cibeureum.
Kepala Bappeda menyatakan pemilihan lokasi pembangunan perumahan vertikal akan difokuskan kepada wilayah padat penduduk.
Rencana pembangunan 10 titik perumahan vertikal tersebut dibahas dalam lokakarya revisi RTRW kota cimahi 2010-2030.
Tujuh titik lainnya yang masuk dalam rencana pembangunan rusun adalah kel. Melong, kel.cibeber, kel.padasuka, sebagian wilayah kel.karangmekar, kel.cibabat, kel.cimahi dan  mekar, kel.cibabat, kel.cimahi dan sebagian wilayah kel.citeureup.
Walikota cimahi mengatakan dengan kondisi wilayah cimahi saat ini keberadaan perumahan vertikal memang sangat menunjang. Namun harus tetap memperhatikan ruang terbuka hijau yang ada.
Jumlah penduduk kota cimahi hampir mencapai 600.000 jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan keterbatasan lahan di Cimahi sudah tidak memungkinkan lagi untuk membangun perumahan horizontal. Solusi terbaik adalah dengan perumahan vertikal.

PEMEKARAN WILAYAH CIMAHI

Kota Cimahi sedang berancang-ancang memekarkan wilayahnya, tahun 2012 ditargetkan memiliki 4 kecamatan.

Kepadatan penduduk yang kian melambung harus diimbangi perbaikan pelayanan membuat rasio jumlah masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk diimbangi dengan penambahan luas wilayah.

PENGEMBANGAN SITU CIBURUY HARUS TEGAS

Pemerintah desa ciburuy meminta pemprov jabar agar segera memberikan ketegasan mengenai konsep pengembangan kawasan wisata situ ciburuy karena asetnya dimiliki oleh pemprov jabar dan tertuang dalam rencana lokasi (site plan) yang disuusn 2007 lalu.
Permintaan ketegasan itu mencuat setelah adanya polemik pembangunan bangsal pengelolaan ikan dari dinas peternakan & perikanan kab. Bandung barat padahal semula lahan itu diperuntukkan sebagai akses jalan masuk warga yang tinggal di sekitar situ ciburuy.
Diharapkan pemprov untuk segera turun tangan meluruskan konsep pengembangan kawasan disana sebagai salah satu asetnya.
Pemprov sempat menganggarkan dana sebesar rp. 1.5 miliar untuk membenahi situ ciburuy. Namun sampai saat ini rencana itu belum terealisasi.
Menutur kepala dinas pariwisata bandung barat pengembangan situ ciburuy memerlukan dukungan dari pihak ketiga atau investor. Yang paling mendesak adalah pengerukan lumpur di situ ciburuy yang semakin tinggi.
Status pengelolaan situ ciburuy sudah sejak lama dilakukan pemkab bandung barat meski status asetnya masih menjadi milik Dinas PU & Pengairan Prov. Jawa Barat.
Sudah ada investor yang berminat mengembangkan wisata air ciburuy tetapi baru akhir 2010 atau 2011 baru bisa diimplementasikan.
Investor sudah melakukan kajian kasar untuk mengembangkan wisata air situ ciburuy. Bahkan sudah ada perencanaan untuk membuka usaha kuliner dengan memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pemasok dan pelaku usahanya.

KECAMATAN SAGULING MASIH DALAM KAJIAN

Rencana pemekaran Kec. Saguling sebagai wilayah administratif baru dari kec. Batujajar tengah diteliti sejumlah akademisi. Rencana pemekaran ini terkait dengan pelayanan.

Anggota DPRD Bandung barat mengusulkan agar rencana pemekaran ini dibawa ke pemerintah pusat melalui pemprov Jabar.

PEMBANGUNAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA

Izin Pemanfaatan Tanah di Kab. Bandung Barat termasuk Kawasan Bandung Utara belum mendapat jawaban dari pemprov jabar. Hal ini menyebabkan ketidak jelasan status dan menghambat perizinan.

Sekda mengatakan hal ini mengakibatkan tersendatnya proses dan khawatir akan berpengaruh terhadap investasi di kab. Bandung barat.

Bappeda kab. Bandung barat sudah melakukan kajian ruang atas permohonan pengembang sebelum mengajukan rekomendasi ke pemprov jabar.

Kepala distarcip mengaku memahami pertimbangan provinsi jabar tidak segera mengeluarkan rekomendasi untuk mengendalikan pembangunan di kawasan bandung utara.

KOMPLEKS PEMKAB DIBANGUN TH. 2010

Bupati Bandung Barat menargetkan penyatuan komplek pemerintahan untuk menampung seluruh satuan organisasi perangkat daerah pada th.2010.

Alasan penyatuan kantor SOPD salah satunya karena masa sewa gedung sudah mulai habis bulan november ini.

Tiga titik telah ditetapkan mengenai lokasi gedung kantor yaitu Desa Cilame, Desa Ngamprah & Desa Mekarsari.

Pemilihan ibukota & gedung menjadi polemik karena keterbatasan wilayah. Bangunan eks PT. Prodomo di kec. Batujajar seluas 10.000 m2 untuk kantor seluruh SOPD. Bupati Bandung Barat diarapkan segera membuat tim penaksir setelah Perda RDTR ditetapkan. Pemkab menganggarkan dana sebesar Rp. 46 Miliar untuk pembebasan lahan.

FLY OVER CIMAREME KAB.BANDUNG BARAT

Mengusulkan pembangunan fly over sepanjang 5 Km dari pertigaan cimareme membentang hingga situ ciburuy.

Solusi untuk mengatasi kemacetan di pertigaan cimareme, pintu tol padalarang dan jalan raya padalarang.

Fly over didesain membentang tepat diatas jalan raya sekarang seperti fly over kiaracondong.

Masuk dalam APBD 2010 yang direncanakan dalam sisrengbangda provini jawa barat yang diajukan ke bappenas.

RAMBU LALU LINTAS DI PADALARANG

Rambu lalu lintas di jalan protokol padalarang sampai situ ciburuy.
Mengenai jumlah rambu lalu lintas yang rusak, patah maupun buram kurang dari seratus rambu.
Kasat lantas polres cimahi menyatakan siap membantu Dishub Bandung Barat dalam memperbaiki rambu lalu lintas tersebut.

PEMBEBASAN LAHAN TOL SEGERA DITUNTASKAN

Sepuluh jalan tol akan segera dibangun di jawa barat. Dua dari sepuluh jalan tol itu merupakan bagian dari tol trans-jawa yaitu tol cikampek-palimanan (116 km) dan tol kanci-pejagan (34 km).

Gubernur jabar mengatakan kepastian tersebut dalam pertemuan dengan wakil presiden boediono pekan lalu.

Kepala Bappeda jabar turut mendampingi gubernur menjelaskan saat ini ada projek 12 ruas tol jawa barat sepanjang 453.6 km. Diantaranya ada yang sudah beroperasi dan ada sebagian besar masih dalam proses perseiapan pembebasan lahan dan konstruksi.

Kesepuluh proyek jalan tol tersebut adalah tol bogor ring road sepanjang 11 km kondisinya operasional dan tahap konstruksi, tol cikarang-tanjung priok (34.5 km) masuk tahap konstruksi, tol ciawi-sukabumi (54 km) masih dalam tahap pengurusan izin dan pembebasan lahan, tol ciranjang-padalarang (33 km), tol cimanggis-cibitung (25.4 km) pembebasan lahan, tol cisumdawu (60.1 km) tahap pembebasan lahan, tol soroja (10.57 km) tahap pembebasan lahan, tol depok-antasari (21.7 km) pembebasan lahan, dan tol dalam kota bandung masih dalam pembahasan bappenas.

Tahun 2010 fokus pembiayaan pembangunan dilakukan guna meningkatkan kualitas infrastruktur khususnya jalan. Dengan alokasi dana mencapai 1 triliun diharapkan kondisi jalan di jabar 93% masuk kategori mantap.

Kondisi jalan yang baik diharapkan memacu pertumbuhan perekonomian khususnya di kawasan selatan jawa barat.

WARGA MINTA DIBANGUN BENDUNG CIPANUNDAN

Warga di wilayah timur kabupaten cirebon mendesak pemerintah agar segera merealisasikan janji pembangunan Bendung Sungai Cipanundan.

Bendung Cipanundan telah direncanakan pemerintah melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat. Sejak 2007 Amdal sudah dibuat tetapi sampai sekarang belum jelas realisasinya.

Sesuai rencana pusat fasilitasnya akan dibangun di Kubangdeleng.

Wilayah genangannya mencapai 75 ha di tengah wilayah perbatasan empat kecamatan antaranya karangwareng, sedong, waled dan karangsembung.

Sedikitnya 1000 ha lahan pertanian dapat terairi bila bendung tersebut terealisasi.

Fungsi lain bendung ini sebagai sumber air baku untuk kebutuhan air bersih termasuk wisata dan perikanan.

Masyarakat selalu resah kalau hujan banjir kalau kemarau mengalami kekeringan.

KERJASAMA ANTAR DAERAH SEIRING SEJALAN MEMBANGUN PERBATASAN

Pembangunan di wilayah perbatasan antar kabupaten maupun provinsi selama ini sepertinya tidak menjadi prioritas pemerintah.
Padahal sebenarnya perbatasan merupakan daerah strategis, salah satunya adalah soal pelintas batas yang seringkali menimbulkan masalah mulai dari soal administrasi kependudukan sampai hal yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Medio november lalu digelar pertemuan 6 kabupaten di perbatasan kuningan, cirebon, majalengka dan ciamis mewakili perbatasan jawa barat dan dari Jawa tengah diwakili cilacap dan brebes. .
Pertemuan dihadiri pejabat di lingkungan Bappeda serta pejabat setingkat asisten daerah (ASDA) mewakili setiap pemimpin daerah.
Asda bidang pemerintahan kab. Kuningan selaku tuan rumah mencoba menyampaikan perlunya pembangunan terintegrasi antar daerah perbatasan jawa barat dan jawa tengah.
Kerjasama regional dimaksudkan agar pemda perbatasan dapat menjalin kerjasama dan mengembangkan hubungan saling menguntungkan dan mengurangi kesenjangan antar daerah seperti pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pengembangan potensi ekonomi sampai persoalan keamanan   ( Bupati Kuningan H. Aang ).
Salah satu contoh yang mengemuka adalah pembangunan jalan antara cibingbin kuningan yang tembus ke jawa tengah melalui banjarharja brebes. Sarana tersebut masih perlu ditingkatkan karena belum bisa dilalui kendaraan besar seperti bus.
Isu perbatasan lainnya antara ciamis dan cilacap selatan yang terkait isu sensitif soal sodetan sungai citanduy. Selama ini terdapat perbedaan pendapat
Bentuk konkret kerjasama adalah membangun prasarana jalan transprovinsi. Statusnya tetap jalan kabupaten tetapi interkoneksinya tersambung antara wilayah yang berada di jawa barat dan jawa tengah.
Para pejabat sepakat tahun depan pertemuan akan lebih ditingkatkan dengan mempertemukan para bupati.
Kini keenam wilayah itu tengah membuat proposal skema kerjasama regional untuk diajukan dalam "Kuningan Summit 2010" mendatang.
Rencana kerjasama yang akan diajukan dalam proposal kuningan summit 2010 mendatang diantaranya :
- Kuningan tengah membangun RS representatif harapannya penduduk perbatasan ciamis, cilacap dan brebes yang memerlukan perwatan tidak perlu pergi  ke semarang, bandung atau ibukota kabupaten yang letaknya jauh tapi cukup ke kuningan yang jaraknya relatif dekat.
- Ada puluhan ruas jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan kualitasnya baik di wilayah kab. Kuningan maupun ruas jalan ke wilayah lain seperti ciamis brebes dan cilacap.

JEMBATAN PAMEUNTASAN TAK KUNJUNG SELESAI

Proyek pembangunan jembatan yang melintasi sungai citarum di desa pemauntasan kec. Kutawaringin kab. Bandung gagal dirampungkan tahun ini.

Biaya pembangunan jembatan akan kembali dianggarkan dalam APBD Kab. Bandung 2010 sekitar 8 miliar (kadis bina marga).

Pembangunan jembatan sempat terbengkalai karena ulah pemborong, belum bisa dipastikan berapa persen yang sudah rampung masih akan  dievaluasi.

Secara umum proyek sudah sampai pada tahap pembangunan abutmen (fondasi di dua tepi sungai) serta pembangunan akses transisi dari jalan  ke jembatan (oprit).

Pembangunan tidak bisa dilakukan tepat waktu karena kendala cuaca dan banjir yang sempat melanda lokasi dan akses jalan di sekitar lokasi proyek juga telah menghambat pembangunan jembatan.

Pembangunan jembatan pameuntasan juga direncanakan sebagai interchange marga asih. Nantinya jembatan itu berfungsi sebagai jalan penghubung pintu tol soreang pasirkoja (soroja).

PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN JAWA BARAT

Jalan lintas selatan jabar diusulkan berstatus nasional terdiri dari 3 segmen ( gubernur Jabar ).
Segmen 1 : jln. Propinsi pelabuan ratu - surade sukabumi selatan & cilauteureun - pameungpeuk.
Segmen 2 : Surade - Kalagenep ciamis
Segmen 3 : Kalagenep - Pangandaran ciamis & kalipucang - batas jawa tengah
Jalan lintas selatan jabar sangat urgen karena terdapat instalasi strategis nasional & mendukung potensi ekonomi jabar selatan dan juga sebagai alternatif jalur lintas selatan pulau jawa.

PERBAIKAN WILAYAH SUNGAI CIMANUK

Warga blok karanganyar mendesak tanggul sungai cimanuk segera diperbaiki.
Pembatas antara bibir sungai dan permukiman warga telah bocor.
Perbaikan tanggul sungai cimanuk di wilayah jatibarang sangat mendesak untuk dilakukan.
BBWS cimanuk-cisanggarung telah melakukan survey namun hingga kini perbaikan belum teralisasi.
Perbaikan wilayah sungai cimanuk telah masuk dalam anggaran sisrenbangda prov.jabar 2010.

JALAN TOL CISUMDAWU SUMEDANG

Jalan tol cisumdawu masuk dalam anggaran 2010 sisrenbangda provinsi jawa barat.
Desa ciherang nantinya akan terbagi 2 oleh jalan tol ( panitia pengadaan tanah kab.Sumedang ).
Pembebasan lahan desa ciherang tahun 2010, dampaknya SDN ciherang akan tergusur proyek jalan tol.

PEMBANGUNAN WADUK SADAWARNA SUBANG

Pemprov jabar menganggarkan dana untuk pembangunan waduk sadawarna subang.

Solusi untuk mengatasi masalah kekeringan dengan revitalisasi saluran irigasi induk tarum tumur dan wacana pembangunan waduk sadawarna.

Jika solusi tersebut dapat diwujudkan tidak hanya masalah kekeringan masalah banjir pun dapat diatasi.

Para kepala daerah harus mewaspadai datangnya el-nino th.2010 mendatang. Suplai air dari waduk jatiluhur sudah tidak memadai sehingga pembangunan waduk sadawarna bisa menjadi solusi dan mampu mencetak 10 ribu hektar sawah baru.

Keberadaan waduk sadawarna kelak mampu mengendalikan aliran air sungai cipunagara. Masyarakat sadawarna subang sudah merelakan tanahnya dijadikan bendungan. Pembangunan waduk ini membutuhkan dana Rp. 300 miliar.

PANGALENGAN RANCABUAYA TAK LAGI TERISOLASI

Pemprov Jabar akan mengalokasikan dana Rp. 46.5 miliar pada APBD 2010 untuk peningkatan jalur Bandung-Pangalengan-Rancabuaya. 

Rencana pembangunan fisik akan dimulai kwartal ke-2 th. 2010 dan selesai akhir 2011.

Total kebutuhan dana masih dalam proses perencanaan ( kepala Bappeda Jawa Barat ).

Sebagian besar dana Rp. 36.16 miliar akan digunakan untuk pelebaran ruas cukul-cisewu-sukarame-rancabuaya sepanjang 5 km. Sisanya untuk rehabilitasi jalan Bandung-Banjaran 2 km, Banjaran-Pangalengan 4 km, juga untuk perencanaan teknis jalan dan jembatan di ruas Cukul-Rancabuaya sepanjang 39.2 km.

Ruas jalan Bandung-Pangalengan-Rancabuaya sepanjang 90 km sudah dibangun sejak jaman Belanda dan berstatus jalan provinsi.

Medan jalan sulit jalannya sempit dengan lebar hanya 4-6 meter dan berkelok-kelok. Rencananya jalan akan diperlebar menjadi 14 meter. Ini sudah termasuk bahu jalan. Jadi nanti kira-kira lebar jalannya sekitar 12 m.

Setelah adanya peningkatan jalan diharapkan jalur tersebut dapat ditempuh menjadi 2.5 jam atau 4.5 jam dari Jakarta. Jalan tersebut ditargetkan untuk meningkatkan roda perekonomian Rancabuaya.

PENGUSAHA JEPANG SIAP BANGUN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Perusahaan Jepang Marubeni Corp. akan membangun pembangkit 600 mega watt di cirebon jawa barat.

Diharapkan tahun ini bisa tender dan rencana investari baru th. 2010 tetapi pembangkit baru bisa beroperasi 3 th kemudian. Investasi pembangkit untuk setiap mega watt akan menelan satu juta dolar AS.

Para pengusaha baik jepang maupun lokal banyak yang mengeluhkan pemadaman listrik bergilir akhir-akhir ini.

Pemprov jabar sudah mencanangkan wilayahnya sebagai daerah tujuan investasi.

Kepala Badan penanaman modal Jabar mengatakan minat investasi di jabar pada oktober 2009 mengalami peningkatan 4%.

Minat investasi PMA diantaranya pembangunan pembangkit listrik PT.Sinohydro Manggala Energi di sumedang Rp. 2.4 triliun.

Pengusaha panas bumi PT. Tangkuban Parahu Geothermal Power di purwakarta senilai Rp. 2.23 triliun.

PERBAIKAN WILAYAH SUNGAI CILIWUNG

Wilayah kerja balai besar wilayah sungai ciliwung-cisadane meliputi jabar, banten dan DKI jakarta.
Proyek banjir kanal barat & banjir kanal timur untuk menanggulangi banjir di kota jakarta.
Pemprov jabar menganggarkan dana perbaikan wilayah sungai ciliwung dalam perda no. 6 th 2009 tentang sisrenbangda.

DIBANGUN JALUR KA CEPAT DI JABAR TH. 2011

15 investor sepakat membiayai pembangunan kereta api cepat bahan bakar hidrogen senilai 3 miliar dolar AS.

Hydrogen Hi Speed Rail Super Highway Concession ini membuka rute Jakarta-Bandung-Cirebon sepanjang 357 km. Penandatanganan Mou dilakukan Ketua Kadin Indonesia Komite Singapura dan dihadiri Ketua BKPMD Jabar.

Kereta api hidrogen ini merupakan  projek pertama di dunia yang diterapkan secara komersial.

15 konsorsium ini terdiri dari Aon Risk Service inc, Aqua-PhyD inc, Aruna solutions, Asian energy limited, Tricap group, Copernicus intl, eCompass group, Fidelity National Financial, Global Green Management, McGladry & Pullen, Modular Integrated Technologies, Obermeyer Planen + Beraten, Pembinaan Aktif Gemalang, The Interstate Traveler Company & TUM Geotechnical Research.

Rencananya pembangunan jaringan transportasi ini akan dimulai dari pelabuhan cirebon dan berakhir di tanjung priok jakarta.

Akan ada 5 terminal besar sepanjang jalur ini yang menghubungkan Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Kertajati dan 2 pelabuhan utama di Cirebon & Jakarta.